HomeBeritaKomisi X DPR RI Lakukan Uji Publik RUU Kebudayaan di DIY

Komisi X DPR RI Lakukan Uji Publik RUU Kebudayaan di DIY

YOGYA – Rombongan Komisi X DPR RI melakukan kunjungan ke Kompleks Kepatihan DIY untuk bertemu dan melakukan dialog dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Kebudayaan, Rabu (5/4/2017).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pemajuan Kebudayaan Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, mengatakan bahwa draft RUU tersebut telah selesai.

Ia pun mengungkapkan, bahwa kabarnya sejak 1982 RUU tentang Kebudayaan terus sudah mulai diajukan. Di DPR RI sendiri, pembahasan tersebut dilakukan dalam tiga periode.

“RUU Pemajuan Kebudayaan terdiri dari IX Bab dan 62 pasal. Bab tersebut terdiri dari ketentuan umum, pemajuan, hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, pendanaan, penghargaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup,” urainya ketika uji publik RUU Pemajuan Kebudayaan di Gedung Pracimosono, Rabu (5/4/2017).

Ferdi menjelaskan yang menjadi objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan lokal, teknologi lokal, dan seni.

Selain itu, waktu yang lama dan juga biaya yang tak sedikit dibutuhkan dalam proses inventarisasi yang masuk dalam upaya pelindungan.

“Inventarisasi dilakukan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu. tahapan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan meliputi pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengapresiasi kedatangan rombongan Komisi X DPR RI untuk mendiskusikan dan melengkapi RUU Kebudayaan di dalam konteks kemajuan kebudayaan di Indonesia.

“Budaya itu sangat kompleks, karena dari semua hasil cita, rasa, karsa dan karya manusia, sangat luas. Nanti kalau UU kebudayaan di luar masih banyak kekurangan, wajar saja. Tidak ada UU yang sekali jadi,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, kebudayaan bersifat dinamis. Apapun keputusan yang diambil dalam membuat UU Kebudayaan tersebut pastinya ada perubahan. Hal tersebut dikarenakan adanya dinamika masyarakat itu sendiri.

Walau demikian, orang nomor satu di DIY tersebut berharap agar UU tersebut bisa segera disahkan.

Tribunnews

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *