2 RUU Mulai Dibahas Lagi, Golkar Minta DPR Komunikasi Dulu ke Pemerintah - Fraksi Golkar DPR RI

Breaking News :

2 RUU Mulai Dibahas Lagi, Golkar Minta DPR Komunikasi Dulu ke Pemerintah

Jakarta – Dalam waktu bersamaan, 2 RUU yang sudah lama ‘mati suri’ di DPR kini mulai dibahas lagi. Fraksi Golkar meminta DPR berkomunikasi dulu dengan pemerintah soal urgensi 2 RUU yang ‘hidup lagi’ ini.

Dua RUU yang dimaksud adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol dan RUU Ketahanan Keluarga. Seperti diketahui, dua RUU ini sudah pernah mencuat di beberapa masa sidang lalu namun mandek karena memicu kontroversi.

“Ada dua (RUU) yang mungkin perlu saya tegaskan bahwa (RUU) tentang Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Ini mohon juga dikomunikasikan dengan pemerintah, apakah tentang ketahanan keluarga ini menjadi urgen nggak dari pemerintah,” kata anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, dalam rapat Baleg, Kamis (12/11/2020).

Firman tidak ingin ada ketidaksinkronan pandangan antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU tersebut. Ia khawatir persepsi publik kepada DPR menjadi buruk.

“Jangan sampai juga nanti setelah kita setujui di harmonisasi DPR, kemudian sampai pimpinan tidak jalan lagi. Atau sebaliknya, dari pimpinan DPR sudah setuju, sampai kepada tingkat pemerintah, pemerintah tidak setuju,” ujar Firman.

“Kembali lagi seolah-olah nanti DPR dikesankan oleh publik membahas UU ini asal-asalan saja, tidak dibutuhkan oleh kepentingan negara,” sambungnya.

Terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol, Firman mengusulkan agar pembahasannya betul-betul dikomunikasikan dengan pemerintah. Ia tidak ingin RUU Larangan Minuman Beralkohol bernasib sama dengan RUU yang tidak selesai dibahas DPR.

“Tentang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol, ini juga mohon betul-betul dikomunikasikan dan dikonfirmasi dengan pemerintah, karena minuman beralkohol ini pernah dibentuk pansus, nasibnya hampir seperti RUU Pertembakauan dan Perkelapasawitan. Sudah ada pansusnya, tetapi pemerintah tidak pernah memberikan respons, tidak pernah ngirim DIM, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Firman juga menyinggung soal alotnya pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol dalam pembahasan sebelumnya. Ia menyebut ada beda keinginan antara pemerintah dan DPR terkait diksi dalam judul RUU.

“Minuman beralkohol ini deadlock-nya memang di judul. Pemerintah menghendaki pengaturan, tetapi DPR menghendaki waktu itu pelarangan. Ini betul-betul mendasar waktu itu, pelarangan dengan pengaturan. Kalau saya setuju dengan pengaturan, karena pengaturan ini kan bisa melarang di daerah tertentu, yang bisa memperbolehkan di (daerah lain),” tutur Firman.

“Karena ini keanekaragaman kita harus jaga. Kita ada masyarakat yang membutuhkan minuman-minuman untuk kepentingan-kepentingan ritual keagamaan, ada juga pariwisata, hotel, dan sebagainya,” lanjut dia.

Karena itulah, Firman mengusulkan agar DPR mengetahui sikap pemerintah sebelum akhirnya membahas suatu RUU. Firman meminta RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas jika tidak ada kesepakatan pemerintah dan DPR untuk membahasnya.

“Ini mohon betul-betul dikonfirmasi kepada pemerintah apakah pemerintah masih concern (atau) nggak. Kalau tidak, maka sebaiknya 2 UU ini dikeluarkan saja, kita ganti yang betul-betul pemerintah siap untuk membahas,” kata dia.

Detik

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Trifena Tinal: BUMN Masih Kurang Berkontribusi di Papua

Read Next

Nurul Arifin: RUU Ketahanan Keluarga Tak Perlu