HomeBeritaDito Ganinduto: Pemerintah Harus Turun Tangan dan Proaktif dalam Mengevaluasi Kinerja BHP Billiton

Dito Ganinduto: Pemerintah Harus Turun Tangan dan Proaktif dalam Mengevaluasi Kinerja BHP Billiton

pemerintah-diminta-evaluasi-bhp-billiton-tOxZay5njY

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk turun tangan dan proaktif dalam mengevaluasi kinerja BHP Billiton dengan memanggil perusahaan tambang asal Australia tersebut.

Hal ini terkait rencana perusahaan tersebut untuk hengkang dari Indonesia. ”Tidak bisa main pergi begitu saja, harus sesuai aturan,” kata anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto di Jakarta kemarin. Dito mengatakan, kewajiban- kewajiban itu sudah tertuang dalam kontrak karya ketika mendapat izin penambangan. Pemerintah juga didesak untuk tidak begitu saja menyetujui keputusan BHP angkat kaki dari Indonesia tanpa kompensasi apa pun.

Kompensasi itu bisa diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Senada dengan Dito, pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, semestinya BHP Billiton menaati aturan main dalam melakukan bisnisnya, terutama mengenai investasi mereka di Indonesia.

”Di dalam bisnis itu ada aturan mainnya, kalau mereka sudah sekian tahun belum produksi dan terus keluar, tentu kan ada punishment . Misalnya, dalam bentuk share -nya harus diberikan ke perusahaan nasional sekian persen,” kata Komaidi.

Di Indonesia saat ini BHP Billiton tercatat sebagai pemilik 76 persen saham PT IndoMet Coal (IMC). Sisa sahamnya dimiliki PT Adaro Energy Tbk. IMC tercatat memegang tujuh konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) di Kalimantan yakni PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Pari Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Kalteng Coal, dan PT Maruwai Coal.

BHP Billiton merupakan pemegang saham terbesar di proyek IMC yang berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selanjutnya pada 2010, BHP Billiton melepas 25 persen saham PT IMC ke PT Adaro Energy Tbk senilai USD335 juta. Melakukan eksplorasi sejak 1997, IMC baru melakukan penjualan komersial batu bara perdana pada September 2015. Sementara enam proyek lainnya masih belum menghasilkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi danSumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot membenarkan pertemuan dengan petinggi BHP belum membicarakan rencana pelepasan saham. ”Mereka belum mengatakan begitu. Jadi eksekusinya belum jelas dan tidak bisa diomongkan begitu (mau melepas saham),” ungkap dia.

Sumber: OKEZONE

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *