HomeBeritaSerap Aspirasi, Banggar DPR-RI Kunjungan Kerja ke- Kalbar

Serap Aspirasi, Banggar DPR-RI Kunjungan Kerja ke- Kalbar

Pontianak- Sebanyak 15 Anggota DPR RI yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Kalbar,Sabtu (8/4)

Kunjungan Kerja Banggar DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin, dengan mengikut sertakan 3 orang Anggota Banggar DPR RI dari dapil Kalbar, diantaranya, H Sukiman, Erma Suryani Ranik, dan Katherine A Oendoen.

Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Kalbar guna menyerap sejumlah informasi dari pemerintah Provinsi Kalbar, instansi Horizontal dan vertikal yang ada di Kalbar.

“Sejumlah persoalan dan informasi yang kita ingin ketahui di Kalbar. Sebelumnya kita ke Pemprov Kalbar. Sore kita ke Bank Indonesia Kalbar,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI, Aziz Syamsuddin di Pontianak.

Badan Anggaran DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalbar tanggal 5-8 April, untuk menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan dan pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dan penerimaan APBN.

“Kedatangan timnya ke provinsi-provinsi di Indonesia termasuk di Kalbar untuk mengevaluasi penyerapan anggaran dan menyerap aspirasi permasalahan di daerah,” jelasnya.

Dijelaskannya, hasil kunjungan ini akan kami bawa dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan karena dari hasil rapat tersebut akan menjadi masukan bagi DPR dalam pembahasan APBN Perubahan dan APBN 2018 mendatang, dimana dari hasil rapat itu, badan anggaran DPR RI mendapatkan informasi langsung apa saja kesulitan dan usulan untuk anggaran pembangunan di daerah.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH mengatakan, dalam rapat itu pihaknya mencoba memberikan masukan saran dan rekomendasi tentang pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa serta penerimaan dari APBN.

“Saya meminta kepada semua kepala daerah dan jajaran lembaga vertikal untuk menyampaikan permasalahan serta usulan rencana dan program ke depan, agar bisa dibantu anggarannya dari pemerintah pusat,” kata Cornelis.

Dirinya juga menyampaikan berbagai permasalahan terkait terlambatnya beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat pada awal tahun lalu yang mengakibatkan ketidaksesuaian anggaran yang ada dengan program yang sudah ditetapkan.

“Kita berharap, hal seperti ini ke depan bisa diminimalisir sehingga tidak mempengaruhi berbagai program yang ada. Saya harapkan berbagai hal yang disampaikan oleh kami selaku pemerintah daerah, bisa menjadi bahan masukan bagi DPR dalam membantu penyusunan anggaran ke depan,” tuturnya.

deliknews

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *