HomeBeritaIni Penjelasan Komisi II DPR Terkait Syarat Calon Independen yang Diperketat

Ini Penjelasan Komisi II DPR Terkait Syarat Calon Independen yang Diperketat

53746b81-c651-4e50-b8bf-2b698bba1627 (1)

Jakarta – UU Pilkada yang baru saja direvisi memuat aturan verifikasi faktual yang lebih ketat untuk dukungan bagi calon independen. Komisi II DPR menyebut aturan itu dibuat agar meminimalisir dukungan fiktif.

“Tujuannya agar tidak ada dukungan fiktif. Supaya tidak ada dobel KTP, dobel nomor induk,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman saat dihubungi, Senin (6/6/2016).

Rambe menuturkan bahwa jumlah nomor induk kependudukan (NIK) ganda masih marak. Oleh sebab itu, aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa KTP yang diberikan ke pasangan calon independen adalah KTP asli dan benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

Pasangan calon pun bertanggung jawab untuk menyampaikan mekanisme verifikasi faktual itu ke pendukungnya. Itu karena petugas akan mendatangi pendukung ke alamat yang tertera di KTP. Bila si pendukung itu tidak bisa ditemui, maka dia harus melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) dalam waktu 3 hari.

“Jadi sudah diberi tahu sejak awal (ke pendukung) bahwa akan diverifikasi,” ujar politikus Golkar ini.

Rambe pun menepis anggapan bahwa aturan verifikasi yang ketat ini menghambat calon perseorangan. Menurutnya, dengan syarat dukungan 6,5-10% dari jumlah DPT sudah mempermudah calon perseorangan.

“Tidak. Calon perseorangan 6,5-10 persen dari DPT yang tadinya dari jumlah penduduk. Kan sudah turun,” ucap Rambe.

Berikut ini tahapan verifikasi dukungan untuk calon kepala daerah independen sesuai Pasal 48 dengan Undang-undang tentang Pilkada. Verifikasi faktual termuat di ayat 3, sebagai berikut:

Pasal 48

(3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

(3a) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

(3b) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

(3c) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(3d) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c) tidak diumumkan.

Sumber: Detik

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *