HomeBeritaBambang Soesatyo: Indonesia Tidak Boleh Kalah dari Freeport McMoran

Bambang Soesatyo: Indonesia Tidak Boleh Kalah dari Freeport McMoran

1487590334

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai Freeport McMoran, induk PT Freeport Indonesia, sudah berperilaku kasar dengan menggertak Pemerintah Indonesia. Karena itu, kata Bambang, demi martabat bangsa dan juga kepentingan nasional, Komisi III DPR mendorong dan mendukung pendirian pemerintah mengubah kontrak karya (KK) menjadi Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Indonesia tidak boleh kalah oleh Freeport Mcmoran,” tegas pria yang biasa disapa Bamsoet ini, di Jakarta, Selasa (21/2).

President and CEO Freeport McMoran, Richard C. Adkerson, menurut Bamsoet sudah terang-terangan menggertak Indonesia, ketika dia menyatakan bahwa salah satu pemilik saham Freeport McMoran adalah Carl Icahn, yang juga staf khusus Presiden AS Donald Trump. Tidak salah, kata dia jika pernyataan Adkerson itu dimaknai sebagai upaya menakut-nakuti Pemerintah RI.

“Tujuannya, agar pemerintah RI tunduk pada kehendak Freeport Indonesia yang ingin berbisnis dengan pijakan KK. Kalau pemerintah RI tetap dengan opsi IUPK, Freeport McMoran akan menggunakan kekuatan dan kekuasaan Presisden AS untuk menekan pemerintah RI,” ungkap dia.

Perilaku Adkerson dan Freeport McMoran seperti itu, tutur dia menjadi indikator yang membenarkan bahwa Freeport Indonesia mendapatkan konsesi bisnisnya melalui kolusi dengan kekuasaan. Menurutnya, premanisme ala Freeport McMoran tidak bisa ditolerir lagi dan sudah waktunya untuk dilawan dengan langkah-langkah hukum.

“Ada tiga langkah yang direkomendasikan Komisi III DPR. Pertama, mendesak pemerintah RI tetap mempertahankan opsi IUPK bagi Freeport Indonesia,” tandas dia.

Kedua, lanjutnya, jika perubahan kebijakan pemerintah RI ini digugat di Arbitrase Internasional oleh Freeport McMoran, tidak ada pilihan bagi Pemerintahan RI kecuali meladeni gugatan itu. Ketiga, membawa dan melaporkan balik kasus Freeport Mcmoran ke penegak hukum di Amerika Serikat.

“Langkah ketiga bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan orang-orang kepercayaan Presiden AS menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan bisnis mereka di Indonesia,” tegas dia.

Lebih lanjut, Politisi Golkar ini menilai perilaku kasar dan tindakan menggertak Adkerson itu mencerminkan etika berbisnis Freeport McMoran yang sangat buruk. Karena itu, kata dia, cukup alasan bagi pemerintah RI melaporkan perilaku buruk Freeport McMoran itu kepada penegak hukum AS.

“Presiden Joko Widodo bisa memerintahkan Kedubes RI di Washington membantu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upaya pelaporan itu. Pokoknya, Indonesia tidak boleh terus mengalah,” ujarnya.

“Pada saat yang bersamaan, Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan dan langkah antisipatif untuk menampung ribuan pekerja Freeport Indonesia yang dirumahkan akibat terhentinya aktivitas penambangan,” pungkas Bamsoet menambahkan.

Beritasatu

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *