HomeBeritaGolkar Dorong Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Golkar Dorong Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

1421724096

Jakarta– Paripurna DPR telah membahas rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR, Senayan, Jakarta. Revisi UU ASN dimaksud untuk mengatur hubungan kerja yang lebih adil dan layak pada ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga mampu mengoptimalkan upaya terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta memiliki pelayanan yang berkualitas

Anggota komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, fraksinya menekankan pengaturan ASN sejak penetapan kebutuhannya oleh Pemerintah harus disertai dengan perencanaan jadwal pengadaan, jumlah, dan jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriteria-kriteria dari masing-masing jabatan ASN yang dibutuhkan.

“Tujuannya agar tidak ada lagi perekrutan ASN tanpa perencanaan yang terjadwal dan perhitungan yang matang antara rasio kebutuhan dan beban kerja dari jabatan yang dibutuhkan” ujar Hetifah di kompleks parlemen,Senayan Jakarta, Rabu (25/1).

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti persoalan tenaga honorer, PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang bekerja lebih dari lima tahun di instansi pemerintahan namun statusnya belum jelas. Padahal, jumlah pegawai honorer saat ini jumlahnya 440.000 orang dan 60 persen di antaranya berprofesi sebagai guru di seluruh pelosok Indonesia.

“Fraksi Partai Golkar mendorong adanya pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud di atas bisa segera dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu enam bulan dan paling lama tiga tahun setelah revisi UU ini resmi diundangkan,” katanya.

Fraksi Partai Golkar juga mendukung kejelasan status Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja (PPPK). Walaupun masa kerja PPPK paling singkat satu tahun, tetapi apabila mereka diperpanjang masa kerjanya, UU ASN harus mampu memberikan jaminan kepastian sampai kapan masa kerja PPPK.

“Aturan mengenai PPPK ini dalam perubahan ASN perlu diselaraskan dan diperkuat,” tambah Hetifah.

Ia juga berharap, revisi UU ASN ini dapat mengatur hubungan kerja yang lebih adil dan layak pada aparatur Sipil Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sumber: Beritasatu

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *