HomeUncategorizedKucuran naik jadi Rp 70 triliun, Muhammad Sarmuji ajak BPK awasi dana desa

Kucuran naik jadi Rp 70 triliun, Muhammad Sarmuji ajak BPK awasi dana desa

sarmuji-dana-desa

DPR RI mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ikut serta dalam sosialisasi pengelolaan Dana Desa (Dandes) yang anggaranya terus meningkat.

Hal ini dilakukan lantaran ada kegalauan di kalangan para kepala desa terkait penggunaan dan pelaporan pertanggungjawabannya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Sarmuji mengatakan, saat ini nomenklatur Dana Desa tercantum dalam APBN baik melalui transfer daerah maupun anggaran dana desa tersendiri. Bahkan anggarannya tiap tahun terus meningkat sejak 2015 sebesar Rp20, 8 triliun, pada 2016 Rp40 triliun dan pada 2017 rencananya Rp60 triliun.

“Kami memiliki hak untuk ikut mengawasi agar pengelolaannya makin maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Wakil Sekjen DPP Partai Golkar itu dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Sabtu (29/10/2016).

Lebih lanjut Sarmuji mengatakan, agar pengelolaannya makin maksimal maka perlu pendamping perangkat desa yang kompeten. Karena itu, dia dalam setiap masa resesnya menggelar training dan sosialisasi pengelolaan dan pengawasan dana desa.

“Tujuan agar para perangkat desa mampu membelanjakan anggaran desa sesuai program dan tupoksinya,” terang dia.

Dia yang mewakili daerah pemilihan Blitar dan Tulungagung (Dapil VI Jawa Timur) ini selalu mengajak kalangan LSM dan BPK untuk meningkatkan ketrampilan perangkat desa. Dalam reses kali ini dia mengundang Ketua BPK Harry Azhar Azies agar memberikan pemahaman kebijakan pengawasan anggaran dana desa.

Sarmuji juga menegaskan, bahwa Fraksi Golkar DPR RI akan membantu pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan dana desa. Sebab sejauh ini dana desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan.

“Hasil terbaruBPS kesenjangan di era pemerintahan Jokowi turun dan ini salah satunya oleh dana desa,” jelasnya.

Dalam reses Sarmuji mengajak Ketua BPK Harry Azhar Azies untuk bertemu langsung dengan kepala desa di lingkungab Blitar dan Tulungagung. Mereka harus diberi pemahaman agar tidak ada penyelewengan dan pelaporan keuangan yang tidak sesuai aturan.

“Kami minta kepala desa bisa mencari tahu langsung dari BPK dan belajar membuat pelaporan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah,” ujarnya.

Dia juga menyoroti tentang masih minimnya pendamping desa yang ada saat ini. Akibatnya, pendampingan berjalan kurang maksimal. “Kita ingan dana desa bisa mempercepat kemajuan dan kesejahteraan,” ujar Sarmuji.

Dia juga meminta kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperbaiki rekruitmen pendamping dana desa. Mereka yang direkrut harus memiliki kualifikasi yang professional.

“Banyak pendamping yang perlu di up-grade lagi ,” pungkas Sarmuji.

LensaIndonesia

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *