HomePROFIL ANGGOTABobby Adhityo Rizaldi

Bobby Adhityo Rizaldi

Latar Belakang

Bobby Adhityo Rizaldi merupakan seorang politisi muda kelahiran Jakarta, 25 Februari 1974. Ia sekarang ini menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR-RI yang menangani masalah energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Politisi yang juga merupakan anggota Fraksi DPP Golongan Karya (Golkar) ini terpilih dari beberapa kandidat perwakilan partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2.

Menurut Bobby Adhityo Rizal, kenaikan BBM memang seharusnya tidak terjadi. Pilihan untuk tidak menaikkan harga BBM tersebut disetujui oleh seluruh anggota Fraksi DPP Golkar. Keputusan tersebut sekaligus menyetujui ayat baru dalam pasal 7, yaitu ayat 6a, tidak melanggar konstitusi.

Di periode 2014-2019 ini, Bobby bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika. Ia juga merupakan anggota Badan Legislasi dan Badan Musyawarah DPR-RI.

Pendidikan

2011: Program Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Trisakti
1998 : Master of Business Administration Cleveland State University, Cleveland, Ohio – USA
1996 : Sarjana Ekonomi Akuntansi (Setara dengan Bachelor  of Science dalam Accounting)  Universitas Trisakti

Perjalanan Politik

Bobby Rizaldi merupakan seorang akuntan dengan sarjana Ekonomi sekaligus pemegang gelar MBA, yang diraihnya dari Cleveland State University, Ohio, Amerika Serikat dalam bidang Administrasi Bisnis. Politisi yang hobi fotografi ini beberapa kali terlibat dalam kebijakan-kebijakan penting yang akan dilakukan oleh negara. Salah satu contohnya adalah ketika isu kenaikan harga BBM mencuat dan mendapatkan bermacam-macam reaksi dari masyarakat, yang sebagian besar menolak kebijakan pemerintah tersebut.

Menurut Bobby Adhityo Rizal, kenaikan BBM memang seharusnya tidak terjadi. Pilihan untuk tidak menaikkan harga BBM tersebut disetujui oleh seluruh anggota Fraksi DPP Golkar. Keputusan tersebut sekaligus menyetujui ayat baru dalam pasal 7, yaitu ayat 6a, tidak melanggar konstitusi.

Penambahan ayat 6a pada pasal 7 itu dinilai tidak melanggar konstitusi, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu masih berlaku. Oleh karena itulah, Bobby Rizaldi selaku perwakilan dari Fraksi Golkar menganggap tidak dinaikkannya subsidi BBM adalah keputusan yang benar karena hal tersebut tidak sesuai dengan UU dan juga mengembalikan alur harga sesuai penetapan harga sebelumnya yang sesuai dengan perundang-undangan.

Bobby pernah bekerja pada BPMIGAS yang berlokasi di Jakarta pada Juli 2004 hingga Oktober 2008. Selain itu, ia juga pernah menempati posisi sebagai penganalisa keuangan pada Conoco Phillips Indonesia tahun 2002 hingga 2004.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *