HomePROFIL ANGGOTABetti Shadiq Pasadigoe

Betti Shadiq Pasadigoe

BETTI SADIQ PASADIGOE

Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Sumatera Barat I
Komisi IX – Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
Informasi pribadi
Tempat Lahir Batusangkar
Tanggal Lahir 22/04/1961
Alamat Rumah JL. Hamka no 29. Desa Parak Juar. Kecamatan Lima Kaum. Kab.Tanah Datar. Sumatera Barat.

Latar Belakang

Betti Shadiq Pasadigoe,SE.AK.,MM. terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sumatera Barat I (Tanah Datar, Solok, Mentawai, Sijujung, Dharmasraya, Kota Padang) setelah memperoleh 77,663 suara.  Betti adalah seorang profesional dan lama berkarir di PT. Semen Padang.  Di perusahaan bumn tersebut Betti menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan (1988-2005) dan Direktur Dana Pensiun (2010-2013).

Betti adalah istri dari Bupati Tanah Datar, Muhammad Shadiq Pasadigoe (2010 – sekarang) dan juga petinggi Golkar di Sumatera Barat.  Betti duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar di Tanah Datar.

Di masa kerja 2014-2019 Betti bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, industri, bumn dan koperasi.  Januari 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi IX DPR-RI.

Pendidikan

S1, Akuntansi, Universitas Andalas, Padang (1987)

S2, Magister Manajemen, Universitas Andalas, Padang (2007)

Perjalanan Politik

Mendampingi suaminya yang menjabat sebagai Bupati Tanah Datar di 2005, Betti bergabung menjadi kader Golkar dan turut aktif mengelola organisasi-organisasi kewanitaan di Tanah Datar.  Betti adalah Ketua Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tanah Datar (2005-2013) dan juga Dewan Penasehat Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tanah Datar (2006-2013).

Betti adalah anggota Dewan Pertimbangan Golkar di Kabupaten Tanah Datar sejak 2005.  Di Pileg 2014, Betti mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019

Sikap Politik

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 Betti menjelaskan bahwa permasalahan dengan BUMN karena kurang jelasnya definisi kementerian. Definisi yang ada mengacu kepada UU sebelumnya dan Kementerian BUMN baru ada setelah undang-undang lama keluar. Sebelum ada Kementerian BUMN definisi untuk kementerian jelas seperti contohnya Kementerian Keuangan. Oleh karena itu Betti minta kepada Setjen DPR agar diberikan kronologi dalam pembuatan UU BUMN sebelumnya. Menurut Betti permasalahan utama BUMN adalah menurut UU sebelumnya BUMN harus mencari keuntungan. Tidak dibedakan BUMN mana yang untuk kepentingan umum dan mana yang mencari keuntungan. Permasalahan lainnya, menurut Betti, adalah privatisasi terutama setelah Kementerian BUMN didirikan. Kemudian, menurut Betti permasalahan lain dari BUMN adalah kontrol terhadap anak perusahaan BUMN di UU No.17 Tahun 2003 belum diatur dengan jelas.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015 – Betti menanyakan ke Direktur Utama PT. Pelindo 1 bagaimana kondisi saat ini ketika sudah habisnya perjanjian antara PT.Pelindo 1 & SUPS dan bagaimana respon SUPS terkait asetnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 – Sehubungan dengan kerjasama Pertamina dengan PT.PPA (Persero), Betti minta klarifikasi kepada Pertamina mengenai status terakhir dari kerjasama tersebut.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *