HomeBeritaRelevansi Presidential Threshold

Relevansi Presidential Threshold

Oleh: Tardjo Ragil (Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah)

20150611_081156_pemilu-indonsia-kotak-suara

BEBERAPA hari lalu, Allan Fatchan Gani Wardhana menulis di Harian Suara Meredeka (24/01) dengan judul “Relevansi Presidential Threshold”. Menurutnya, syarat Presidential Threshold (Pres-T) untuk mengusung capres-cawapres sebagaimana tertuang dalam draft Pasal 190 RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi  tidak relevan sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar secara serentak. Dalam Pasal 190, ditegaskan bahwa “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya”

Esensi tulisan Alan terkait tidak perlunya syarat Pres-T didasari sejumlah argumentasi. Pertama, dengan pemilu serentak – maka tidak perlu ada angka Pres-T sebagai syarat untuk mengusulkan capres-cawapres. Apalagi, jika angka Pres-T harus merujuk kepada Pemilu 2014, hal ini akan menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap parpol yang sudah mengikuti pemilu 2014 dan parpol yang baru mengikuti pemilu 2019. Padahal, dalam pemilu yang demokratis menghendaki perlakuan yang sama/adil bagi seluruh peserta pemilu.

Kedua, merujuk Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah tegas mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden yang dapat mengikuti pemilu ialah ”pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Melalui pasal ini, secara konstitusional sudah digariskan bahwa yang bisa memunculkan pasangan capres-cawapres adalah parpol/gabungan parpol peserta pemilu pada saat Pemilu Presiden berlangsung. Jika parpol baru sudah terdaftar sebagai peserta pemilu maka otomatis bisa mengusulkan capres-cawapres.

Ketiga, jika Pres-T dimunculkan kembali – kebijakan tersebut jelas menabrak Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sekaligus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Jika dipaksakan berlaku, maka kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang inkonstitusional dan rawan digugat serta berpotensi dibatalkan kembali oleh MK.

Tulisan ini, hendak menegaskan bahwa syarat pemberlakuan Pres-T tidak hanya masih relevan – bahkan menjadi penting bagi kebutuhan penataan sistem politik nasional. Terkait argumentasi yang menyoal Pres-T melanggar putusan MK dan berpotensi dibatalkan kembali perlu diluruskan. Penting dipahami, bahwa putusan MK atas uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres hanya menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam konsideran menimbangnya, putusan MK menyebutkan bahwa mengenai Pres-T diserahkan kepada pembentuk UU. Hal ini berarti syarat Pres-T pada pilpres 2019 masih akan ditentukan lagi oleh DPR bersama pemerintah hasil pemilu 2014. Intinya, tidak ada putusan MK yang menyebutkan Pres-T dihilangkan. Angka Pres-T pada pilpres 2019, tergantung hasil kesepakatan fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah hasil pemilu 2014.

Sedangkan argumentasi pemberlakuan Pres-T akan menyebabkan perlakuan yang tidak sama/adil antara parpol yang sudah mengikuti pemilu 2014 dan parpol yang baru mengikuti pemilu 2019 – khususnya menyangkut hak mecalonkan capres-cawapres juga perlu diluruskan. Perlu dipahami, salah satu indikator peting untuk menilai performa sekaligus basis legitimasi kepercayaan rakyat kepada parpol – salah satunya terlihat dari kemampuanya memperoleh dukungan signifikan dalam pemilu. Dalam hal ini, hanya partai-partai politik yang berhasil menempatkan wakil-wakilnya di DPR – yang sesungguhnya lebih berhak mengusulkan capres-cawapres. Jadi, syarat Pres-T adalah bentuk penghargaan kepada parpol yang sudah “berkeringat” memenangkan kontestasi politik dalam pemilu. Maka, menjadi tidak adil manakala parpol baru yang hanya memenuhi syarat telah terdaftar sebagai peserta pemilu langsung otomatis bisa mengusulkan capres-cawapres.

Konstruksi berfikir pemberlakuan Pres-T, diarahkan untuk penataan sistem politik yang bertumpu pada penguatan sistem presidensial dan mendorong penyederhanaan partai. Agar sistem presidensial berjalan efektif, maka presiden terpilih membutuhkan dukungan politik yang sepadan, bahkan jika perlu mayoritas di parlemen. Ini supaya program dan/atau kebijakan pembangunan yang didesain pemerintah berjalan lancar, alias tidak menuai banyak hambatan oleh kegaduhan politik “penolakan parlemen”. Merujuk kasus pemilu 2004, dengan ambang batas presidensial yang rendah (3,5 persen perolehan kursi di DPR), Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) hanya didukung partai-partai yang perolehan kursinya kecil di DPR. Untuk mendapat dukungan kuat di parlemen, SBY mendorong JK mengambil alih pucuk Pimpinan Partai Golkar pada Munas Golkar di Bali. Kepentinganya, supaya pemerintah memperoleh dukungan politik Golkar sebagai partai dengan kursi terbesar di parlemen.

Melalui syarat Pres-T, akan mendorong partai-partai membentuk koalisi sebelum pilpres. Pola koalisi ini, setidaknya memberikan keleluasaan presiden terpilih untuk tidak tersandera parpol koalisi pendukungnya. Beda jika ambang batas ditiadakan, parpol akan cenderung mengajukan pasangan calonnya masing-masing. Koalisi dipastikan terbentuk pada putaran kedua. Dan dapat dipastikan, koalisi yang terbentuk setelah nampak hasil putaran pertama, akan cenderung “pragmatis dan trasaksional”. Wallahu’alam.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *