HomeBeritaMelchias Marcus Mekeng Minta Ditjen Pajak Tetap Usut Kecurangan Pajak FORD

Melchias Marcus Mekeng Minta Ditjen Pajak Tetap Usut Kecurangan Pajak FORD

791453730593

Jakarta –Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta menyelidiki dugaan kecurangan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang dilakukan PT Ford Motor Indonesia (FMI) atas impor kendaraan Ford saat membawa Everest ke Indonesia. Pengusutan itu mesti tetap dilakukan walaupun Ford telah hengkang dari Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/10).

Mekeng menegaskan, Komisi Keuangan DPR mendukung 100% langkah Ditjen Pajak dalam mengusut permasalahan yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh FMI. Siapapun di negara ini, apalagi dia wajib pajak yang melanggar aturan dan tidak mau membayar pajak harus ditindaklanjuti.

“Aturan yang dimiliki institusi perpajakan itu sudah sangat ketat. Ini pidana pajak nah tentunya pajak yang akan menyelidiki. Undang-undang pajak sudah sangat detail untuk menjerat seseorang dan badan pula,” ujarnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun. Ia mendesak Ditjen Pajak menyelidiki dugaan kecurangan pajak oleh Ford. Menurut mantan pegawai Ditjen Pajak Kemkeu itu, ini merupakan kasus pengulangan di mana pernah dialami oleh Agen Pemegang Merek (APM) Subaru. Bedanya jika Subaru memanipulasi spek mesin, Ford mengakali pajak dengan mengubah spesifikasi tempat duduk.

“Ditjen Pajak perlu untuk meneruskan penyelidikan mengenai dugaan itu. Butuh kerjasama antara Ditjen Pajak dan Bea Cukai di sini untuk masalah ini,” ucap Misbakhun.

Misbakhun menyampaikan, jika selanjutnya terbukti ada pihak lain bersama Ford dalam melakukan dugaan mengakali pajak ini, potensi masuk ke ranah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mungkin terjadi.

“Nantinya setelah berkembang dan ada kongkalikong dengan pihak lain baru bisa KPK masuk di sini,” tuturnya. Misbakhun menambahkan, kasus manipulasi pajak oleh Ford ini dapat berpotensi merusak iklim investasi dan juga kepada pabrikan mobil tersebut. “ Bukan hanya bisa jadi preseden buruk tapi bisa berpengaruh ke citra dan nama baik Ford itu sendiri,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pabrikan asal Amerika Serikat itu diduga melakukan modifikasi seat untuk jenis kendaraan Ford Everest bertujuan mendapatkan nilai pajak barang mewah yang lebih rendah. Modus yang dilakukan Ford dengan cara sebelumnya mengimpor Everest dari pabrik Auto Alliance Thailand/AAT, dengan model 7 kursi.

Sebelum masuk ke Indonesia, Ford mengirimkannya kendaraan tersebut terlebih dahulu ke RMA Group (Thailand) melalui divisi Global Fleet Sales (GFS) sebagai distributor Ford di berbagai negara, dengan tujuan dimodifikasi menjadi 10 bangku (penumpang).

Tahapan selanjutnya spesifikasi 10 kursi diterima hingga gudang Ford di Indonesia. Namun, mengalami perubahan kembali sebelum sampai ke tangan konsumen, Everest 10 kursi kemudian dirombak lagi menjadi 7 kursi. Dari rentetan upaya tersebut, Ford dikenakan pajak jauh lebih rendah menjadi hanya sebesar 10 persen dari idealnya 40%.

Trik yang dilakukan Ford melalui modifikasi spesifikasi ini diduga dimulai pada tahun 2007 hingga 2014. Bila penjualan Everest pada 2011 dengan pajak ideal 40% pada harga jual sekitar Rp 295 juta, berarti Ford seharusnya membayar pajak Rp 118 juta per unit. Namun, dengan pajak 10%, perusahaan cukup bayar Rp 29,5juta per unit. Artinya, ada selisih Rp 88,5 juta per unit.

Jika penjualan Everest pada tahun 2011 adalah 1.639 unit, maka Ford kekurangan bayar pajak Rp 145 miliar. Bila setahun saja potensi kehilangan pajak sebesar tersebut dan jika dilakukan selama 7 tahun (2007-2014), maka potensi kehilangan pajak diperkirakan bisa mencapai hingga Rp 1 triliun.

Jumlah total kewajiban Ford tersebut juga seperlima dari perkiraan total tagihan kasus pajak Google di Indonesia yang mencapai sekitar Rp 5 triliun. Jumlah ini cukup besar untuk menjadi pemasukan pajak pemerintah. Terlebih, saat ini pemerintah tengah gencar menjaring pajak melalui program tax amnesty.

Beritasatu

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *