HomeBeritaDPR akan Rapat soal Pemangkasan Kewenangan Panglima TNI

DPR akan Rapat soal Pemangkasan Kewenangan Panglima TNI

86410_foto-713

Komisi I DPR RI mengagendakan rapat khusus  membahas soal Permenhan No 28 tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara. Khususnya terkait pemangkasan kewenangan terhadap Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz mengatakan, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluhkan pemangkasan kewenangannya karena terbitnya peraturan Menteri Pertahanan yang dikeluarkan oleh Menhan, Ryamizard Ryacudu.

“Keluhan Pak Gatot disampaikan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR kemarin dengan Pak Ryamizard,” ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (7/2).

Oleh sebab itu, sambung politisi Partai Golkar itu, Komisi I DPR akhirnya memutuskan ada agenda khusus untuk membahas soal Permenhan No 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara tersebut. Itu mengingat karena, saat rapat yang tiba-tiba menjadi tertutup tersebut, Kemenhan belum membawa cukup materi. Komisi I DPR juga meminta agar terlebih dahulu dilakukan harmonisasi antara Kemenhan dan Mabes TNI.

“Kesimpulan rapat, kita minta agar Kemenhan dan Panglima TNI melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan yang terkait dan merujuk pada UU tentunya,” terangnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Andreas Pareira. Dia mengatakan, Komisi I DPR RI memaklumi Kemenhan yang tidak siap karena masalah itu mencuat lewat keluhan yang disampaikan Panglima TNI saat rapat.

“Dari Kementerian Pertahanan menjelaskan ini, tapi belum membawa materi yang lebih spesifik soal Permenhan dan implikasi-implikasinya. Oleh karena itu, kemudian rapat memutuskan untuk menyiapkan suatu pertemuan khusus untuk memperdalam. Kita ingin memperdalam itu dalam sesi khusus, di agenda selanjutnya,” kata Andreas di lokasi yang sama.

Dari penyampaian Gatot, Andreas menilai, substansi yang dikeluhkan adalah soal sentralisasi perencanaan dan pembelian alutsista di tiap-tiap matra yang langsung ke Kemenhan. Sehingga, Panglima TNI kini tidak lagi mengetahui soal perencanaan serta pembelanjaan alutsista di AD, AL, dan AU.

“Kemudian itu dijawab ‘ya betul’, karena Permenhan memang ada perubahan, termasuk memotong kewenangan dari Panglima dalam perencanaan dan dalam belanja modal, belanja barang. Kemudian kita tanyakan, dari segi besaran anggaran tidak pengaruh, tapi ada perubahan struktural di dalam perencanaan dan pembelanjaan modal,” tambah politikus PDIP itu.

Andreas menyatakan, pada dasarnya Permenhan tidak akan mempengaruhi Minimum Essential Force TNI. Gatot sempat menyebut Permenhan yang dikeluarkan Ryamizard melanggar hierarki karena membuat Mabes TNI tidak lagi membawahi matra angkatan untuk urusan perencanaan dan pengadaan barang.

“Sebenarnya tidak terlalu (mempengaruhi MEF, red), hanya ada perubahan struktural dan kemudian wewenang dari Panglima memang di situ menjadi berkurang,” tutur Andreas.

Dibenarkan Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. Dia menuturkan, pihaknya mempersilakan Menhan dan Panglima TNI melakukan konsolidasi. “Bahwa ada ungkapan dari panglima, kami Komisi I mempersilahkan dilakukan konsolidasi dulu antara Menhan dan Panglima, ini kan urusan eksekutif, bukan urusan kami. Kalau disampaikan ke kami, selesaikan dulu di antara mereka,” imbuhnya, kemarin.

Kharis juga menyarankan, Menhan dan Panglima TNI meningkatkan koordinasi sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman.

Indopos

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *