HomeBeritaKomisi X Minta Mendikbud Paparkan Kajian Rencana Moratorium UN

Komisi X Minta Mendikbud Paparkan Kajian Rencana Moratorium UN

8885057a-5d04-4bea-a212-541922b44f5c

JAKARTA – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berancana menjalankan kebijakan moratorium Ujian Nasional (UN) pada tahun ajaran 2017. Selanjutnya UN akan diganti dengan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN).

Menanggapi hal itu, Komisi X DPR dalam rapat kerja dengan Kemendikbud memberikan beberapa catatan.

“Ada beberapa catatan, antara lain, meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan dokumen hasil kajian yang komprehensif,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah.

Ferdiansyah mengatakan hasil kajian tersebut meliputi landasar yuridis, filosofis, pendagogis, sosiologis, dan fakta empiris. Juga model evaluasi mutu pendidikan secara nasional, berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.

“Model evalusi hasil belajar peserta didik oleh pendidik mulai dari proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar yang berkesinambungan,” paparnya.

Komisi X, kata Ferdiansyah juga meminta Kemendikbud menyampaikan target terkait pelaksanaan USBN. Juga monitoring dan evaluasi atas sistem ujian baru tersebut.

Kesiapan daerah juga diminta untuk diperhatikan terkait hal ini. “Kesiapan Pemda dari sisi sumber daya dan anggaran, kesiapan dewan pendidikan di propinsi dan kabupaten, LPMP, P4TK, sekolah, guru, dan peserta didik,” ujar Ferdiansyah.

“Juga tak lupa jadwal tahapan persiapan dan sosialisasi USBN,” tambahnya.

Selain itu Kemendikbud juga diminta menjelaskan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp491 miliar pada APBN TA 2017 yang telah dialokasikan untuk UN. Kajian dan jawaban Kemendikbud ini ditunggu oleh Komisi X paling lambat 6 Desember 2016 untuk dijadikan bahan Raker selanjutnya pada 8 Desember 2016.

3965e9b7-41cb-4209-8baa-0219e0141818

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *