HomeBeritaZainudin Amali: Lebih Baik Memanggil Mendagri, Ketimbang Hak Angket

Zainudin Amali: Lebih Baik Memanggil Mendagri, Ketimbang Hak Angket

Zainuddin-Amali

Jakarta- Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menghormati hak angket yang digulirkan empat fraksi di DPR.

“Biarkan itu hak anggota, kita tidak akan menggagalkan, tapi kita tidak akan menandatangani. Itu posisi Golkar yang disampaikan pak Agus Gumiwang,” ujar Zainudin Amali di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (14/2).

Menurut politisi partai Golkar itu, berhasil atau tidaknya hak angket tersebut bisa dilihat saat paripurna. Sebab, jumlah yang setuju belum tentu lebih banyak dari yang tidak setuju.

Ia menyarankan, lebih baik DPR memanggil Mendagri, ketimbang menggunakan hak angket. “Kita tunggu saja Mendagri menurut saya begitu,” katanya.

Sebanyak empat fraksi di DPR yakni PAN, Gerindra, PKS dan Demokrat menggalang penggunaan hak angket sebagai respon terhadap keputusan pemerintah yang mengaktivkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Empat fraksi tersebut menilai pemerintah melanggar undang-undang.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Namun, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara dakwaan Ahok terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Beritasatu

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *