HomeBeritaDPR RI Soroti Pembuatan e-KTP di Sumsel Lamban

DPR RI Soroti Pembuatan e-KTP di Sumsel Lamban

kunjungan-dpr-ri_20161220_105441

PALEMBANG — Permasalahan lambannya pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi perhatian serius oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel Palembang, Senin (19/12/2016)‎, rombongan yang dipimpin oleh Al Muzammil Yusuf meminta penjelasan sampai sejauh mana permasalahan yang ada di Sumsel, termasuk e-KTP, hingga penyelesaian yang dilakukan instansi pemerintah.

Anggota Komisi II dari Partai Golkar, Dadang, meminta agar pemerintah serius dalam penanganan menyelesaikan perekaman e-KTP, terlebih untuk difungsikan pada pilkada serentak sampai pilpres dan pileg 2019 mendatang.

“Data yang ada untuk pilkada Muba, masih banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP, jangan sampai mereka tidak bisa memilih karena terkendala permasalahan tersebut sehingga menyebabkan tingginya angka golput,” ujar Dadang.

Ia menyebut, pemerintah setempat harus cepat tanggap menyikapi permasalahan tanda pengenal tersebut. Dadang tak ingin karena lambannya pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), membuat rakyat yang menjadi korbannya.

“Agar ke depannya‎ tidak menimbulkan polemik, pemerintah harus segera berkordinasi dengan instansi terkait,” harap Dadang.

‎Ketua rombongan, Al Muzamil Yusuf menambahkan, kedatangan mereka ke Bumi Sriwijaya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pilkada dan pelayanan publik di Sumsel, terutama masalah e-KTP.

“Persoalan kekosongan blanko bukan hanya terjadi di Sumsel melainkan di daerah Indonesia lainnya.
Saat ini sekitar 15 juta jiwa belum melakukan perekaman, ini yang harus dikejar pemerintah setempat,” tegasnya.

Tribunnews

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *