HomeBeritaDPR dan Pemerintah akan Rumuskan Kelembagaan SKK Migas

DPR dan Pemerintah akan Rumuskan Kelembagaan SKK Migas

pekerja-di-skk-migas-_141211083638-940

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Satya Yudha meminta fungsi kelembagaan SKK Migas dipertegas. Hal ini agar SKK Migas dapat memaksimalkan pendapatan negara.

“Paling penting fungsinya tetap ada, kalau dalam pola bagi hasil (PSC) tetap kita memaksimalkan institusi yang memaksimalkan pendapatan negara,” kata Satya saat ditemui di Crown Plaza,  Jakarta, Selasa (6/12) .

Menurutnya, ketika negara terlibat dalam proyek migas nasional tentu ada kerja sama dengan sejumlah kontraktor. Pada posisi tersebut, SKK Migas harus terus melakukan pengawasan sejak mekanisme bagi hasil ditetapkan hingga proses operasinya.

Namun, DPR dan pemerintah masih akan mendiskusikan posisi kelembagaan SKK Migas. Menurutnya, SKK Migas bisa tetap di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau di Pertamina. Selain itu, SKK Migas juga bisa dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  secara khusus.

“Itu akan menjadi pilihan dalam UU Migas yang kami (DPR) diskusikan dengan pemerintah,” ujar politisi Partai Golkar ini.

DPR, kata Satya, menunggu inisiatif pemerintah guna membahas UU Migas tersebut.  Sehingga jika sudah diketuk palu di DPR tidak ada perdebatan lagi dan menjadi satu versi.

Republika

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *