HomeBeritaMukhamad Misbakhun Minta Menkeu Susun Strategi Pengelolaan Hasil Tax Amnesty

Mukhamad Misbakhun Minta Menkeu Susun Strategi Pengelolaan Hasil Tax Amnesty

066179900_1474792665-20160925-Tax-Amnesty-di-Ditjen-Pajak-Fery-pradolo-2

Jakarta Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat terobosan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Sri Mulyani diminta turun langsung memimpin program pengampunan pajak (tax amnesty) yang tersisa kurang dari tiga bulan lagi.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ‎mengatakan, jika berkaca pada 2016 lalu, ada kekhawatiran penerimaan pajak di tahun ini kembali tak mencapai target. ‎”Tax amnesty sisa tiga bulan. Kita ingin Ibu Menteri memimpin sendiri, bagaimana hasil tax amnesty ini punya dampak langsung terhadap penerimaan di 2017,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Misbakhun mengaku khawatir akan ada stagnasi dalam penerimaan. Sebab, kondisi ekonomi baik global maupun nasional saat ini diakui masih sangat berat. “Perdagangan internasional sangat berat, ekspor-impor volumenya negatif, sehingga penerimaan dari kepabeanan juga turun,” ungkap dia.

Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan, industri dan perumahan juga terus mengalami penurunan. “Maka di 2017, harus serius memikirkan kesinambungan dan kelanjutan bagaimana mengelola penerimaan ini,” lanjut dia.

‎Oleh sebab itu, lanjut dia, harus ada strategi khusus dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendongkrak dan mengelola penerimaan negara dari pajak. Termasuk strategi pengelolaan dana Rp 4.200 triliun dari deklarasi tax amnesty.

“Berapa yang berdampak langsung terhadap tax base. Strategi inilah yang harus dirumuskan bersama agar berdampak langsung pada penerimaan kita,” kata dia.

Meski demikian Misbakhun menyatakan kerja keras Kementerian Keuangan untuk mengejar target penerimaan dalam APBN Perubahan 2016 memang patut diapresiasi. Sebab, Sri Mulyani berserta jajarannya bisa menjaga APBN Perubahan berjalan dalam asumsi makro yang telah disepakati hingga berdampak pada perekonomian nasional.

Menurut dia, meski Sri Mulyani menjadi menteri saat APBNP 2016 sudah berjalan dan rancangan undang-undang (RUU) tax amnesty tuntas dibahas, namun hasil kinerja mantan bos Bank Dunia itu terlihat baik. “Dengan hasil seperti ini, anda bisa melakukannya,” tandas dia.

Liputan6

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *