HomePROFIL ANGGOTAAhmadi Noor Supit

Ahmadi Noor Supit

 

Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Kalimantan Selatan I
Komisi XI – Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
Informasi pribadi
Tempat Lahir Purwakarta
Tanggal Lahir 01/09/1957
Alamat Rumah Jl. A.Yani Km 5 Komplek Dharma/03 Rt 001 Rw 001, Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Latar Belakang

Ahmadi Noor Supit adalah politisi senior Indonesia dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ahmadi sudah menjadi Anggota DPR-RI sejak tahun 1992. Ahmadi mewakili Dapil Kalimantan Selatan I. Pada masa kerja 2014-2019 Ahmadi kembali bertugas di Komisi XI (keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan) sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Anggaran dan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar. Januari 2016, Ahmadi dicopot dari posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran dan mendapatkan posisi sebagai Ketua Komisi XI DPR-RI.

Ahmadi Noor Supit lahir di Kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 1 September 1957. Ayahnya, Muhammad Saleh Supit berdarah Minahasa dan ibunya, Maduarah berdarah Banjar asal Kandangan, Kalimantan Selatan. Ia memulai karirnya pada saat ia menjadi anggota DPD Partai Golkar daerah Kalimantan Selatan.

Di awal 2016, akibat gejolak internal Partai Golkar, Ahmadi secara tiba-tiba diturunkan dari posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran dan digantikan oleh Kahar Muzakir. (sumber)

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 3, Banjarmasin (1975) 

S-1, STTJ, Jakarta (1983)

S-2, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta (2002)

Perjalanan Politik

  1. Anggota DPR-RI (1992-1997)
  2. Anggota DPR-RI dari Partai Golkar (1999-2004)
  3. Anggota DPR-RI dari Partai Golkar (2009-2014) (Ketua Badan Anggaran DPR RI dan Wakil Ketua FPG DPR RI)
  4. Wakil Ketua DPD AMPI Kalimantan Selatan (1985-2000)
  5. Ketua Depidar XIV SOSKI Kalimantan Selatan (2003-2006)
  6. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan (1998-2003) Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan (1998-2005) Sekretaris IKAL Pusat (2005-2010)
  7. Ketua Depinas SOSKI (2006-2011)
  8. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar (2004-2009)

AHMADI NOOR SUPITSikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

6 Juni 2016 – (TEMPO.CO) – Ketua Komisi Keuangan (Komisi XI) Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit meminta pemerintah menyajikan dua Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016. Dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, pemerintah seharusnya memisahkan RAPBNP dengan asumsi tax amnesty dan tanpa asumsi pengampunan pajak.

“Mestinya dari sisi penyajian dipisahkan. Undang-Undangnya kan belum sah. Mestinya dibuat postur APBNP yang memasukkan hasil tax amnesty dan yang tidak memasukkan hasil tax amnesty agar  kelihatan dan bisa dicari solusinya seperti apa,” kata Supit seusai rapat anggaran dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2016.

Supit berujar, RAPBNP 2016 banyak memiliki kelemahan. Asumsi pertumbuhan ekonomi dalam rancangan itu terlalu optimistis. “Inflasi, saya kira, walaupun pengendalian inflasi belum kelihatan, realisasinya cenderung menurun. Jadi bisa di situ, karena realisasi menurun,” tuturnya.

Selain itu, menurut Supit, asumsi nilai tukar rupiah di angka Rp 13.500 juga masih sangat optimistis. “Mungkin di Rp 13.600 lebih soft. Pergerakan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini  mengalami pelemahan. Itu saja belum ada rencana kenaikan dari The Fed Rate (suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat),” katanya.

Dalam RAPBNP  2016, pemerintah mematok asumsi inflasi sebesar 4 persen, turun dari sebelumnya sebesar 4,7 persen. Asumsi nilai tukar rupiah juga menjadi Rp 13.500. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di level 5,3 persen, sama dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2016.  [sumber]

Alasan RUU APBN 2016 Tidak Segera Disahkan

29 Oktober 2015 – (Liputan6.com) – Jelang masa Sidang Paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 yang akan digelar Jumat (30/10/2015), DPR menyatakan ada satu persoalan yang masih mengganjal sehingga pembahasan APBN tahun depan seperti sebuah perjalanan drama panjang dengan berbagai kepentingan politik di dalamnya.

Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit mengungkapkan, ‎rapat kerja hari ini (29/10/2015) akan fokus membahas laporan atau kesimpulan dari Panitia Kerja (Panja) A, B dan C serta perumusan transfer daerah serta belanja pusat. DPR menjanjikan tak ada perubahan postur pendapatan maupun belanja pemerintah di RAPBN 2016.

“‎Tapi ada perubahan di perumusan, Pasal 12 ayat 2 yang mengesankan ada usulan anggaran dari DPR karena pada dasarnya yang mengajukan APBN itu pemerintah, DPR tidak punya kewenangan mengajukan anggaran. Makanya kami minta Pasal itu dicabut,” tegas Supit Kamis (29/10/2015).

Pemerintah, sambungnya, berjanji akan mencabut Pasal 12 ‎tersebut. Bunyi penjelasan tambahan dalam pasal 12 ayat 2 RUU APBN 2016 disebutkan daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diusulkan DPR beserta alokasinya diusulkan dan disampaikan oleh parlemen ke pemerintah.

“Kami minta dicabut supaya jangan sampai masyarakat berpandangan kami cawe-caweusulkan anggaran,” kata dia. ‎

DAK dalam RAPBN 2016 terdiri atas DAK fisik dan non-fisik. DAK fisik terdiri dari 10 bidang yang menyangkut infrastruktur daerah. Sementara DAK non-fisik salah satunya meliputi Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, dan peningkatan kapasitas koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, setiap daerah berpeluang mendapatkan DAK maksimal sebesar Rp 100 miliar.

Dari agenda yang dikutip dari laman resmi DPR, ‎ Banggar akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang rencananya berlangsung pada pukul 13.00 WIB.

Adapun agenda rapat akan membicarakan pembahasan RUU APBN 2016, meliputi laporan dan pengesahan hasil kerja panja-panja, pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi, pendapat pemerintah dan diakhiri pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II. ‎Kemudian hasil Raker akan dibawa ke Sidang Paripurna besok untuk disahkan menjadi UU APBN 2016. (sumber)

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

19 Agustus 2015 – Menurut Ahmadi nilai aset Negara masih belum sesuai sehingga menyarankan ke Menteri Keuangan untuk dilakukan pembaruan nilai aset agar kita dapat mengetahui kekayaan negara yang sesungguhnya.  [sumber]

RUU APBN-P 2015

Pada 12 Februari 2015 Ahmadi, sebagai Ketua Badan Anggaran, menambahkan bahwa beberapa komisi menilai anggaran dari beberapa kementerian dan lembaga masih terlalu kecil.  Komisi 2 menilai anggaran sebesar Rp.180 milyar buat Ombudsman terlalu kecil. Banggar menilai TNI butuh tambahan BBM bagi militer (berdasarkan surat dari Panglima TNI ke Banggar tanggal 29 Januari 2015). Ahmadi meminta klarifikasi kepada Menkeu mengenai anggaran sebesar Rp.2.1 triliun yang tercatat di dua pos berbeda yaitu di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa.  [sumber]

Tanggapan

Menyikapi Pergantian Mendadak Posisi Ketua Badan Anggaran

6 Januari 2016 – (DetikNews) – Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar mulai bermanuver dengan menempatkan koleganya, Kahar Muzakir di posisi ketua Badan Anggaran DPR. Alasannya pun dipertanyakan karena Banggar punya posisi yang strategis.

“Kita juga enggak ngerti motivasi penempatan (Kahar) itu,” kata politikus Golkar, Ahmadi Noor Supit yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Banggar, Rabu (6/1/2016).

Banggar DPR bertugas untuk membahas anggaran setiap tahunnya bersama dengan pemerintah. Yang terdekat, RAPBN-P 2016 dijadwalkan mulai dibahas pada Maret 2016 mendatang.

Supit mengingatkan bahwa APBN harus bebas dari tarik menarik politik. Jangan sampai anggaran untuk rakyat diobrak-abrik.

“Kita ingin APBN bebas dari hal-hal politik. Anggaran itu untuk kepentingan rakyat, jangan untuk alat bargaining politik,” ujarnya.

Perombakan ini dilakukan lewat surat DPP Golkar yang dikirimkan ke DPR. Di dalam surat itu, tercantum penunjukan Novanto sebagai ketua fraksi, Aziz Syamsuddin sebagai sekretaris fraksi, serta Kahar Muzakir sebagai ketua Banggar.

“Logikanya, surat itu belum boleh diterima. Tapi kan pimpinan DPR temen-temennya Setya Novanto. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menggunakan orang-orangnya,” ucap Supit.

Melihat ke belakang, pembahasan anggaran di DPR memang selalu diwarnai tarik-menarik. Yang terakhir, APBN 2016 juga sempat ‘disandera’ meski akhirnya disahkan di detik-detik terakhir. (sumber)

‘7 Proyek Strategis DPR’

24 Agustus 2015 – (DetikNews) – 7 Proyek DPR senilai kisaran Rp 1,6 triliun diusahakan gol oleh anggota dewan. Meski anggaran sayembara desain sudah ada di APBN 2015, namun DPR masih perlu duit dari APBN 2016. Besok, pemerintah akan memaparkan detail APBN 2016.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit menjelaskan soal apakah postur anggaran APBN 2016 mencukupi atau tidak untuk membiayai proyek DPR. Dia menjelaskan memang APBN 2016 punya peningkatan nominal dibanding APBN 2015.

“Kan ada peningkatan. Dari Rp 1.900 triliun, sekarang sekitar Rp 2.100 triliun lebih. Artinya ada peningkatan anggaran,” kata Supit di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Soal detil anggarannya, pemerintah bakal memaparkan esok hari pada agenda penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016. Rapat kerja itu akan dihadiri Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur BI.

“Peningkatan (APBN) itu untuk apa saja, kan belum detail. Waktu itu (penyampaian nota keuangan) juga Presiden belum menjelaskan per Kementerian dan lembaga di pidatonya. Oleh karena itu, besok penjelasan Menteri Keuangan akan jauh lebih detil,” tutur Supit.

Soal alokasi anggaran 2016 untuk hal lain selain pilihan untuk membiayai proyek DPR, tentu pemerintah yang akan menentukan.

Yang jelas, usulan disampaikan sesuai prosedur, termasuk untuk anggaran sayembara desain pembangunan yang sudah masuk di APBN 2015. Supit tak tahu apa nama anggaran di APBN 2015 untuk membiayai sayembara desain itu. Anggaran untuk DPR pada APBN 2015 sendiri disebut Supit sekitar Rp 6 triliun

“Kalau proyek strategis, ya mesti dilapoirkan dong, masa diselundupkan?” ujar Supit.

“Apakah yang namanya tujuh proyek DPR itu sudah dibahas, sudah dibicarakan, dan sudah disetujui, itu kan akan tergantung dan kelihatan dalam nota keuangan itu. Karena kan kalo dari apa yang ktia dengar dari pimpinan DPR, kan katanya sudah dibicarakan, sehingga pada 2015 pun sudah bisa ada anggaran dalam rangka itu,” tuturnya.

Pemerintah dan DPR akan berhati-hati membahas APBN 2016. DPR ingin memperpanjang pembahasan APBN, semula ditargetkan selesai pada 4 Oktober 2015 namun direncanakan diperpanjang sampai 20 Oktober.

“Kalau nggak selesai juga, kita minta sampai 31 Oktober. Sudah disetujui Bamus (Badan Musyawarah) kemarin,” ujar politisi Partai Golkar ini. (sumber)

Asumsi Anggaran Belanja Pusat – RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 – Ahmadi menyoroti target pertumbuhan yang 6,6%. Masukan yang Ahmadi terima dari pengamat-pengamat ekonomi pertumbuhan lebih mungkin di sekitar 5%. Menurut Ahmadi target pertumbuhan ini menentukan bagaimana anggaran nanti ditentukan. Ahmadi menegaskan bahwa kami memberikan biaya besar dengan harapan pemasukan juga begitu. Namun sekarang saja realisasi penerimaan masih sangat jauh dari target. Maka itu Ahmadi dorong penentuan anggaran Pemerintah harus memperhitungkan penerimaan dan semua tercermin di Pagu Indikatifnya. Ahmadi mengingatkan bahwa secara politik DPR sepakat belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) akan lebih rendah dari Transfer ke Daerah. Ahmadi dorong semua K/L koordinasi anggaran yang tadinya buat K/L akan pindah kemana, supaya kita yakin anggarannya akan balance. Ahmadi tidak ingin nanti kita kaget-kaget biaya yang tadinya buat apa jadinya kemana.

Berhubung sudah ada cita-cita bersama penambahan Transfer ke Daerah, Ahmadi menghimbau agar K/L kerjasama dan jangan ada ego-sektoral lagi. Ahmadi menilai dibutuhkan kehadiran minimum Eselon I dari tiap kementerian agar menguasai semua masalah jadi jelas rencana kerjanya. Ahmadi minta ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) tiap kementerian agar mempertimbangkan masukan-masukan dari Badan Anggaran.

Ahmadi meragukan data subsidi listrik dari PLN. Menurut Ahmadi kok bisa subsidi listrik untuk 44 juta rumah tangga, sementara sekarang jumlah Raskin saja hanya untuk 15 juta orang. Ahmadi menilai yang perlu diperiksa adalah tingkat keuntungan dari PLN dan alasan mengapa PLN bisa dapat harga beli BBM dari Pertamina-nya mahal. Ahmadi ingin tiap tahun Pemerintah harus lebih maju, bukan mundur. Ahmadi menegaskan bahwa soal teknis bisa dibahas di komisi-komisi, tapi alasan dan asumsi harus diberitahu di Badan Anggaran.  [sumber]

Hutang Pemerintah Indonesia

24 Juni 2015 – Supit menanyakan total hutang Pemerintah yang dipegang oleh investor asing. Supit juga menanyakan jumlah hutang yang akan jatuh tempo di tahun depan. Selain bertanya, Supit juga menyarankan Pemerintah untuk melakukan pengaturan hutang antar negara.  [sumber]

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016

23 Juni 2015 – Supit mengatakan bahwa yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi adalah pemerataaan dan penyerapan tenaga kerja dalam setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Supit mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat bila terus mengandalkan sektor konsumsi. Supit mengatakan bahwa kondisi Indonesia akan terus seperti ini bila pola pikir birokrasi tidak berubah.  [sumber]

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial – RAPBN 2016

22 Juni 2015 – Ahmadi ingin kembalikan kebanggaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga yang dihuni orang-orang terpintar di Indonesia. Menurut Ahmadi sampai kapanpun Indonesia tidak akan bisa maju apabila pembangunannya tidak komprehensif. Ahmadi menyoroti ada istilah-istilah yang berbeda dalam penyajian. Menurut Ahmadi dari yang tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dengan kondisi di lapangan terjadi perbedaan yang signifikan. Ahmadi menilai jika perencanaan hanya ditulis di kertas tapi pelaksanaannya tidak jelas, itu percuma. Ahmadi menyoroti bahwa sering kali Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tidak komprehensif dan tidak match antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. RKP harus matching dengan Pagu Indikatif. Ahmadi desak Deputi Kementeriani Perencanaan Pembangunan untuk menyesuaikan RPJM lagi walaupun baru berjalan setahun. Agar tidak mubazir, Ahmadi dorong Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan revisi RPJM agar lebih komprehensif.  [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara – RAPBN 2016

16 Juni 2015 – Ahmadi menilai konsep-konsep yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan luar biasa. Namun Ahmadi meragukan realisasinya menimbang situasi ekonomi saat ini. Menurut Ahmadi konsep-konsep yang disampaikan lebih cocok untuk kondisi ekonomi dan sistem pemerintahan yang kuat. Ahmadi menegaskan bahwa Badan Anggaran tidak hanya sekedar iya-iya saja tapi ingin menelaah lebih dalam. Ahmadi tidak ingin Pemerintah melakukan perencanaan yang salah. Ahmadi tanya ke jajaran Direktur Jenderal Kementerian Keuangan kesiapan mereka apabila penerimaan realisasinya hanya 70% dari target. Kiranya kebijakan apa yang akan direncanakan apabila itu terjadi.

Ahmadi khawatir terhadap asumsi penerimaan pajak di 2016. Ahmadi menekankan bahwa APBN dibuat bersama-sama antara Badan Anggaran (Banggar) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ahmadi tidak ingin bila menentukan target dan tidak tercapai nantinya tidak ada sanksinya dan akan saling tunjuk-tunjukan di komisi-komisi. Ahmadi dorong Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk membenahi kinerja internal departemennya untuk membangun kepercayaan.

Ahmadi menekankan bahwa di Badan Anggaran (Banggar) angka dan asumsi yang diberikan oleh Pemerintah mempunyai konsekwensi, tidak seperti di komisi-komisi. Ahmadi menyoroti anggaran yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan (KemenLHK). Menurut Ahmadi anggaran yang diajukan KemenLHK ada kenaikan yang signifikan. Ahmadi menilai anggaran makin tinggi tapi realisasi penerimaannya masih rendah. Menurut Ahmadi Pemerintah terbiasa dengan tidak tercapainya target dan tidak ada sanksi. Oleh karena itu Ahmadi, melalui Banggar, akan meminta peningkatan angka anggaran penerimaan dari KemenLHK. Ahmadi rekomendasi Pemerintah untuk bubarkan saja departemen-departemen yang hanya jadi beban negara.

Sehubungan dengan PNBP dari Non-Migas. Ahmadi menyoroti bahwa di Kalimantan industri batu bara sedang ambruk dan ia tidak puas dengan target Lifting minyak yang meningkat di 2016 karena harga minyak saat ini rendah. Menurut Ahmadi seharusnya Liftingnaik disaat harga minyak dunia tinggi bukan ketika rendah.

Menurut Ahmadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan (KemenLHK) bukan sumber PNBP buat Pemerintah. Ahmadi sangat kecewa atas kualitas data-data yang dihasilkan Pemerintah. Menurut Ahmadi bahkan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) saja datanya masih salah-salah. Ahmadi dorong Pemerintah untuk perbaiki Indonesia dengan memperbaiki birokrasinya. Kalau program sudah jenuh harusnya ditinggalkan, tapi realitanya banyak yang dipertahankan. Ahmadi dorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera evaluasi dan koordinasi agar perencanaan keuangan lebih baik.  [sumber]

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal – RAPBN 2016

28 Mei 2015 – Berdasarkan pemaparan, Ahmadi menilai pandangan Pemerintah terhadap prospek ekonomi tampaknya lebih optimis daripada Bank Indonesia. Ahmadi akan coba membuat APBN yang lebih terasa manfaatnya untuk daerah-daerah. Menurut Ahmadi pertumbuhan yang merata akan lebih bermanfaat daripada pertumbuhan yang tinggi tapi ada kesenjangan. Ahmadi saran infrastruktur di Pulau Jawa harus didorong oleh Pemerintah ke daerah-daerah kalau tidak, tidak terasa dampaknya.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019 (di Komisi 3)

6 April 2015 – Menurut Ahmadi mestinya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) meneliti lebih dulu hasil dari kedua Musyarawah Nasional (Munas) Golkar dan Menkumham harus melihat mana Munas yang sah. Ahmadi menilai ini permasalahan serius karena Ahmadi berusaha keras agar tidak terjadi konflik yang parah di daerah.

INTERUPSI RAPAT – Ahmadi menegaskan bahwa sekarang ada tulisan resmi putusan Prof.Muladi per 24 Maret 2015. Ahmadi desak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk merevisi keputusannya.

 

 

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *