HomeBeritaRUU Penyelenggaraan Pemilu akan Akomodir Penyandang Disabilitas

RUU Penyelenggaraan Pemilu akan Akomodir Penyandang Disabilitas

070715600_1473143041-20160906-Rapat-Paripurna-DPR-Pembacaan-Surat-Pergantian-Kepala-BIN-Tallo-5

JAKARTA – Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Aptika Kemenkominfo, Twitter Indonesia, Google Indonesia dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Kamis (16/2) di ruang Rapat Pansus DPR RI.

Dalam rapat tersebut, Dirjen Aptika mengakui kesulitan mengatur kampanye di media (dunia digital). “Pada saat masa tenang kampanye di media online masih saja ada. Meski akun medsos paslon tidak melakukan kampanye, tapi tetap saja ada akun-akun lain. Kita akan awasi konten negatif”, ujar Samuel A, Dirjen Aptika.

Sementara itu, pengelola Twitter Indonesia, Agung Yudha mengatakan bahwa twitter menjadi akun untuk kampanye paslon. Banyak paslon yang berkampanye melalui twitter. “Twitter menjadi alat kampanye yang efektif”, ujar Agung.

Dari pihak PPDI menyampaikan bahwa penyandang disabilitas selain punya hak memilih, juga punya hak dipilih dan menyelenggarakan Pemilu. PPDI berharap ada aturan yang mendukung kelompok disabilitas untuk menjadi anggota DPR/DPRD/DPD.

“Kami ingin agar penyandang disabilitas punya kesempatan nyalon. Kami sama semua seperti bapak ibu (anggota Pansus), ingin juga jadi anggota DPR. Kita bisa usulkan kuota untuk penyandang disabilitas”, ujar Gufroni Sakaril Ketua PPDI.

Beberapa poin yang diusulkan PPDI antara lain, dalam syarat pencalegan, disebutkan harus “sehat jasmani dan rohani”. Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan karena multi-tafsir. Banyak publik dan bahkan dokter menganggap penyandang disabilitas sama dengan sakit, padahal tidak.

Ketentuan yang mengharuskan caleg “cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia” sebaiknya dirumah menjadi: “dapat berkomunikasi dengan baik.”

Terkait dengan pencalegan, jika kelompok perempuan mengusulkan 30 persen keterwakilan perempuan, maka PPDI mengusulkan sebesar 10 persen keterwakilan penyandang disabilitas.

Dalam rapat ini, anggota Pansus Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menyampaikan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam pembuatan regulasi RUU Pemilu. “Pertemuan ini sangat penting untuk membuat aturan yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas” kata Hetifah.

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan bahwa perjuangan kaum disabilitas tidak bisa jalan sendiri. “Perjuangan kelompok disabilitas tidakk bisa sendiri, harus melibatkan pihak lain”, lanjut Hetifah.

Terkait kuota yang ditawarkan oleh PPDI, menurut Hetifah hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan nanti.

Sementara itu, terkait dengan pengaturan media dalam kampanye, Hetifah mengakui bahwa hal ini amat berat bagi Kemenkominfo. Terkait dengan konten negatif yang sering muncul di media, Hetifah meminta Kemenkominfo untuk memberi batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud negatif.

“Kemenkominfo harus jelaskan apa itu konten negatif. Ini beda dengan negative campaign (kampanye negatif) itu dibolehkan selama berdasarkan fakta. Yang tidak boleh itu black campaign (kampanye hitam) karena mengandung fitnah, tidak benar” tegas Hetifah. (*)

Sumber: tribunnews

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *