HomeBeritaFerdiansyah: Kelembagaan Kebudayaan Tidak Akan Diatur Dalam UU

Ferdiansyah: Kelembagaan Kebudayaan Tidak Akan Diatur Dalam UU

OJI_1658

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan, sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah memastikan, pembentukan kelembagaan di bidang kebudayaan, tidak akan diatur dalam UU, melainkan peraturan pelaksanaannya. Salah satunya bisa melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Demikian dikatakannya usai rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan Kementerian Agama, dan perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017) malam.

“Terkait kelembagaan, itu akan dirumuskan. Prinsipnya, pemerintah tidak mau dalam UU ini menyebut namanya wadah. Oleh karena itu, dalam UU ini hanya diamanatkan mengenai fungsi dan peran. Kalau nanti dipandang perlu, Pemerintah dipersilahkan membuat wadah,” jelas Ferdi.

Politisi F-PG itu menambahkan, jika lembaga atau wadah itu dirasa penting, dan merupakan kepentingan nasional, kelembagaan itu dapat dibentuk melalui Peraturan Presiden.

Sementara terkait pendanaan, Ferdi menjelaskan perlu dicari dan mekanisme untuk membiayai kegiatan kebudayaan.

“Saya tidak katakan pasti modelnya, bisa saja seperti modal abadi atau dana abadi yang dijadikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tambahan atau beberapa hal yang belum tercukupi dari anggaran kementerian atau lembaga,” jelas Ferdi.

Ferdi berharap, jika nanti RUU Kebudayaan sudah disahkan, diharapkan dapat menjamin perlindungan dan pemajuan bidang kebudayaan. Konteks menjamin itu berdasar empat komitmen Bangsa, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Doakan saja agar ini cepat bisa selesai. Dari beberapa hal, masih tersisa pembahasan mengenai pendanaan, kelembagaan dan sanksi. Kita sepakat RUU ini disahkan pada tingkat II selambat-lambatnya 27 April 2017,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait kelembagaan, pemerintah memandang bahwa tugas dan fungsi kebudayaan pada prinsipnya bersifat lintas sektor, sehingga dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh beberapa kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kebutuhan kelembagaan tersebut akan lebih implementatif dan akan menghindari tumpang tindih kewenangan dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, apabila keberadaannya merupakan bagian dari Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Strategi Kebudayaan.

Sementara itu, untuk pemajuan kebudayaan, pemerintah memandang hendaknya dilihat dalam kerangka investasi dan bukan sekedar biaya atau beban bagi anggaran. Hal ini dikarenakan investasi di bidang kebudayaan sangat diperlukan untuk membuat landasan baru bagi pembangunan ekonomi yang berbasis kebudayaan.

Pemerintah memandang, pendanaan di bidang kebudayaan tidak hanya bersandar pada APBN dan APBD, tetapi juga membuka ruang kerja bagi keterlibatan publik dan swasta, serta perlunya membentuk mekanisme pendanaan alternatif untuk pemajuan kebudayaan.

DPR

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *