HomeBeritaUtang Tak Jadi Andalan Sri Mulyani Bangun Infrastruktur RI

Utang Tak Jadi Andalan Sri Mulyani Bangun Infrastruktur RI

71dfacbe-6e34-480d-9539-95c3e07cb08f_169

Jakarta – Pembangunan infrastruktur dan investasi di berbagai sektor di Indonesia tidak melulu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terdapat porsi utang lewat penerimaan surat berharga negara. Banyak alternatif pembiayaan lain yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pembangunan infrastruktur bisa dialkukan dengan memanfaatkan dana dari berbagai lembaga keuangan. Mulai dari perbankan, pasar modal, hingga swadaya masyarakat sendiri.

“Pemerintah tidak hanya menggunakan APBN, banyak sumber pembangunan, tidak hanya dari APBN. Ada lembaga-lembaga keuangan, apakah itu perbankan, capital market, maupun masyarakat secara umum,” kata Sri Mulyani dalam seminar Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Di sisi lain, defisit terhadap APBN cenderung terjadi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena belanja negara dirancang lebih besar dari penerimaan di dalam postur APBN. Defisit juga cenderung melebar karena penerimaan meleset.

“Kadang suatu negara memiliki kewajiban belanja di saat penerimaan turun. Belanja negara cuma ada dua pilihan, dipotong atau ditambah utang,” kata Sri Mulyani.

Untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara penerimaan dan belanja, Sri Mulyani melakukan reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Reformasi perpajakan yang dimaksud meliputi struktur organisasi, penghitungan perpajakan, dan optimalisasi pendataan wajib pajak dan potensi penerimaan negara lainnya.

“Indonesia berharap pada penerimaan dan kita lakukan reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” tutup Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan, dalam porsi APBN ada belanja yang tidak mungkin untuk dimodifikasi lagi karena sudah diamanatkan dalam Undang-undang (UU). Di antaranya pendidikan 20%, kesehatan 5%, serta baru berjalan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah.

“Banyak belanja negara yang sudah jadi komitmen undang-undang. Kalau sudah punya komitmen tidak ada ruang untuk manuver seperti pendidikan 20%, kesehatan 5%, DAU dan DAK yang sudah disesuaikan dengan domestic netto kita,” ujar Sri Mulyani.

Investasi pemerintah terhadap pendidikan dengan mengalokasikan 20% dari APBN diharapkan bisa memperbaiki perekonomian Indonesia dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Investasi kita baik perekonomian maupun SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan diharapkan akan lebih besar dampaknya terhadap beban kewajiban dari sisi utang negara ” tutup Sri Mulyani.

Detik

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *