HomeBeritaKomisi II DPR Tunggu Surat untuk Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

Komisi II DPR Tunggu Surat untuk Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

Jakarta – Hingga saat ini, Komisi II DPR RI belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota KPU dan Bawaslu. Ketua Komisi II Zainudin Amali mengatakan, pihaknya belum menerima surat resmi pelaksanaan itu dari Bamus (Badan Musyawarah) DPR.

“Kita menunggu surat dari Bamus. Bamus menugaskan apa, kita baru akan lakukan itu,” ujar Zainudin di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Sebagai ketua Komisi II, dirinya belum berani mengambil langkah fit and proper test tersebut. Namun, Amali menyatakan sudah mengalokasikan waktu untuk membahas pengujian itu.

“Tahap seleksi juga belum jelas, kita harus menunggu dari Bamus dulu kan. Kita nggak berani, karena belum ada surat yang ditugaskan,” katanya.

“Nggak mungkin kita bahas itu, tapi alokasi waktu untuk membahas sudah kita siapkan. Tapi kita tidak berani bahas apa-apa karena suratnya belum ada,” lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga belum berencana memanggil Pansel (panitia seleksi). Meski begitu, pihaknya tidak ingin dianggap santai dalam menindaklanjuti hal itu.

“Rencana memanggil Pansel juga menunggu Bamus dulu. Kita rencanakan itu. Kita masih menunggu surat itu. Bukannya kita santai, tapi juga tidak proaktif amat,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan agenda pembahasan fit and proper test dengan Pansel itu seharusnya dilaksanakan hari ini. Komisi II ingin mendiskusikan proses seleksi itu.

“Hari ini harusnya kita agendakan, tapi karena belum menerima surat terkait hasil dari Pansel itu, di sisi lain Komisi II juga mempertanyakan hasil dari Pansel,” ucap Riza.

“Mekanismenya nanti, kita akan undang dulu Pansel. Kita akan diskusikan dan mempertanyakan prosesnya sampai dengan hasilnya. Ini tidak bermaksud mengintervensi hasil Pansel,” lanjutnya.

Rencananya, dalam diskusi itu, dirinya bersama Pansus RUU Pemilu menginginkan adanya korelasi antara hasil seleksi Pansel dengan isi UU Pemilu. Riza tidak ingin jika nantinya pelaksanaan fit and proper test menyalahi aturan UU Pemilu.

“Sekarang kan Pansus RUU Pemilu sedang dilaksanakan. Teman-teman di Pansus inginnya seleksi ini juga menyesuaikan isi undang-undang, jangan sampai sudah dilaksanakan fit and proper test, diputuskan tahu-tahu hasil undang-undang berbeda, sementara undang-undang Pemilu untuk tahun 2019 dan hasil Pansus juga untuk Pemilu 2019. Jadi harus cocok,” katanya.

Detik

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *