HomeBeritaKomisi XI: Kredit Pertanian Perlu Regulasi

Komisi XI: Kredit Pertanian Perlu Regulasi

1483014905-467775ef-8433-475b-9f56-7062904633ca

JEMBERĀ – Keluhan petani tebu di Kabupaten Jember untuk mendapatkan kucuran kredit disoroti oleh Komisi XI DPR RI. Menurut legislatif, kebijakan kredit khusus petani itu harus terlebih dahulu dinaungi dalam sebuah regulasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, sejauh ini tidak ada regulasi khusus yang merinci porsi kredit untuk sektor pertanian. Di sisi lain, sektor pertanian membutuhkan dukungan permodalan untuk tetap menggerakkan roda perekonomian.

“Persoalan ini yang harus dijawab oleh pemerintah khususnya Menko Perekonomian. Karena faktanya, regulasi yang ada saat ini tidak mendukung apa yang diperjuangkan oleh petani,” kata Purnamasidi saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Kamis (29/12).

Misalnya perihal aturan agunan pinjaman dari petani. Ia menganggap, perlu ada diskresi (pengecualian) dari perbankan untuk petani. Ini untuk menjamin agar petani tetap tanam tebu dan produksi gula Nasional tetap berlanjut.

“Jika sampai produksi gula minim, akhirnya akan terjadi impor gula. Ini jelas akan merugikan petani Indonesia,” ujar anggota DPR RI Dapil Jember – Lumajang itu.

Beberapa aturan yang perlu dikaji yakni pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PTPN XI sebagai penjamin kredit petani kepada perbankan. “Tetapi petani sebelumnya harus bergabung dalam suatu Asosiasi. Sehingga perbankan juga bisa memetakan resiko kredit nya. Jika permintaan kredit perorangan, maka akan menyulitkan perbankan,” katanya.

Legislator Partai Golkar ini memahami, masih rendahnya angka kredit yang disalurkan di sektor pertanian dibandingkan sektor perdagangan dan jasa, diakibatkan kehati hatian perbankan terhadap tingginya Non Performance Loan (NPL).

“Sektor pertanian memang rentan terjadi gagal panen, sehingga peluang kredit macet lebih tinggi dibandingkan sektor perdagangan dan jasa. Dari situlah pemerintah mengeluarkan program asuransi pertanian, agar perbankan juga berani menggelontorkan kredit pada petani,” paparnya.

Ia menambahkan, regulasi untuk kredit pertanian ini diharapkan dapat memudahkan petani untuk menerima kredit dari perbankan, sehingga memiliki jaminan modal tanam. “Regulasi kredit ini adalah salah satu yang tidak diotonomi kan. Jadi, harus merujuk pada aturan pusat. Jika regulasi sudah ada, maka pemerintah daerah baru bisa mendampingi realisasi program kredit untuk petani itu di masing masing daerah,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Jember Yeyek Sugiarto mengatakan, pada musim tanam tebu tahun 2016, banyak petani merugi karena rendahnya rendemen dan stagnan nya harga lelang gula.

“Rendemen tebu hanya sekitar 5,3 persen. Sementara harga lelang gula sekitar Rp 11.000 per kilogram. Padahal, musim lalu tingkat rendemen bisa mencapai 8,5 persen – 10 persen,” kata Yeyek.

Yeyek pun memprediksi jumlah petani tebu akan berkurang pada musim tanam selanjutnya. Pasalnya, petani kekurangan modal tanam. Di sisi lain jarang petani yang bisa mendapatkan kredit karena tidak memiliki agunan sebagai penjamin kredit.

Sumber: suarajatimpost.com

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *