HomeBeritaDPR Minta ESDM Awasi Izin Tambang yang Dicabut

DPR Minta ESDM Awasi Izin Tambang yang Dicabut

Jakarta – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan pengawasan terhadap perusahaan tambang yang sudah dicabut izinnya. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, hari ini.

Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha mengatakan mekanisme pengawasan diperlukan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dibatalkan, dicabut, maupun izinnya berakhir.

“Jangan sampai IUP-nya sudah berakhir tapi ada kegiatan penambangan ilegal di sana,” kata Satya di Jakarta, Rabu (29/3).

Bambang menerangkan hingga 27 Maret 2017 Kementerian ESDM mencatat ada 8.620 IUP. Namun dari jumlah itu hanya 3.583 perusahaan yang memiliki surat keputusan (SK) masih aktif. Sedangkan sisanya sebanyak 5.037 IUP SK-nya sudah berakhir. Dia bilang SK tersebut dihitung sampai dengan Desember 2016 berdasarkan rekapitulasi data yang masuk ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dikatakannya dari 3.583 IUP yang memiliki SK aktif tersebut belum semua mengantongi status Clean and Clear (CnC). Sebanyak 2.977 IUP sudah mengantongi CnC. Sedangkan sisanya sebanyak 606 IUP belum CnC.

Dia pun membeberkan sebanyak 2.187 IUP telah mengalami pembatalan, pencabutan, dan pengakhiran. Namun hanya 1.290 IUP di antaranya telah berstatus CnC. “Ada yang telah berstatus CnC terus dibatalkan karena setelah kita teliti tidak pas dari administrasi perizinannya. Ternyata kemudian ada yang tumpang tindih,” ujarnya.

Lebih lanjut Bambang membeberkan tingkat kepatuhan penyampaian jaminan reklamasi dan pascatambang pemegang IUP hanya sekitar 40 persen. Sedangkan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) pada 2016 sudah tinggi. Dia bilang 84 persen pemegang PKP2B sudah menempatkan jaminan reklamasi. Kemudian sekitar 68 persen PKP2B sudah menempatkan jaminan pascatambang. Sementara itu 88 persen pemegang KK sudah menempatkan dana reklamasi serta 83 persen KK sudah menempatkan jaminan pascatambang.

Dia berjanji akan bertindak tegas terkait kewajiban perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang belum menyerahkan jaminan tersebut akan mendapat status default.

“Apabila kita kasih waktu tapi belum juga dipenuhi maka akan diterminasi,” tegasnya.

Beritasatu

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *