HomePROFIL ANGGOTAMuhidin Mohamad Said

Muhidin Mohamad Said

MUHIDIN MOHAMAD SAID

Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Sulawesi Tengah
Komisi V – Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
Informasi pribadi
Tempat Lahir Soppeng
Tanggal Lahir 07/10/1950
Alamat Rumah Jl. Cempaka Putih Tengah 27 No.4, RT.006/RT.007, Cempaka Putih Timur. Cempaka Putih. Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp 081 145 0159 atau 021 575 5344

Latar Belakang

Muhidin Muhammad Said terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Tengah setelah memperoleh 131.508 suara.

Muhidin adalah legislator dan tokoh senior Golkar di Sulawesi Tengah. Muhidin adalah Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar (2009-2015). Muhidin juga adalah seorang pengusaha besar di Sulawesi Tenggara dan memiliki usaha di berbagai bidang antara lain real estate (PT.Bhakti Kencana Mandiri), modal ventura (PT. Sarana Ventura Sulawesi Tengah) dan kakao (PT. Industri Kakao Sulawesi Tengah).

Di masa kerja 2014-2019 Muhidin menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, pembangunan kawasan tertinggal dan pedesaan.

Di 2010 Muhidin diduga sebagai salah satu anggota DPR-RI yang menelantarkan rombongan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di bandara Dubai pasca studi banding ke Rusia. (sumber)

Di 2013, Muhidin diduga terlibat kasus korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau yang melibatkan beberapa petinggi Partai Golkar antara lain Setya Novanto, Kahar Muzakir, Melchias Mekeng dan Roem Kono dan Gubernur Riau, Rusli Zainal. (sumber,sumber2)

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 1, Palu (1970)

S1, Universitas Tadukalo, Palu (1975)

S2, Institute of Management, Jakarta (1998)

Perjalanan Politik

Muhidin Muhammad Said dikenal sebagai organisator ulung sejak muda. Berorganisasi dan berpolitik sepertinya sudah mendarah daging buat Muhidin.

Ketika masa kuliah Muhidin aktif beorganisasi dan bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Palu.  Dan Muhidin meneruskan minat beorganisasinya dengan bergabung di organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar. Diawali dengan bergabung dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjadi Ketua DPD KNPI Sulawesi Tengah (1982-1985) dan kemudian bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan menjabat sebagai Ketua AMPI Sulawesi Tengah (!985-1990).

Dengan bekal pengalaman berorganisasi di kedua sayap kepemudaan Golkar, Muhidin kemudian mencalonkan dirinya menjadi legislator mewakili Golkar di Sulawesi Tengah. Di 1992 Muhidin menjadi Anggota MPR-RI dan duduk di MPR sampai dengan 2004.

Baru di Pileg 2004 Muhidin mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI pertama kalinya di periode 2004-2009.  Muhidin terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI di Pileg 2009 dan 2014.

Untuk masa kerja 2014-2019 Muhidin bertugas di Komisi V sebagai Wakil Ketua.  Komisi V membidangi transportasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan desa dan daerah tertinggal.

Sikap Politik

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 – Muhidin Mohamad Said mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

RUU Jasa Konstruksi

19 Mei 2015 – Muhidin menilai perlu penanganan khusus untuk jasa konstruksi. Muhidin tidak ingin ada lagi Superbody untuk segala lapisan di jasa konstruksi. Muhidin ingin belajar dari Korea Selatan dan nanti tanggal 25 Mei 2015 Komisi 5 kesana karena di Korea Selatan tidak ada kontraktor dari luar untuk bangun negaranya.

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 – Muhidin memuji kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Muhidin setuju bahwa UU No.7 tahun 2004 (UU SDA) tidak semuanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena menurut Muhidin yang dituntut hanya 2 pasal saja.

RUU Search and Rescue (RUU SAR)

19 Agustus 2013 – (Liputan6.com) – Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Muhammad Said mengatakan sejumlah anggota Komisi V akan berada di Norwegia untuk kunjungan kerja terkait pembahasan RUU SAR selama 5 hari kerja.

“Kunker terkait dengan Pembahasan UU tentang SAR. Hanya 5 hari kerja,” kata Muhidin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/8/2013).

Menurut dia, kunker itu dilakukan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang SAR. Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah dan Dubes RI di Norwegia sebelum berangkat ke negara Eropa itu.

“Jadwalnya sudah di konfirmasi baik pemerintah maupun parlemennya bersama dengan kedutaan Indonesia di Norwegia,” kata dia.

Norwegia dipilih oleh Komisi V karena dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki kemajuan di bidang SAR, lebih baik ketimbang Amerika.

“Kami ke Norwegia salah satu negara terbaik di Bidang SAR di samping Amerika,” kata dia, yang tak merinci siapa-siapa anggota yang turut dalam lawatan itu. (sumber)

Tanggapan

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 – Muhidin menegaskan bahwa 1 Juta rumah mungkin terdengar banyak, tapi back-log kita itu 15 juta rumah. Muhidin minta penjelasan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) strategi apa yang disiapkan untuk menyelesaikan itu. Muhidin juga minta klarifikasi ke MenPUPERA dampak dari penghapusan posisi Deputi Sarana Prasarana pada pembangunan infrastruktur, terutama pengaruh pada anggaran sebesar Rp.178 triliun pada RPJMN. Muhidin mendukung MenPUPERA untuk lakukan terobosan dan tanya apa yang Komisi 5 bisa bantu.

Evaluasi Mudik 2015

Pada 20 Agustus 2015 – Muhidin menilai bahwa masalah besar kemacetan hingga puluhan kilometer ada pada pintu tol yang difaktorisasi oleh tarif tol. Menurut Muhidin, tarif tol saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai mata uang rupiah (tidak dibulatkan) sehingga mempersulit dan memperlambat transaksi. Muhidin mengusulkan realisasi e-toll di seluruh tol. Selanjutnya, Muhidin juga sangat mendukung adanya program mudik-balik gratis di tahun depan karena kuota mudik tahun ini hanya digunakan 219 dari 3200 kuota yang tersedia. Selain itu menurut Muhidin evaluasi (terutama bandara di Papua) dan kelayakan bandara perlu ditingkatkan demi keselamatan.

Kebutuhan Bandara di Papua

18 Agustus 2015 – (ANTARA News) – Komisi V DPR RI berjanji untuk memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Papua dalam upaya provinsi ini memiliki bandara yang lebih banyak.

“Komisi V DPR RI akan memberikan perhatian khusus kepada Papua untuk membangun banyak bandara di setiap kabupaten agar bisa didarati pesawat berbadan besar,” kata Wakil Ketua Komisi V Muhiddin di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan, pembangunan bandara berstandar itu adalah untuk mengurangi angka kecelakaan penerbangan.

“Kita ketahui Papua itu adalah wilayah yang luas dan pesawat udara adalah transportasi utama bagi masyarakat Papua. Kalau bandaranya sudah sesuai standar, maka tingkat keamanan menjadi baik,” kata politisi Partai Golkar itu.

Komisi V akan mengaudit secara menyeluruh penerbangan swasta yang melayani penerbangan di Papua.

“Ini terkait dengan kepentingan orang banyak. Ada ratusan bandara yang didarati. Apakah karena infrastruktur atau faktor alam. Kalau infrastruktur, Komisi V DPR RI akan mendukung. Berapa yang layak, berapa yang tidak. Kalau laik, tipe pesawat seperti apa yang bisa didarati,” janjinya. (sumber)

Tol Laut

Pada 20 Mei 2015 – Muhidin menilai suasana rapat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kurang bagus dan khawatir ini tidak akan kondusif untuk 5 tahun ke depan. Muhidin himbau perlunya ada keterbukaan antara Komisi 5 dan Kemenhub.

Menurut Muhidin Program Tol Laut dilakukan untuk menyelesaikan masalah logistik dalam negeri. Muhidin menilai kita harus libatkanstakeholder-stakeholder yang bisa membantu Tol Laut jadi sebuah kesuksesan dan pendidikan menjadi sangat penting dan harus diprioritaskan oleh Kemenhub. Muhidin menyoroti bahwa di Sulawesi Tengah banyak pelabuhan yang terbengkalai. Kalau kita bisa berkomunikasi kan kita bisa saling kasih tahu dan belajar. Menurut Muhidin tidak bisa kita asal bangun pelabuhan saja, karena 24 pelabuhan strategis belum cukup memadai.

Penyelesaian Klaim untuk Korban Pasca Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ-8501

6 April 2015 – Muhidin saran untuk membuat pedoman tata cara pembayaran korban dan memberi payung hukum yang lebih jelas.

Rumah Aspirasi Anggota DPR

3 Maret 2015 – (Tempo.Co) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan DPR baru membahas aturan teknis mengenai program rumah aspirasi seusai reses pada 23 Maret mendatang. “Nanti akan kami putuskan bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan,” ujar Agus saat dihubungi, Selasa, 3 Maret 2015.

Menurut Agus, salah satu mekanisme bakal diputuskan terkait dengan operasional rumah aspirasi. Saat ini ada dua gagasan yang berkembang, yaitu setiap anggota Dewan mengelola rumah aspirasi secara perorangan dan rumah dikelola bersama oleh beberapa anggota parlemen di setiap daerah pemilihan.

Selain operasional, pembahasan juga akan mengkaji mekanisme tindak lanjut dari aspirasi yang diterima setiap rumah aspirasi. Sebelumnya, ada kekhawatiran dari sejumlah anggota DPR bahwa rumah aspirasi hanya akan menjadi tempat parkir proposal permintaan bantuan dan kegiatan sosial dari masyarakat. “Nanti akan disusun bagaimana tindak lanjut dari setiap proposal yang masuk,” ujar Agus.

Rumah aspirasi merupakan program baru yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 yang disahkan pada pertengahan Februari lalu. Anggaran untuk pendirian rumah aspirasi termasuk dalam Rp 1,6 triliun suntikan dana tambahan untuk DPR. Rencananya, setiap anggota DPR mendapat Rp 150 juta per tahun untuk membiayai rumah aspirasi. Dengan dana tersebut, anggota DPR bisa membentuk sekretariat permanen lengkap dengan tenaga ahli dan staf administrasi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhidin Muhammad Said menilai program rumah aspirasi yang sedang disiapkan DPR bisa menjadi bumerang bagi anggota parlemen. Menurut dia, para anggota Dewan bakal kesulitan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat yang terhimpun di rumah aspirasi. “Belum ada aturan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut,” kata Muhidin saat dihubungi kemarin. (sumber)

Penyelesaian Kewajiban Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo

19 Desember 2014 – (KOMPAS.com) — Komisi V DPR RI mendukung langkah pemerintahan Joko Widodo yang akan menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya untuk membayar Rp 781 miliar sebagai proses ganti rugi tanah korban semburan lumpur di dalam area terdampak. Langkah tersebut dianggap dapat segera menyelesaikan masalah bagi rakyat yang terkena semburan lumpur.

“Satu langkah yang sangat bagus, sangat mengedepankan kepentingan rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohammad Said kepada Kompas.com, Jumat (19/12/2014).

Menurut Muhidin, PT Minarak Lapindo Jaya sudah melakukan pertanggungjawaban sesuai kemampuan mereka dengan membayar Rp 3 triliun. Saat ini, menurut dia, ketika perusahaan milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie itu sudah tidak mampu, kewajiban pemerintah untuk turun tangan.

“Usaha tidak selamanya selalu ada likuiditas yang cukup,” ujar Muhidin, yang juga politisi Partai Golkar ini.

Dia meyakini, penalangan yang dilakukan pemerintah ini tidak akan terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Nantinya, jika Lapindo tidak bisa membayar ganti rugi tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, kata dia, pemerintah tinggal menyita secara permanen aset-aset milik lapindo.

Pemerintah memutuskan menalangi ganti rugi setelah Lapindo menyatakan tak lagi mampu membayar. “Sisanya Rp 781 miliar. Lapindo menyatakan tidak ada kemampuan untuk beli tanah itu. Akhirnya, diputuskan pemerintah akan beli tanah itu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono di Istana Kepresidenan, Kamis (18/12/2014).

Pembayaran utang Lapindo itu akan menggunakan pos BA99 (dana taktis) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015. Meski ditalangi pemerintah, Basuki menuturkan, Lapindo tetap harus melunasi kewajibannya itu. Sebab, pemerintah juga turut menyita seluruh aset Lapindo sebagai jaminan. (sumber)

Pembangunan Jembatan Selat Sunda

25 Mei 2013 – (Inilah.com) –

Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak akan bisa lepas dari peran swasta. Hal itu karena sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang pengembangan kawasan strategis infrastruktur selat sunda, pemerintah menugaskan konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS).

“Selama Perpres nya belum dibatalkan pemegang legalnya itulah yang berlaku,” ujar Pakar dan Pengamat Transportasi Universitas Gajah Mada, Danang Parikesit kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (25/5/2013).

Meski sudah diserahkan sepenuhnya kepada Artha Graha Network melalui konsorsium bendera GBLS untuk studi kelayakannya (Feasibilty Study), pemerintah diam-diam melakukan telah melakukan studi kelayakan sendiri dengan biaya Rp20 miliar. Studi kelayakan tersebut meliputi kegiatan melengkapi data geoteknik dan perhitungan konstruksi jembatan.

“Pemerintah harus menghormati pemikiran-pemikiran yang sudah dikembangkan oleh GBLS, karena itu harus ada komunikasi antara pemerintah dan konsorsium untuk cari solusi terbaik,” ujar Danang.

Menurut Danang, kalaupun pemerintah mau berjalan sendiri membangun jembatan selat sunda tersebut harus ada perubahan Perpres dan disusun atas sepengetahuan mereka yang ada didalamnya, termasuk pemerintah daerah. Namun begitu, dirinya tetap menyarankan agar pembangunan tersebut tetap melibatkan peran swasta.

“Bicara penyertaan modal pemerintah banyak kepentingan, termasuk juga mereka yang berada didaerah lainnya misal Papua, Kalimantan, Sulawesi. Karena itu, APBN memang sebaiknya hanya digunakan untuk investasi proyek-proyek yang secara fiansial belum mencukupi,” ujar Danang.

Selain karena dari sisi finansial yang kuat, keterlibatan investor swasta dalam pembangunan jembatan selat sunda tersebut juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pasalnya, pembangunan tersebut akan membutuhkan dana yang sangat besar.

“Melalui sindikasi perbankan ataupun pengabungan uang bank-bank BUMN pun mungkin tidak akan mampu membiayai proyek sebesar itu. Apalagi salah satu keunggulaan perusahaan konsorsium itu kan keuangan yang cukup solid,” kata Danang.

Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2011 diatur bahwa, pihak pemrakarsa memperoleh prioritas untuk menjadi pemenang tender dengan kompensasi berupa tambahan nilai paling banyak sebesar 10%. Kompensasi itu berupa hak menyamakan penawaran, pembelian prakarsa proyek kerjasama, termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh pemenang lelang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin Muhammad Said mengatakan, pembangunan jembatan selat sunda masih berpegangan pada Perpres Nomor 86 Tahun 2011. “Pemerintah masih tetap berkomitmen untuk tetap melanjutkan apa yang telah diputuskan pada yang lalu. Jadi ini belum ada perubahan dan tetap sesuai Perpres kemarin,” ujar Muhidin kepada INILAH.COM.

Dalam pembangunan tersebut pihak DPR tetap meminta pemerintah untuk melibatkan peran swasta sebesar mungkin. Pasalnya penggunaan dana APBN tidak dimungkinkan. “Kita tidak mau uang negara banyakk tersedot untuk pembangunan jembatan itu, dan jauh lebih bagus kalau memang itu dibiayai oleh swasta,” ujar Muhidin.

Menurut Muhidin, penggunaan dana APBN akan membuat daerah-daerah yang lainnya iri, karena ada perlakukan-perlakuan khusus di daerah itu. “Ini tidak bagus, dan itu harus dihargai. Sehingga uang yang ada saat ini paling tidak bisa digunakan untuk percepatan pembangunan daerah-daerah lainnya,” kata Muhidin. (baca di sini)

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *