HomePROFIL ANGGOTAAzis Syamsuddin

Azis Syamsuddin

Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Lampung II
Komisi III – Hukum, HAM, Keamanan
Informasi pribadi
Tempat Lahir Jakarta
Tanggal Lahir 31/07/1970
Alamat Rumah Jl. Gedung Hijau II No. 11, RT.002 /RW.013, Pondok Pinang. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan. DKI Jakarta

Latar Belakang

Ia adalah Anggota DPR-RI Komisi III dari Fraksi Golkar. Pada pertengahan tahun lalu, pria ia santer diberitakan sebagai bakal calon Gubernur di Jakarta. Sejumlah spanduk dan sejenis pengumuman lainnya telah banyak disebar. Namun, belakangan diketahui bahwa pria lulusan program doktoral Universitas Padjajaran ini mengundurkan diri dari bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Sebelum terjun di dunia politik, Aziz merupakan seorang pengacara yang bergabung dalam Kantor Pengacara Gani Djemat & Partner sejak tahun 1994 hingga 2004. Dengan latar belakang beberapa organisasi yang pernah ia ikuti, Aziz mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI periode 2009-2014. Dalam masanya ikut dalam beberapa organisasi, beberapa kali ia sempat menduduki jabatan penting di dalamnya. Jabatan terakhirnya dalam suatu organisasi adalah sebagai Ketua Umum KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang dijabatnya sejak tahun 2008 hingga 2011. Sebelumnya, ia juga aktif menjabat sebagai Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, International Bar Association Harley Owner Group Chapter, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia Bid. Diklat, dan Dewan Penasehat DPD II Golkar Tulangbawang.

Hidup memang tidak sepenuhnya selalu mulus. Aziz yang merupakan seorang politikus muda dalam pemberitaan terakhir disebutkan bahwa namanya dikait-kaitkan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan di Kejaksaan Agung yang dilakukan oleh Nazaruddin, tersangka kasus suap Wisma Atlet Sea Game XXVI Palembang. Tentunya dugaan yang melibatkan proyek senilai 567,9 milyar ini membutuhkan suatu alat dan bukti. Dalam sebuah pemberitaan lain, nama Aziz tercatat dalam dokumen perusahaan milik Nazaruddin, PT. Anak Negeri yang dibukukan dengan judul “All Azis” dengan perincian U$250 ribu (sekitar Rp 2,3 miliar) untuk anggota Komisi Hukum DPR dan US$ 50 ribu (Rp 460 juta) untuk Azis.

Sumber

Azis Syamsuddin mendapatkan posisi sebagai Ketua Komisi III dari awal ia dilantik sebagai anggota DPR periode 2014-2019, namun pada Desember 2015, ia ditetapkan sebagai Sekretaris Fraksi Golkar, dan hanya menjadi anggota di Komisi III. Ia juga anggota dari Badan Musyawarah DPR-RI.

Pendidikan

S3 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2007
S2 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2003
S2 Finance, University of Western Sydney, 1998
S1 Fakultas Hukum Trisakti, 1993
S1 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, 1993

Perjalanan Politik

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Anggota Komisi III DPR-RI
Founder Syam & Syam Law Office
Kantor Pengacara Gani Djemat & Partner (1994-2004)
Officer Development Programme VII Panin Bank (1993-1994)
Konsultan PT. AIA Insurance (1993)

Sikap Politik

Perppu KPK

1 April 2015 – Azis menilai Perppu KPK ini merupakan bagian skenario besar yang dibuat oleh Pemerintah. Azis minta klarifikasi apabila Perppu KPK ini ditolak oleh DPR apakah dua pimpinan KPK dapat kembali menjadi pemimpin. Azis menegaskan bahwa Komisi 3 tidak niat untuk memperbaiki sistem hukum KPK namun menurut Azis gelombang protes tidak sedikit.  [sumber]

Pada 20 April 2015 Azis menyatakan kalau besok tanggal 21 April 2015 Komisi 3 akan membicarakan Perppu KPK dengan Direktorat Jenderal Menteri Hukum dan HAM jam 19:30 di Panja kemudian rabu kita akan lihat perkembangannya. Rabu kita bisa langsung raker atau lanjutkan Panja dan hari Jum’at Komisi 3 akan mengumumkan persetujuan kami mengenai Perppu KPK. Azis mengatakan kita bisa menentukan pengganti komisioner Pelaksana Tugas KPK lebih cepat dan kami harap ada calon bulan Mei. Azis mengatakan kami berharap bisa diadakan waktu dalam kesibukan PAACC 2015 karena ada keterbatasan waktu untuk Perppu KPK.  [sumber]

Pada 21 April 2015 Azis mengatakan bahwa ada pembatasan normatif yang diatur Undang-Undang. Yang dibahas pak Benny (Harman) hanya sebagai bahan renungan.  [sumber]

Pada 22 April 2015 Azis menyatakan Komisi 3 akan melakukan rapat pleno paling lambat tanggal 23 April 2015 untuk menetukan sikap terhadap Perppu No.1 Tahun 2015. Menanggapi pertanyaan mengenai penetapan Budi Gunawan sebagai Wakapolri, Azis Syamsuddin menyatakan bahwa penetapan itu hak pemerintah dan yang berwenang adalah Presiden.  [sumber]

Tanggapan

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

12 Juni 2016 – (SindoNews.com) – Adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) terkait perpanjangan masa jabatan dari Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mendapat kritik dari anggota DPR.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengaku tidak setuju dengan adanya perubahan Perpres tersebut. Dia menyebut, DPR dalam hal ini turut berperan terhadap persetujuan pilihan Kapolri tersebut.

“Dengan mengubah Perpres saja tidak cukup, karena persetujuan atau penolakan DPR terhadap calon Kapolri yang diusulkan oleh presiden diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 11,” ujar Masinton saat dihubungi Sindonews, Minggu 12 Juni 2016.

Politikus PDIP itu juga menyebut, Perpres tersebut termasuk dalam hirarki hukum yang kedudukannya di bawah UU. Kata dia, proses pembentukan UU Kepolisian saat itu adalah untuk mencegah penggunaan lembaga kepolisian sesuai selera kekuasaan seperti rezim Orde Baru yang digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kekuasaan.

“Persetujuan dari DPR adalah dalam rangka untuk fungsi kontrol dan pengawasan dari rakyat melalui DPR, terhadap institusi kepolisian,” jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa masing-masing institusi tentu harus menjalankan fungsinya sesuai ketentuan dengan UU yang berlaku.

“Harus sesuai fungsi, sesuai ketentuan UU yang berlaku,” kata Aziz saat dihubungi Sindonews, kemarin.  [sumber]

Penjadwalan Fit & Proper Test Delapan Nama Calon Pimpinan KPK

24 November 2015 – (TEROPONGSENAYAN) – Lagi-lagi Komisi III menunda untuk memutuskan nasib 8 nama calon pimpinan (capim) KPK. Lho kenapa?

Ketua komisi III DPR Aziz Syamsuddin semula enggan mengungkap alasan penundaan karena rapat tadi digelar secara tertutup. Namun setelah beberapa kali ditanya dia menyebut alasannya masih seputar perdebatan kemarin.

“Terdapat silang pandangan di antara anggota komisi III terutama keterwakilan unsur kejaksaan (dalam pimpinan KPK), yang menurut teman-teman komisi III merujuk UU Tipikor, UU KPK serta UU Kejaksaan, untuk adanya keterwakilan unsur kejaksaan,” ucap Aziz di Jakarta, Rabu (25/11/2015) malam.

Menurutnya, selain tidak ada wakil  kejaksaan, ada juga alasan tidak terpenuhinya syarat pimpinan KPK yang diatur dalam UU KPK. Komisi III mengkritisi Pansel mengabaikan persyaratan soal capim adalah sarjana hukum atau memiliki pengalaman atau keterampilan di bidang hukum, ekonomi, keuangan atau erbankan sekurangnya 15 tahun.

“Jadi ada pandangan fraksi yang meminta waktu untuk melakukan pendalaman,” ujar politisi Golkar itu.

Aziz menuturkan, meski ada perdebatan namun komisi III juga tak ingin serta merta menolak nama-nama capim KPK hasil dari Pansel. Komisi III juga perlu melakukan lobi agar musyawarah mufakat di ke depankan.

“Saya sebagai ketua komisi III harus lakukan lobi-lobi politik untuk suara komisi III bulat. Dalam tata tertib proses pengambilan keputusan diusahakan semaksimal mungkin musyawarah mufakat,” kata Aziz.

“Saya perlu melakukan pendekatan agar bulat akumulasi dari 52 anggota komisi III,” imbuhnya. (sumber)

23 November 2015 – (Liputan6.com) – Komisi III DPR masih enggan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 8 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang diserahkan Presiden Joko Widodo 14 September lalu.

Meskipun, seluruh dokumen hasil seleksi Capim KPK, baik catatan tentang hasil wawancara Capim KPK, psikotes, medical check up serta personal tracingnya yang sebelumnya dipermasalahkan oleh seluruh anggota Komisi III, sudah diserahkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK melalui rapat dengar pendapat (RDP) kemarin.

“Memangnya tidak boleh, ada larangan (tunda fit and proper test Capim KPK)? Makanya jangan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saja. Pantau dong (Capim KPK),” kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 23 November 2015.

Menurut Azis, pihaknya baru akan memutuskan apakah fit and proper test 8 Capim KPK ini dilanjutkan yang disertai penjadwalannya atau tidak, pada rapat pleno Komisi III DPR yang rencananya digelar antara 24-25 November 2015 mendatang.

Sebab, lanjut dia, masih ada perbedaan pandangan terkait hasil seleksi Capim KPK ini antara Pansel Capim KPK dengan Komisi III DPR serta profesor hukum yang juga pembuat naskah akademik Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Di mana, Komisi III telah mengundang para pembuat naskah UU KPK tersebut diantaranya yakni Prof Romli ‎Atmasasmita dan Prof Andi Hamzah.

“Tadi kita mengundang Prof Romli sama Prof Andi Hamzah. Masukan-masukan itu sebagai silang pandangan yaitu satu berkenaan dengan hal-hal hasil dari Pansel yang secara komprehensif belum bisa kita terima secara bulat dalam pleno. Makanya kita mengundang para narasumber,” ungkap dia.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, para profesor hukum menyatakan bahwa unsur kejaksaan itu diperlukan. Sebab, kepolisian dalam menyidik harus diterapkan oleh jaksa yang bisa melakukan penyidikan, penuntutan bahkan ke pengadilan.

“Sehingga dominasi unsur jaksa dalam pasal 39 UU Nomor 30 Tahun 2002 yaitu unsur pemerintah dan masyarakat penerjemahan adalah unsur pemerintah adalah kepolisian yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 dan ada kejaksaan yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2004. Di dalam itu, posisi kejaksaan sebagai penuntut umum sangat diperlukan,” papar dia.

Selain itu, Aziz mengatakan, para profesor hukum ini juga mempermasalahkan pasal 29 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur syarat pimpinan KPK adalah harus ijasah sarjana dan pengalaman dibidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 tahun.

“Dari perbedaan penafasiran UU ini akan kita bicarakan. Apakah akan kita lanjutkan untuk fit and proper atau kita kembalikan ke pemerintah lalu menunjuk Pansel kembali, karena kinerja Pansel kemarin itu terdapat beberapa hal yang menurut pandangan Komisi III tidak sesuai dengan mekanisme yang dipersyaratkan,” kata Aziz.

Selain itu, Aziz berpandangan, tidak ada masalah apabila pihaknya menunda fit and proper test Capim KPK ini. Meskipun, pada 16 Desember mendatang masa jabatan pimpinan KPK saat ini berakhir. ‎

“Pimpinan KPK tidak akan kosong karena dalam Perppu, Plt Pimpinan KPK itu baru berakhir sejak dilantiknya pimpinan KPK yang baru. Jadi tidak akan terjadi kekosongan pimpinan KPK,” ucap dia.

Meski demikian, Aziz menilai, pandangan-pandangan tersebut belum final yang nantinya akan diserahkan dan ditentukan oleh masing-masing fraksi di Komisi III DPR dalam rapat pleno komisinya yang direncanakan akan digelar pada Rabu 25 November malam.

“Pandangan narasumber seperti itu, tapi nanti kita akan plenokan di Komisi III DPR pada 25 (November) malam,” tandas Aziz Syamsuddin. (sumber)

Penyidikan Kasus Pelindo II

11 November 2015 – Azis menegaskan ke Direktorat Jenderal Pajak bahwa menurut Azis data-data yang diminta oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dapat langsung diserahkan tanpa harus melalui Menteri Keuangan (Menkeu) terlebih dahulu.  [sumber]

21 Oktober 2015 – Aziz meminta Kepala Badan Reserse Kriminal (KabareskrimAnang Iskandar untuk bersikap objekif dan transparan. Menurut Azis, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dibentuk untuk kemudian dilanjutkan ke pro justitia. Bila sudah masuk pro justitia, tidak bisa.  [sumber]

Penambahan Anggaran untuk Kejaksaan Agung

10 Juni 2015 – Azis meminta Kejaksaan Agung untuk menugaskan Liaison Officer (LO) di Komisi 3 agar memudahkan dan melancarkan komunikasi Komisi 3 dengan jajaran Kejaksaan, baik di pusat maupun daerah. Azis minta Kejaksaan Agung agar LO dinaikkan jabatannya menjadi setara Bintang 1 agar komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi dapat berjalan efektif.  [sumber]

Laporan Penyusunan RUU di Komisi III

28 Mei 2015 – Azis menegaskan bahwa sampai hari ini RUU KUHP belum diserahkan dari Pemerintah ke Komisi 3. Azis minta perhatian khusus Badan Legislasi (Baleg) untuk RUU KUHP ini karena berdasarkan Prolegnas 2015 RUU KUHP ini adalah tugas Komisi 3 tahun ini.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

27 Mei 2015 – Azis mendesak pemerintah agar memberikan kantor untuk BNPT, ia pun mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan BNPT dalam hal pengawasan situs-situs radikal. Terkait ISIS, ia meminta BNPT untuk mengawasi dan mencegah ancaman tersebut agar tidak merambah lebih luas.  [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 – Azis menilai BNPT ada masalah sarana dan prasarana. Azis janji akan bicarakan masalah ini dengan Badan Anggaran (Banggar). Azis juga saran untuk BNPT bicarakan masalah yang sama kepada Kementerian dan Bappenas terkait sarana dan prasarana.  [sumber]

Pemberdayaan TNI untuk Membantu Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan

Pada Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 April 2015 – Azis mengutarakan ketidak setujuan untuk TNI membantu LP. Menurut Azis TNI jauh lebih penting menjaga perbatasan sedangkan LP adalah tanggung jawab Polri.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 – INTERUPSI RAPAT: Menurut Azis pada 24 Maret 2015 Professor Muladi dengan jelas bahwa putusan Mahkamah Partai Golkar tidak menulis salah satu pihak sebagai pemenang. Kalau kami kesal, kami bisa minta bongkar kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) untuk pastikan siapa yang bohong terkait dokumen legal partai. Menurut Azis Kubu Munas Bali lebih dulu serahkan dokumen legal hukum ke Mahkamah Partai. Namun Azis mempertanyakan kenapa Menkumham justru percaya legalitas hukum dari Kubu Munas Ancol. Azis menunjuk Menkumham tendensius dan melakukan intervensi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat agar putusannya menangkan Kubu Munas Ancol. Azis tidak percaya Menkumham sudah baca amar putusan dari Mahkamah Partai Golkar. Azis yakin Menkumham hanya baca bagian pendapat saja tidak bagian amar secara utuh. Azis dorong Menkumham untuk baca dari halaman 135 bukan dari halaman 133.

[Terjadi keributan antara Azis Syamsuddin dari Lampung 2 dan Ahmad Basarah dari Jatim 5. Basarah merasa topik terlalu melulu dualisme Fraksi Golkar.]

Kepada Martin Hutabarat dan Ahmad Basarah, Azis menegaskan bahwa ini bukan masalah pribadi. Azis pesan bagaimana kalau nanti PDI Perjuangan terbelah pada saat Kongres di Bali.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung, Komnasham & KPK

Pada 10 Februari 2015 – Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Kejagung, Azis menggaris bawahi bahwa ada 5 kabupaten di Sulawesi Utara yang tidak mempunyai kejaksaan negeri namun di anggaran tidak masuk program pembangunannya disana. Azis meragukan kesungguhan Kejagung dalam memberikan pelayanan publik yang baik.

Sehubungan dengan Komnasham, Azis berharap Komnasham lebih memberikan perhatian khusus kepada kasus-kasus pengaduan dan permintaan perlindungan dan tidak hanya pada kasus-kasus besar yang diminati media.  [sumber]

Naturalisasi Atlet

Pada 29 Januari 2015 – Azis sebagai Ketua Komisi 3, menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua anggota komisi 3 setuju untuk naturalisasi Bio Paulin dan Jamarr Johnson tetapi memohon data pribadi mereka dilengkapi. Kesimpulan ini akan dibawa ke Rapat Pleno hari senin depan. (sumber)

Kinerja PPATK

Pada 27 Januari 2015 – Azis menilai PPATK kurang independen dalam keputusannya menyerahkan laporan PPATK-nya hanya kepada KPK dan tidak kepada Kepolisian ataupun ke Kejaksaan Agung.  Azis mengingatkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 ini sudah 20 hari sejak calon Kapolri, Budi Gunawan, disetujui oleh Sidang Paripurna ke-16 dan oleh karena itu Pimpinan DPR akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk mengingatkan mengenai pelantikan.  Sehubungan dengan kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Azis mengingatkan bahwa khusus untuk anggota KPK dibutuhkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) yang berbeda dibanding untuk anggota Polri ataupun anggota Kejaksaan dan oleh karena itu untuk Bambang Widjojanto harus melalui proses pra-peradilan untuk membuktikan ketidak salahannya.  [sumber]

Penahanan Bambang Widjojanto KPK Oleh Polri

25 Januari 2015 – Penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Polri menurut Aziz Syamsuddin berarti BW tidak harus turun dari posisinya sebagai Komisioner KPK (baca di sini).

Calon Kapolri Budi Gunawan

Aziz Syamsuddin mengatakan pada 14 Januari 2015, bahwa walaupun KPK memberikan status tersangka kepada Budi Gunawan, “Kami [komisi 3] hanya jalankan apa yang diminta Jokowi. Kami jalankan fit and proper test Kapolri dan kami anggap BG layak”.

Azis juga berkomentar kepada Partai Demokrat yang menentang dilantiknya Budi Gunawan: “Jangan munafik lah Demokrat. Tidak ikut fit and proper test Kapolri tapi di aklamasi pada dasarnya dukung BG.” (15 Januari)  [sumber]

15 April 2015 – pada Audiensi dengan BEM se-UI, Aziz selaku pemimpin sidang mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas masukan dan daya kritis dari pihak mahasiswa. Rekomendasi yang diminta tersebut telah diserap dan dilaksanakan pada proses seleksi Badrodin Haiti. Pada tanggal 9 April 2015 Komisi 3 telah melakukan rapat dengan PPATK dan KPK terkait seleksi Cakapolri. Pelaporan mengenai harta kekayaan sudah dipublikasikan di web KPK bagi yang ingin membaca dapat melihat di web KPK. Memang saat ini pelaporan tidak lagi dipublikasikan melalui media cetak mengingat efisiensi dana. Serta terkait wacana Budi Gunawan menjadi Cawakapolri itu adalah isu dan pertanyaan itu tidak masuk ke dalam agenda.  [sumber]

Pemilihan Komisioner KPK

10 Januari 2015, menyikapi usainya reses DPR dan harus segera pilih komisioner KPK, Aziz Syamsudin menyatakan:

“Komisi III akan menggelar rapat pleno membahas kelanjutan seleksi pimpinan KPK pada Senin ini [12 Januari 2015]. Namun, keputusan soal seleksi akan diputuskan pada Selasa [13] atau Rabu [14].”

 

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *