HomeBeritaDPR Kecam Politisi Inggris Ingin Merdekakan Papua

DPR Kecam Politisi Inggris Ingin Merdekakan Papua

image

Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam keras pelaksanaan pertemuan Inter-Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, Inggris, yang dimotori politisi Eropa dan sejumlah negara kawasan Pasifik. Tindakan demikian cerminan perilaku kolonialisme, sebab secara hukum internasional, masalah Papua sudah final.

“Sudah final, bahwa Papua adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Posisi demikian sudah baku di PBB sehingga IPWP merupakan tindakan di luar hukum dan sistem yang sepatutnya dunia dan pemerintah Inggris juga mengecamnya,” demikian pernyataan sikap anggota Dewan yang diterima di Jakarta, kemarin.

Penyataan sikap itu ditandatangani Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, dan anggota Komisi I Mahfudz Siddik (PKS), Tantowi Yahya (Golkar), Irene Roba (PDIP), Charles Honoris (PDIP), Tuti Roosdiono (PDIP), dan Eva Sundari dari komisi XI (PDIP).

Dalam pernyataannya, para wakil rakyat tersebut juga menyatakan bahwa sikap PBB terhadap Papua juga sudah jelas, yakni Papua adalah bagian NKRI, sehingga Papua adalah isu dalam negeri Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mempunyai komitmen kuat menyelesaikan permasalahan dalam negeri, termasuk Papua terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, DPR mendukung penuh strategi baru pendekatan lunak dan road map pemerintah Jokowi untuk penyelesaian Papua.

Presiden Jokowi juga terbukti berhasil mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua, dibarengi komitmen pengintegrasian perspektif HAM ke dalam pelaksanaannya. Tahanan politik pro kemerdekaan dibebaskan dan beberapa diberikan grasi oleh presiden. Komitmen tersebut dinilai berhasil dan bisa diukur.
Dalam 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur melebihi pertumbuhan kawasan Barat. Realisasi investasi terpusat di kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk pertama kali sejak reformasi indeks rasio gini membaik.

Indonesia ingin penyelesaian konflik domestik secara bermartabat tanpa kehilangan kedaulatan negara. Indonesia juga diakui sebagai negara yang paling demokratis di ASEAN. Ke depan, Indonesia juga akan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Pasifik demi mewujudkan kemakmuran bersama, karena sebagian Indonesia wilayah timur termasuk keluarga besar bangsa Melanesia.
DPR juga menolak tim pencari fakta usulan IPWP karena Papua sudah terbuka bagi masyarakat dunia. Sebaliknya, DPR mendukung penuh strategi baru diplomasi Pemerintah RI untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik.

Sementara itu Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya, Rizal Sukma memastikan acara tersebut bukan diselenggarakan oleh Parlemen Inggris, melainkan hanya oleh segelintir anggotanya saja. “Pemerintah Inggris juga telah menegaskan dukungannya terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red.),” kata Rizal dalam siaran persnya, Sabtu (30/4/2016) lalu.

Menurut Rizal, dukungan individual itu bukanlah sikap resmi Parlemen UK. Mayoritas dari 650 anggota House of Commons atau Dewan Perwakilan Rakyat di Parlemen UK, baik dari Partai Konservatif yang kini berkuasa, maupun dari kalangan oposisi utama Partai Buruh, mendukung NKRI. Demikian pula mayoritas dari 850 anggota House of Lord, atau Majelis Tinggi.

Aksi-aksi serupa seperti mendirikan kantor perwakilan di Inggris pada 2013 juga pernah dilakukan pemimpin organisasi Papua Merdeka , Benny Wenda di Oxford, Inggris. Kantor yang disebut Benny sebagai perwakilan OPM itu adalah sebuah ruangan kecil di gedung dimana banyak lembaga non pemerintah (NGO) berkantor. Pada 2014, IPWP juga menggelar acara serupa di Brussel, Belgia. Tapi, Parlemen Uni Eropa pun menyatakan dukungannya terhadap NKRI, kata Dindin.

Sumber: HARIANTERBIT

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *