HomeBeritaHarga Cabai Melejit, Nih Saran Pedas DPR Untuk Pemerintah

Harga Cabai Melejit, Nih Saran Pedas DPR Untuk Pemerintah

111855720130903-091718780x390

JAKARTA – Para tengkulak (pedagang perantara) menjadi salah satu penyebab melejitnya harga cabai. Sebab, sejatinya petani tetap menjual cabai dengan harga rendah.

Seperti halnya di Jawa Tengah yang merupakan daerah pemilihan politikus Golkar, Firman Soebagyo. Di sana petani memberi harga sekitar Rp 25 ribu. Namun kenyataannya, di pasar dijual Rp 60 ribu-Rp 100 ribu.

“Artinya ada permainan di tengah jalan. Siapa? Ya tengkulak. Tengkulak ini yang  harus diberantas,” tegas Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

Karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah segera dibentuk lembaga pangan. Sebab, dengan lembaga itu diharapkan bisa menjadi buffer stock (cadangan) dan penyangga harga.

Kemudian kata politikus Partai Golkar itu, kebutuhan bahan pokok harus diatur dengan mekanisme harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah. “Sehingga tidak ada sipapun yang bermain. Posisi diuntungkan kepada petani yang bekerja,” tuturnya.

Langkah lain, kata dia, pemerintah bisa membentuk koperasi di setiap daerah ataupun memberdayakan koperasi desa yang dimodali Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) milik BUMN. Koperasi tersebut berfungsi untuk menampung atau menyerap komoditi pertanian tertentu.

Komoditi tersebut distok dengan harga pasar. Kemudian dilepas ketika terjadi fluktuasi harga karena komoditi di lapangan atau pasar habis.

“Begitu dilepas import dikunci. Begitu barang dalam negeri kosong baru itu dibuka. Baru bisa tertasi solusinya. Ini kalau gak dilakukan, pemerintah sulit melawan pelaku dagang. Karena mereka bermain dengan apa saja,” pungkas Firman.

Kendati demikian, untuk saat ini siapapun menteri pertaniannya, akan sulit melaksanakan lantaran keran import masih terbuka lebar. Kementerian Pertanian memiliki ambisi untuk swasembada pangan namun Kementerian Perdagangan untuk memenuhi kebutuhan yang defisit, jalan pintasnya melalui import.

Begitu import, lanjut dia, posisi pengendalian, fungsi pengawasannya menjadi lemah. “Jadi muntahan import di lapangan yang tidak terkendali akhirnya harganya rusak. Hukum ekonomi,” terangnya.

Untuk itu, kata Firman harus ada kebersamaan antara Kemendag, Kemenperin dan Kementan untuk membicarakan hal ini secara bersama-sama. Langkah awal dengan membenahi data yang ada di lapangan. “Seperti BPS, datanya harus klir. Saya cek ke Kementan ternyata datanya nggak bener. Semua inikan diawali dari data,” pungkas wakil ketua Badan Legislasi DPR itu.

Sumber: Jawapos.com

Comments

comments

1 Comment

  1. RIRI
    January 11, 2017 at 10:13 pm — Reply

    SETUJU DGN PAK Firman Soebagyo.. BENTUK LEMBAGA PANGAN!! saya heran, Pemerintah koq kaya GAK PUNYA ORANG PANDAI YA?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *