HomeBeritaFraksi Golkar Tolak Hak Angket Pemberhentian Ahok

Fraksi Golkar Tolak Hak Angket Pemberhentian Ahok

o5ni0mh7ee5l6a70kdng
JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat hari ini menggulirkan usulan hak angket menyangkut pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, penolakan datang dari sejumlah partai pendukung Ahok-Djarot seperti Fraksi Partai Golkar.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memiliki alasan yang kuat dengan tidak memberhentikan Ahok saat ini.
“Saya kira dasar-dasar yang dijadikan landasan oleh Mendagri sudah tepat sehingga Fraksi Partai Golkar belum pada posisi untuk mendukung hak angket tersebut atau tidak dalam mendukung hak angket tersebut,” ujar Agus di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (13/2).
Agus mengatakan alasan Mendagri sudah sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Daerah. Menurut dia, dakwaan yang ditujukan pada Ahok dalam sidang dugaan penistaan agama adalah maksimal 5 tahun. Sementara untuk pemberhentian sementara, dakwaan harus minimal 5 tahun.
“Aturan UU Pemda sudah jelas sekali. Masalah pemberhentian, kata kuncinya di hukuman minimal 5 tahun. Ini menjadi dasar bagi Mendagri untuk kemudian melantik kembali Pak Basuki sebagai Gubernur setelah masa cuti,” jelasnya.
Fraksi Golkar menilai ada banyak cara lain untuk mengklarifikasi keputusan Mendagri tersebut. Hak angket, kata Agus, bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan klarifikasi. Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Komisi II mengadakan rapat kerja dengan Mendagri untuk mendapatkan penjelasan.
Agus mengatakan Fraksi Golkar sudah berkoordinasi dengan fraksi pendukung Ahok-Djarot yang lain terkait hak angket. Menurut dia, seluruh fraksi dari partai penyokong Ahok-Djarot mendukung penyelesaian yang diarahkan Komisi II yaitu melalui rapat konsultasi.
Agus mengatakan Fraksi Golkar akan membuat surat edaran kepada seluruh anggota untuk tidak menyetujui usulan hak angket yang digulirkan. Surat edaran ini, kata dia, akan disampaikan secepatnya.
“Saya kira akan kita sebarkan surat edaran dalam bentuk yang sama kepada para anggota fraksi. Paling tidak, permintaan atau perintah dari fraksi untuk tidak mendukung hak angket sampai pada pemberitahuan dari fraksi,” tuturnya.
Sumber: Kumparan

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *