HomeBeritaGolkar Dorong Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Golkar Dorong Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Hetifah Sjaifudian

JAKARTA – DPR RI menggelar Rapat Paripurna membahas Rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat yang dihadiri 308 anggota DPR RI dari seluruh fraksi ini, dipimpin oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI.

Revisi UU ASN dimaksud untuk mengatur hubungan kerja yang lebih adil dan layak pada ASN, baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga mampu mengoptimalkan upaya terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta memiliki pelayanan yang berkualitas. Hetifah Sjaifudian, anggota komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mewakili fraksinya menyerahkan pandangan dan sikap Golkar terhadap Revisi UU ASN ke pimpinan rapat Paripurna.

Hetifah mengatkan, Fraksi Partai Golkar menekankan pengaturan ASN sejak penetapan kebutuhannya oleh Pemerintah haruslah disertai dengan perencanaan jadwal pengadaan, jumlah, dan jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriteria-kriteria dari masing-masing jabatan ASN yang dibutuhkan.

“Tujuannya agar tidak ada lagi perekrutan ASN tanpa perencanaan yang terjadwal dan perhitungan yang matang antara rasio kebutuhan dan beban kerja dari jabatan yang dibutuhkan,” ujar perempuan asal Bandung ini.

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti persoalan tenaga horer, PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang bekerja lebih dari 5 tahun di instansi pemerintahan namun statusnya belum jelas, padahal jumlah pegawai honorer saat ini jumlahnya 440.000 orang dan 60% diantaranya berprofesi sebagai guru di seluruh pelosok Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Hetifah mengatakan, Fraksi Partai Golkar mendorong adanya pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud di atas bisa segera dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah revisi UU ini resmi diundangkan.

Fraksi Partai Golkar juga mendukung kejelasan status Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja (PPPK). Walaupun masa kerja PPPK paling singkat 1 tahun, tetapi apabila mereka di perpanjang masa kerjanya, UU ASN harus mampu memberikan jaminan kepastian sampai kapan masa kerja PPPK.

“Aturan mengenai PPPK ini dalam perubahan ASN perlu diselaraskan dan diperkuat,” lanjut Hetifah.

Terkait kewenangan KASN, Fraksi Partai Golkar menganggap kewenangan KASN saat ini sudah cukup, tidak perlu menambah kewenangan yang lebih besar. Fraksi Partai Golkar mendorong agar KASN dapat memaksimalkan kewenangan yang ada, sehingga kualitas ASN dan capaian kerja ASN dapat menjadi lebih baik. KASN juga harus membuktikan bahwa keberadaannya bukanlah sekedar peluang pemborosan anggaran dan penggemukan birokrasi.

Hetifah juga berharap, revisi UU ASN ini dapat mengatur hubungan kerja yang lebih adil dan layak pada aparatur sipil negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pikiranrakyat

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *