HomeBeritaSatya: Base Split Adjustment Masih Kurang Atraktif

Satya: Base Split Adjustment Masih Kurang Atraktif

20170227143417660

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha berpendapat, berdasarkan peringkat kemudahan berbisnis Bank Dunia maupun peringkat Frasser Institute Global Petroleum, Indonesia menunjukkan adanya perbaikan kebijakan, sehingga dipandang sebagai negara yang menarik sebagai tujuan investasi.

Dalam konteks kebijakan gross split, kata Satya, sisi positifnya adalah memotong birokrasi. Para kontraktor (KKKS) tidak lagi memerlukan persetujuan SKK Migas atau pemerintah dalam setiap pengadaan barang atau jasa untuk keperluan eksplorasi dan produksi.

Dalam skema ini, aset juga masih dikuasai negara. Kontraktor juga wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. “SKK Migas dapat menyetujui atau menolak rencana kerja yang disampaikan oleh kontraktor dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. “Ini menunjukkan kontrol negara tetap ada,” kata dia.

Namun, para investor menganggap bahwa base split adjustment (komponen variabel dan komponen progresif) yang diatur Permen ESDM 8/2017 kurang atraktif. Insentif diperlukan bagi penggunaan komponen lokal serta penyerapan tenaga kerja lokal. Satya khawatir, penerapan gross split secara murni akan menyulitkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Satya juga mengkritik insentif koreksi split sebesar 5% yang dianggap terlalu rendah. Terlebih lagi jika kontraktor menggunakan teknologi enhanced oil recovery (EOR) yang membutuhkan biaya tinggi. “Itu sebabnya, pengembangan EOR membutuhkan insentif lebih besar dan besaran koreksi split harus dikaji ulang,” ungkapnya.

Satya menekankan pula perlunya konsistensi dalam menjalankan peraturan yang berlaku agar sistem gross split lebih kredibel. “Sistem perizinan bagi industri hulu migas secara keseluruhan mutlak harus diperbaiki. Kemudahan perizinan akan memberikan kepastian bisnis sektor hulu migas. Insentif berupa pembebasan pajak eksplorasi pun perlu diberikan,” ujar Satya.

Kecuali itu, Satya mengingatkan agar kebijakan di sektor migas jangan hanya fokus pada penerimaan negara tapi kurang memperhatikan masalah kedaulatan negara.

Sumber: beritasatu.com

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *