HomePROFIL ANGGOTAAdies Kadir

Adies Kadir

Adies-Kadier

Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Jawa Timur I
Komisi III – Hukum, HAM, Keamanan
Informasi pribadi
Tempat Lahir Balikpapan
Tanggal Lahir 17/10/1968

Latar Belakang

Adies Kadir adalah anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya 2009-2014. Ia juga pernah menjabat sebagai ketua DPD Golkar Surabaya. Adies Kadir adalah pengurus Motor Besar Club Jatim. Adies adalah Calon Wakil walikota Surabaya pada Pilwalkot 2010 berpasangan dengan Arif Afandi (didukung Demokrat & Golkar), kalah dari Tri Rismaharini.

Pada April 2015 Adies mutasi komisi.  Adies sebelumnya duduk di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. Lalu, Adies bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan. Namun, di periode pertama sidang 2015-2016, Adies kembali lagi ke Komisi III. Januari 2016, ia juga menempati posisi sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Di November 2015, menjelang proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT.Freeport Indonesia, Adies dimutasikan untuk menjadi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Budi Supriyanto.

Pendidikan

1975-1981, SD NEGERI SELAT VII, KAPUAS KALIMANTAN TENGAH
1981-1984, SMP N 1 KOTAMADYA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
1984-1987, SMA N 3 KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
1987-1993, S1, UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA, SURABAYA
1987-1993, S1, UNIVERSITAS MERDEKA, SURABAYA
2006-2007, S2, UNIVERSITAS MERDEKA MALANG, JAWA TIMUR

Perjalanan Politik

Anggota FGolkar DPRD Surabaya 2009-2014
Ketua DPD Golkar Surabaya
Calon wakil walikota Surabaya pada Pilwalkot 2010 berpasangan dengan Arif Afandi (didukung Demokrat & Golkar)
Ketua DPC MKGR Surabaya (underbouw Golkar)
(sumber)

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 – Adies Kadir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 – Adies Kadir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pada 23 April 2015 – Menurut Adies ada tumpang tindih antara BNP2TKI dan Disnakertrans dalam urusan ini. Menurut Adies BNP2TKI pernah melakukan advokasi untuk menggagalkan hukuman mati dan artinya sudah kerja maksimal. Adies saran kenapa kita tidak maksimalkan saja BNP2TKI dan direvisi UU-nya daripada bentuk lembaga baru.  [sumber]

Tanggapan

Status Barang Sitaan yang Dikelola Kejaksaan Agung

6 Juni 2016 – (TribunNews.com) – Anggota Komisi III DPR Adies Kadir mempertanyakan barang sitaan yang dikelola kejaksaan.

Hal itu disampaikan Adies saat Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/6/2016).

“Banyak informasi barang sitaan tidak terurus dengan baik. Terakhir internal kejaksaan menggelapkan barang sitaan di NTT,” kata Adies.

Adies ingin mengetahui manajemen barang sitaan yang dilakukan kejaksaan.

Pasalnya, harga barang sitaan yang tidak dirawat dan dibiarkan akan jatuh.

“Kenapa enggak dilelang dan dimasukkan kas negara,” katanya.

Selain itu, Adies mengakui banyaknya keluhan jaksa saat ia melakukan kunjungan kerja.

Dimana, jumlah kasus pidana umum dan pidana khusus yang ditangani kejaksaan melebihi anggaran yang tersedia.

“Sangat berbahaya karena mencari dana sendiri, bahkan kadang anggaran turun dibagi habis. Kami mohon diperhatikan,” ujarnya.

Adies juga mempertanyakan permintaan anggaran Kejaksaan Agung yang diperuntukkan bagi Rusunawa di Kedoya, Jakarta Barat.

Sebab, anggaran tersebut meliputi instalasi taman, gondola, perawatan genset dan pos jaga.

“Ini sewanya seperti apa, modelnya seperti apa. Kami mendukung penambahan anggaran pengawasan kendaraan roda empat untum Jamwas, banyak jaksa yang mobilnya sudah butut,” ujarnya.  [sumber]

Anggota DPR Berhak Bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia

2 Desember 2015 – (DetikNews) – Anggota MKD DPR dari Golkar Adies Kadir mempersoalkan laporan Sudirman Said ke MKD terkait pertemuan Ketua DPR, Reza Chalid, dan Presdir Freeport terkait kontrak Freeport. Ia memandang setiap anggota DPR berhak bertemu dengan orang-orang tersebut di bawah lindungan hukum.

“Tadi Bapak menyampaikan bukan bukti rekaman yang signifikan tetapi pertemuannya. Pertanyaan kami apa yang salah dengan pertemuan Bapak Setya Novanto yang disadap ini?” tanya Adies dalam sidang MKD setelah skorsing dicabut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

“Mohon maaf barangkali tidak tepat kalau itu disebut sadapan. Yang tidak pas adalah seorang pimpinan DPR yang tugasnya di legislatif kemudian memanggil pimpinan perusahaan yang tengah bernegosiasi dengan pemerintah Republik Indonesia yang itu bukan bidangnya,” jawab Sudirman Said.

Menurut Sudirman, Ketua DPR tidak berhak ikut serta dalam negosiasi tersebut. “Menurut kami beberapa aspek tidak patut terjadi,” katanya.

“Berarti yang tidak patutnya adalah mengundang perusahaan?” tanya Adies.

“Pertemuannya tidak patut, mengundang tidak patut, pembicaraan tidak patut, situasinya juga tidak patut,” jawab Sudirman.

“Jadi menurut Anda tidak patut seperti itu. Padahal kami anggota DPR dilindungi UU untuk memanggil dan menemui di luar DPR,” kata Adies menutup pertanyaannya. (baca disini)

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 – Adies Kadir mengambil suara untuk tidak melanjutkan  sidang. Namun, kalah dengan mayoritas. Untuk Paket ke-2 pengambilan suara, ia memilih untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Sikap Menjelang Proses Sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI

26 November 2015 – (DetikNews) – Anggota Fraksi Golkar Adies Kadir menjadi anggota baru di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR setelah Golkar melakukan perombakan total. Adies bertekad tidak mudah diintervensi dalam mengadili kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.

“Sebenarnya MKD ini hati nurani kita berat, kita mengadili teman sejawat. Dengan diberikan tugas berat ini, kita harus jalankan sebaik-baiknya,” kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015).

Adies menegaskan bahwa dia akan mengikuti prosedur tata beracara dan aturan di MKD. Dia menegaskan tekadnya untuk tidak mudah ditekan.

“Jangan sampai mudah diintervensi, jangan mudah ditekan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah,” ujar anggota Komisi III ini.

Dia mengaku belum bertemu Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin soal pergantian ini dan belum mendapat arahan. Belum ada arahan pula dari Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie.

“Ini pergantian biasa. Di Golkar, rolling sudah sering terjadi,” ucap Adies.

Ketiga anggota MKD dari Fraksi Golkar yang diganti adalah Hardisoesilo digantikan Kahar Muzakir, Budi Supriyanto digantikan Adies Kadir, dan Dadang S Muchtar digantikan Ridwan Bae. Pergantian dilakukan berdasarkan surat dari Fraksi Golkar hari ini. (baca disini)

Mosi Tidak Percaya terhadap Ketua DPR Sulit Terlaksana

24 November 2015 – (Rmol.com) – Partai Golkar menilai mosi tidak percaya yang digulirkan sejumlah anggota dewan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto sulit terlaksana.

Menurut anggota Fraksi Golkar Adies Kadir, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa pimpinan DPR dapat dilengserkan melalui mosi tidak percaya. Melainkan, pimpinan DPR dapat dilengserkan apabila mengundurkan diri atas keinginan sendiri, berhalangan tetap karena sakit atau meninggal dunia, dan melakukan pelanggaran undang-undang, termasuk terlibat kasus hukum.

Sementara, menurutnya, Novanto tidak termasuk dalam tiga kategori itu atas tudingan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Tidak semudah itu melengserkan melalui mosi tidak percaya, karena ini harus dilihat dari segala sudut. Jangan lihat dari etika seorang ketua DPR saja, kita harus lihat secara kelembagaan DPR ini yang ingin dihancurkan oleh orang lain,” jelas Adies kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

Menurutnya, terdapat kesalahpahaman antara anggota DPR yang menggulirkan mosi tidak percaya. Sebab, berdasarkan hal anggota dewan dari partai-partai pendukung pemerintah ingin melengserkan Novanto dari posisi ketua DPR.

Sementara, tidak ada masalah hukum atau dugaan korupsi dalam kasus yang dituduhkan kepada Novanto yang juga politisi Golkar tersebut. Hal itu dipastikan kuat hanya pelanggaran etik yang tidak sampai pada sanksi pelengseran jabatan.

Lebih jauh, Adies mempertanyakan kepentingan apa di balik pelaporan Menteri Sudirman Said ini ke MKD. Terutama, dengan maksud merekam percakapan pertemuan antara Novanto dengan pengusaha migas Muhammad Reza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

“Sekarang ini Setnov berdasarkan apa, adakah kesalahan hukum, laporan ke KPK, Bareskrim, kan tidak ada. Ini cukup pelanggaran etika,” tegas Adies yang juga anggota Badan Legislasi DPR. (sumber)

Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

17 November 2015 – Adies merasa ada penyekatan dalam proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK, misalnya perihal gender. Adies menilai Panitia Seleksi (Pansel) seperti mengarahkan harus ada perempuan yang lolos dalam seleksi. Menurut Adies, hal tersebut harusnya tidak terjadi karena sebenarnya KPK membutuhkan Capim yang memiliki kemampuan dan berintegritasi tinggi.  [sumber]

Situasi Hukum di Indonesia

Pada 25 Mei 2015 – Menurut Adies banyak pemimpin di Indonesia adalah karbitan, yang muncul tanpa ada kemampuan. Dan menurut Adies pemimpin-pemimpin karbitan ini ada dalam setiap tingkatan, makanya jarang pemimpin di Indonesia yang bersih. Mengenai Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang semua anggotanya wanita, Adies saran untuk jangan pandang remeh mereka karena mereka wanita. Menurut Adies jika dilihat rekam jejaknyanya saja sudah luar biasa. Bisa kita lihat perekrutan hakim yang kurang transparan, maka terjadi nepotisme disana. Oleh karena itu tugas kita dalam setiap perekrutan hakim, polisi, jaksa, dan politisi adalah memilih Pansel yang baik dan kita turut membantu mengawasi. Adies mengingat perkataan suatu tokoh bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berpengalaman.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung & Komnasham

Pada 10 Februari 2015 – Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Kejagung, Adies minta klarifikasi mengapa sekarang ada anggaran untuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) padahal dulu kesepakatannya akan ditiadakan.

Adies menilai anggaran yang diajukan oleh Komnasham terlalu besar untuk hasil kerja yang ia anggap belum optimal.  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 – DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Adies Kadir dari Fraksi Golkar sependapat dengan Henry Yosodiningrat PDI Perjuangan bahwa RUU KUHP harus dibahas bersamaan dengan RUU KUHAP. (sumber)

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 – Adies menilai anggaran untuk BNPT untuk menangggulangi terorisme kecil sekali dan berharap Kepala BNPT mengajukan tambahan anggaran. Sehubungan dengan usul BNPT untuk membentuk 10 rayon di daerah, Adies tanya bagaimana mekanisme BNPT selama ini untuk menanggulangi terorisme.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *