HomePROFIL ANGGOTAZulfadhli

Zulfadhli

ZULFADHLI

Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Kalimantan Barat
Komisi VIII – Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Informasi pribadi
Tempat Lahir Pontianak
Tanggal Lahir 21/04/1965
Alamat Rumah Raffles Hills Blok O-3 No.16, RT.006/RW.025, Kelurahan Sukatani. Tapos. Kota Depok. Jawa Barat

Latar Belakang

Zulfadhli adalah politikus senior dari Golkar yang sampai saat ini telah menjabat kali kedua di Komisi X DPR RI. Sejak 1997, suami dari Heni Handayani ini sebelumnya sudah malang melintang di kancah politik Kalimantan Barat sebagai anggota DPR.

Saat ini Zulfadhli terjerat oleh kasus korupsi dana bantuan sosial APBD Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2006-2008 dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun begitu, Zulfadhli menegaskan dirinya tak bersalah. “Ini baru disangkakan. Saya akan jelaskan semuanya. Saya yakin tidak tersangkut di permasalahan ini,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015). (sumber)

Pada Februari 2015, Zulfadhli tak memenuhi panggilan Polda Kalimantan Barat terkait kasus yang menjeratnya. (sumber2)

Januari 2016, Zulfadhli dimutasi dari anggota Komisi X menjadi anggota Komisi VIII DPR-RI.

Pendidikan

SLTA, SMUN 1, Pontianak (1983)

S1, Institut Pertanian Bogor (1987)

S2, Institut Pertanian Bogor (2012)

Perjalanan Politik

Karir politik Zulfadhli dimulai saat dirinya menjadi Anggota DPRD Kalimantan Barat pada periode 1997-2004. Pada periode berikutnya, Zulfadhli terpilih lagi dan bahkan dipercaya sebagai Ketua DPRD saat dirinya juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat. Sejak tahun 2009, ayah dua putera ini duduk di Komisi X DPR RI dan terpilih lagi pada periode sekarang.

Tanggapan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga – RAPBN 2016

15 Desember 2015 – Zulfadhli khawatir bahwa daya serap anggaran Kemenpora adalah yang paling rendah. Zulfadhli mengkritisi adanya perubahan angka realisasi yang besar sejak rapat sebelumnya dan menilai bahwa tata kelola Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) belum rapi. Zulfadhli meminta Kemenpora memperbaiki tata kelola internal kementerian dan tidak hanya fokus pada tata kelola persepak-bolaan.

Menurut Zulfadhli Dana Dekonsentrasi sangat rendah. Zulfadhli menyarankan agar daerah yang tidak serius mengelola dana dekosentrasi diberi sanksi. Zulfadhli menyebutkan beberapa keluhan Pemda yang justru menyatakan bahwa Dinas Pemda kurang mendapat dukungan Pusat (dana APBN).

Zulfadhli mendukung persiapan Asean Games agar dapat dikelola dengan baik oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Masih terkait KOI, Zulfadhli meminta penjelasan tentang keluhan dari KOI yang menyebutkan adanya penundaan agenda Asian Games di Bali pada tanggal 18 Desember 2015 karena permasalahan pembiayaan dari Kemenpora.

Terakhir, Zulfadhli meminta Kemenpora untuk bersinergi dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam program pengembangan pemuda, mekanisme pemberian beasiswa pemuda S2 dan S3, serta program kewirausahaan pemuda.  [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi – RAPBN 2016

29 September 2015 – Zulfadhli berharap Badan Anggaran (Banggar) dapat mencari tambahan anggaran untuk fungsi pendidikan.  [sumber]

15 September 2015 – Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sudah disepakati dengan indikator capaian. Namun menurut Zulfadhli dalam nota keuangan terdapat ketidak-sinambungan antara target yang dibuat dan dana yang dialokasikan.

Menurut Zulfadhli, SM-3T adalah program penunjang dan bisa saja ditunda karena program yang bersifat pokok belum berjalan lancar. Justru yang ditakutkan adalah berkurangnya kuota program Bidik Misi. Padahal yang diharapkan dari program Bidik Misi tidak hanya kuota yang bertambah, tetapi juga dana untuk per individu. Untuk LPTK, Zulfadhli merasa Menristekdikti perlu menjelaskan kembali status dan struktur organisasi yang berada di bawah Kemenristekdikti.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

7 September 2015 – Zulfadhli meragukan anggaran Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) di Jalan Medan Merdeka dapat terserap dengan baik karena waktu semakin sempit, namun anggarannya masih banyak. Zulfadhli saran ke Kepala Perpustakaan Nasional agar pihaknya melibatkan media dalam setiap kegiatannya mulai dari publikasi awal, jangan hanya pas Hari-H saja kegiatannya diliput.  [sumber]

Asumsi Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa – RAPBN 2016

25 Juni 2015 – Zulfadhli menilai varian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering kali lebih penting dari varian alokasi lainnya. Zulfadhli saran ke Kementerian Keuangan agar Dana BOS dikonversikan saja.  [sumber]

Persiapan SEA GAMES ke-28 di Singapura

25 Mei 2015 – Zulfadhli minta izin ke Chief-de-Mission (CDM) SEA GAMES ke-28 untuk melakukan pengawasan langsung ke venue sehingga bisa mengawasi kondisi atlit langsung di lapangan. Zulfadhli mohon fasilitasi CDM dan tegaskan akan gunakan uang pribadi.  (sumber)

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

Zulfadhli akan instruksikan untuk mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) karena ia menilai ini krusial dan menyangkut uang negara. Zulfadhli minta KONI dan KOI untuk terus mengawal bagaimana PSSI bisa tetap maju.  (sumber)

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 – Menurut Zulfadhli tujuan utama LPDP adalah beasiswa. Tujuan kita adalah anak Indonesia dapat beasiswa, lalu dia pulang untuk mengabdi. Namun Zulfadhli menilai kebijakan LPDP tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan awal. Zulfadhli menyorot alokasi pembelanjaan dana abadi LPDP yang menurutnya lebih kecil dari anggarannya. Zulfadhli saran ke Direktur Utama LPDP untuk jangan menyimpan uang karena mengikuti siklus anggaran. Zulfadhli desak Direktur Utama LPDP untuk kembalikan LPDP ke tujuan awal.  [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

Pada 20 April 2015 – Zulfadli menyetujui keputusan Menpora untuk PSSI dibawa ke jalur hukum.  [sumber]

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2015-2019

Pada 20 April 2015 – Zulfadhli berharap program Pustaka Nasional menempatkan pustaka sebagai simbol peradaban manusia nantinya. Zulfadhli minta data ke Perpustakaan Nasional ada berapa banyak komunitas membaca di Indonesia.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015

Pada 16 April 2015 – Zulfadhli menilai Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebaiknya di bawah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bukan di bawah Sekretariat Negara (Sekneg). Zulfadhli mengingatkan bahwa kerangka pendanaan tiap tahun dari Kemenpar dan Bekraf belum tergambar dari paparan tadi.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019

Pada 16 April 2015 – Zulfadhli minta klarifikasi ke Menpar kebijakan khusus apa yang disiapkan sehingga target wisman meningkat cukup tinggi. Zulfadhli saran ke Menpar untuk adakan festival film pendek pariwisata karena ini adalah potensi Indonesia.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pada 16 April 2015 – Sejauh mana pemangku kepentingan akan dilibatkan, seperti Rektor Perguruan tinggi akan dilibatkan sejauh apa? Selain itu fokus dari pembahasan adalah masalah pencarian pekerjaan namun kenapa vokasi tidak disinggung sama sekali? Padahal kalau orientasinya kerja vokasi harusnya ditonjolkan, ini bagaimana? Selain itu ada lagi masalah terkait SNMPTN dan SBMPTN yang sistemnya online, ada daerah-daerah yang kesulitan akibat sistem online tersebut padahal mereka ingin kuliah. Lalu bagaimana? Apa mereka tidak boleh kuliah? Mohon untuk tidak memaksakan sistem online pada daerah-daerah yang belum siap.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 – Menurut Zulfadhli pergeseran anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) agar Komisi 10 segera setujui saja agar bisa langsung kerja.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Pada 6 April 2015 – Zulfadhli saran agar penyaluran dana PIP dilakukan pada bulan April bukan di bulan Juli yaitu saat waktu pembayaran akademik.  [sumber]

27 Januari 2015, saat Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan – Zulfadhli menyoroti kekurangan pelaksanaan program pemerintah terdahulu, seperti BSM yang disalahgunakan, pencanangan Wajib Belajar 9 tahun yang belum tercapai, dan kesalahan pemilihan sekolah untuk menjadi sekolah uji coba. Ia mengusulkan pemerintah membentuk lembaga pelaksana yang dapat mendukung pelaksanaan program, misalnya Dirjen Guru. Terkait dengan kebijakan terbaru pemerintah mengenai UN, Zulfadhli meminta pemerintah menjaga agar keputusan kelulusan siswa tidak disalahgunakan sekolah.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 – Zulfadhli merasa Renstra Kemenpora tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu Zulfadhli menyarankan Kemenpora membuat program dan kegiatan baru yang berbeda, efektif dan lebih baik.  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 – Menurut Zulfadhli kualitas perguruan tinggi di Indonesia jauh lebih rendah dari di luar negeri. Zulfadhli setuju bahwa seharusnya tidak secara kaku menerapkan 144 SKS dan sesuaikan sistem SKS dengan program studinya (humaninora, sains dan teknologi atau sosial hukum).  [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 – Zulfadhli janji bahwa Komisi 10 tidak akan pernah diam mengenai kasus PTNB ini dan akan terus mengusut. Zulfadhli menilai adanya celah hukum untuk memperjuangkan status pendidik PTNB. Zulfadhli saran kepada ILP PTNB bahwa dalam perjuangannya tidak cukup melalui Komisi 10 saja tapi harus melalui Komisi 2 juga.  [sumber]

Indonesian Super League 2015

Pada 26 Maret 2015 – Zulfadhli menilai BOPI hanya mempermasalahkan olahraga sepak bola saja dan tidak cabang olahraga lain. Zulfadhli setuju dengan Kahar Muzakir dari Sumsel 1 bahwa BOPI hanya menambah kegaduhan di negeri ini dan sebaiknya dibubarkan saja. Zulfadhli menilai verifikasi yang dilakukan BOPI luar biasa ngejelimet-nya. Zulfadhli mengingatkan bahwa tugas Pemerintah adalah membina bukan mematikan ISL 2015. Zulfadhli saran klub-klub berhak menuntut jika dipersulit BOPI.  [sumber]

Ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Pada 12 Februari 2015 – Zulfadhli menilai seharusnya Ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diselenggarakan setelah hasil Ujian Nasional (UN) keluar.  [sumber]

Anggaran Perpustakaan Nasional RI

Pada 5 Februari 2015 – Menurut Zulfadhli anggaran PNRI lebih baik difokuskan kepada program yang tuntas, seperti pengadaan buku, daripada untuk memberikan bantuan mobil.  [sumber]

Tentang Pembentukan Tim 9 oleh Menpora untuk Mengawasi PSSI

Komite Eksekutif PSSI Zulfadli mengomentari gebrakan baru Menpora tersebut, dia mengaku kaget dengan langkah yang dibuat Menpora. Menurut dia pembentukan tim reformasi persepakbolaan nasional melalui tim sembilan itu harus dikaji ulang. Bahkan dia mengkritik Menpora sebagai orang yang kurang kerjaan.

“Menurut saya itu, Menpora kurang kerjaan membentuk tim sembilan,” sebut Zulfadli dalam acara Primetime News di Metro TV, seperti dilansir Metrotvnews.com, Jumat (12/12) malam.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *