DPR RI mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ikut serta dalam sosialisasi pengelolaan Dana Desa (Dandes) yang anggaranya terus meningkat. Hal ini dilakukan lantaran ada kegalauan di kalangan para kepala …

JAKARTA — Ketua DPR Ade Komarudin menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat mendinginkan suasana politik. Selain itu, pertemuan keduanya juga menjadi contoh …

Ketua DPR, Ade Komarudin, merasa khawatir demonstrasi pada hari Jumat, 4 November 2016, yang mengatasnamakan Aksi Bela Islam II dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk membuat suasana negeri ini gaduh …

JAKARTA –‎ ‎Sebagai tuan rumah pemerintah menargetkan dapat sukses untuk membangun sarana dan prasarana Asian Games 2018 mendatang. Selain sarana dan prasarana, pemerintah juga menargetkan mampu meraih hasil positif dalam …

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto mengusulkan penyaluran subsidi listrik 900 Volt Ampere (VA) bagi pelanggan rumah tangga dilakukan secara tertutup. Cara ini menurutnya, membuat dana bantuan tersebut …

JAKARTA–Ketua Umum Golkar Setya Novanto menegaskan akan menjadikan Golkar sebagai partainya anak muda. Demikian  Setya Novanto saat melepas 34 peserta drum band dan pemuda pemudi dari seluruh kabupaten Se Sumatera Utara, …

Revisi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akhirnya selesai dibahas dan sudah disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR

DPR dan pemerintah juga sudah bersepakat di dalam pembahasan atau tingkat I terhadap RAPBN 2017 terhadap besaran indikator asumsi dasar ekonomi makro.

Baleg DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah dalam rangka menyerap aspirasi untuk penyusunan prolegnas RUU prioritas tahun 2017.

Target pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2017 dalam pembahasan tingkat satu 5,1 persen terbilang angka yang realistis.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, M.Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menertibkan dan menindak pelaku bisnis investasi ilegal yang marak terjadi di masyarakat.

Fraksi Partai Golkar sedang menyusun pandangannya terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu dari pemerintah.