HomeBeritaHetifah Sjaifudian: Komisi II akan Bentuk Pansus Pengawas Pembangunan Perbatasan

Hetifah Sjaifudian: Komisi II akan Bentuk Pansus Pengawas Pembangunan Perbatasan

dpr-ri-bentuk-pansus-pengawas-pembangunan-perbatasan

NUNUKAN – Untuk mengatasi berbagai persoalan di kawasan perbatasan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengusulkan pembentukan tim pengawas pembangunan perbatasan. Tim itu nantinya diperuntukkan menjadi solusi guna menjawab permasalahan yang terjadi di perbatasan.

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, komisinya telah mengusulkan beberapa anggota yang akan masuk di tim pengawas pembangunan perbatasan. Baru-baru ini telah ditetapkan 25 anggota dari lintas fraksi dan komisi untuk menjadi tim di dalamnya.

“Tim ini baru dibentuk, saya salah satu anggota dan akan bekerja selama setahun untuk mengawasi pembangunan yang dilakukan di seluruh daerah perbatasan,” kata Hetifah Sjaifudian kepada Radar Nunukan, Rabu (3/8).

Terbentuknya tim pengawasan pembangunan perbatasan ini akan segera bekerja dengan melakukan koordinasi kepada bidang-bidang yang melakukan pembangunan di daerah perbatasan. Terutama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), karena tentu kondisi perbatasan banyak diketahui BNPP.

Dia menjelaskan, kerja tim pengawas pembangunan perbatasan seperti meninjau langsung lokasi perbatasan seperti yang dilakukan saat ini. Permasalahan pembangunan tentu akan dicatat dan segera direkomendasikan kepada bidang terkait.

“Kami hanya bertugas mengawasi, selebihnya untuk pekerjaan adalah pemerintah. Jadi, jika ada kendala bisa langsung disampaikan kepada menteri terkait,” ujarnya.

Sementara, Asisten Deputi (Asdep) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tavip mengatakan, tugas dari BNPP sendiri jika ada masalah di perbatasan tentu segera dikoordinasikan kepada menteri terkait, seperti di Kecamatan Lumbis Ogong masih terkendala persoalan infrastruktur dan segera disampaikan kepada kementerian terkait agar diperhatikan.

“Membangun daerah perbatasan ini harus saling ada koordinasi dari bidang terkait, begitu pula dari legislatif jika ada permasalahan yang ditemukan bisa disampaikan langsung,” kata Tavip kepada media ini.

Menurutnya, kondisi perbatasan memang butuh perhatian serius, terutama di daerah provinsi baru ini. Karena jika dilihat kondisi masyarakat di perbatasan cukup luar biasa hidup dengan kondisi tertinggal dan masih bertahan.

“Kekurangan-kekurangan di daerah perbatasan ini segera dikoordinasikan kepada menteri yang bisa menangani agar proyek pembangunan segera turun ke perbatasan,” tambahnya singkat.

prokal

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *