HomeBeritaGolkar Harap Freeport dan Pemerintah Capai Kesepakatan

Golkar Harap Freeport dan Pemerintah Capai Kesepakatan

342322_pt-freeport-indonesia_663_382

JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Bobby Rizaldi, meminta PT Freeport Indonesia segera berdamai dengan pemerintah, menarik wacana melangkah ke Mahkamah Arbitrase Internasional seperti yang diberitakan agar tidak menimbulkan konflik.

“Hendaknya masalah perpanjangan kontrak Freeport apakah dengan rezim IUPK atau dengan perdebatan seputar pembangunan smelter, tetap dalam koridor bisnis komersial jangan sampai pakai ancaman yang bisa berpotensi membangkitkan konflik, dan menggeser menjadi masalah nasionalisme versus westernisasi,” kata Rizaldi, di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Ketegangan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia, menurut anggota Komisi I DPR itu, disebabkan perwakilan PT Freeport Indonesia di Indonesia adalah profil yang cenderung malah menimbulkan konflik baru.

“Seperti petinggi Freeport, dari kalangan militer yang memang bukan bidangnya malah membuat panas,” ujarnya. Dalam waktu kurang dari empat tahun terakhir, PT Freeport Indonesia sudah dua kali dipimpin pensiunan marsekal TNI AU.

Menurut Rizaldi, sebaiknya PT Freeport Indonesia mencari figur yang bisa diterima, memiliki hubungan baik dengan pemerintah, profesional, dan integritas bagus.

“Bisa saja misal mantan-mantan komisioner KPK yang juga berpengalaman di bidang energi, di antaranya Pak Waluyo dari BP atau Chandra Hamzah yang di PLN. Atau penggiat yang kritis tapi konstruktif seperti Agus Pambagyo, Refly Harun atau Fadjroel yang pengalaman di perusahaan pemerintah besar,” tuturnya.

Pada dimensi lain, dia katakan, “Pemerintah pun juga harus realistis, mana mau investor bangun smelter saat ini tanpa ada kejelasan masa kerja, hanya tinggal 2 tahun, lebih baik penalti saja dan jadikan smelter syarat utama perpanjangan.”

Sumber: winnetnews

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *