HomeBeritaIni Sederet Problematika Penerapan Pajak Tanah dan Apartemen Nganggur

Ini Sederet Problematika Penerapan Pajak Tanah dan Apartemen Nganggur

JAKARTA – Pemerintah terus mengkaji penerapan pajak bagi tanah dan apartemen menganggur sebagai bagian dari paket kebijakan untuk memeratakan pembangunan ekonomi.

Meski demikian, sebagian kalangan mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah memberlakukan kebijakan itu. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah perlu berhati-hati menentukan kriteria tanah menganggur. Ini karena tidak semua praktik landbanking bertujuan spekulasi. “Durasi ideal tanah menganggur itu biasanya sekitar lima hingga 10 tahun. Setelah itu bisa dianggap tanah tidak produktif sehingga bisa dipajaki,” kata Prastowo di Jakarta kemarin.

Selain itu, pemerintah bisa menggunakan basis pengenaan pajak atas pengusahaan lahan yang tidak produktif dan penguasaan atas kepemilikan lahan yang berlebih. “Bisa juga diatur tanah atau bangunan yang dijual kurang dari lima tahun dianggap spekulasi,” imbuh Prastowo. Dia menyebutkan pemerintah perlu sinergi terutama masalah basis data harga perolehan dan kepemilikan lahan, terutama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Pajak.

Pemerintah mengkaji kebijakan perpajakan bagi tanah, apartemen, dan capital gain penjualan properti. Kebijakan itu diklaim bisa mengurangi ketimpangan lahan, kegiatan spekulasi, dan lahan tidak produktif. Ada tiga kebijakan yang dikaji, yakni pajak progresif kepemilikan tanah; pajak progresif atas lahan yang tidak dimanfaatkan, vacant apartemen yang tidak disewakan atau ditempati, dan apartemen yang tidak laku terjual (unitilized asset tax (UAT)); serta pajak atas capital gain properti. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah akan berhati-hati menetapkan kriteria tanah menganggur yang akan dipajaki.

Pajak progresif ditujukan seoptimal mungkin ke pada para spekulan tanah. “Kita nanti ada threshold (batas) tanah seperti apa yang tidak dikenai pajak. Misalnya mereka-mereka yang punya tanah hanya untuk rumah pribadi berapa meter tidak dikenakan pajak, tapi yang ratusan hektare dikasih pajak,” kata Mardiasmo. Selain unitilized asset tax, skema pajak bisa dipertajam atas pajak tanah yang ada sebelumnya seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) kepemilikan lahan dan pajak penghasilan (PPh) final atas pengalihan aset dan bangunan sebesar 2,5%, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Namun, hingga kini pemerintah belum menentukan skema pajak mana saja yang akan diambil. “Kita lihat dulu skema nya. Seberapa mewahnya tanahnya apakah tanah itu di kawasan pertanian atau industri,” tambah Mardiasmo. Dia menilai perlu kajian mendalam sehingga kebijakan ini bisa tepat sasaran. “Kita harus buat hitungan yang baik sehingga pajak ini nantinya bisa membatasi gerak para spekulan tanah,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pajak tanah menganggur merupakan salah satu dari berbagai paket kebijakan ekonomi berkeadilan. Meski begitu, Menko mengatakan kebijakan pajak tanah tersebut bukan prioritas awal. “Masih coba kami kaji,” kata Darmin. Dia menyebut pemerintah fokus pada kebijakan reforma agraria sebagai awal dengan melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan di Indonesia.

Dalam hal ini, lahan seluas 12 juta hektare juga akan dibagikan untuk mendorong masyarakat menengah ke bawah menjadi lebih produktif. Anggota Komisi XI DPR M Sarmuji mengatakan, demi meningkatkan penerimaan perpajakan, sebaiknya pemerintah lebih serius untuk menambah pembayar pajak atau melakukan ekstensifikasi mengingat jumlah pembayar pajak kita masih rendah. Penambahan jumlah pajak bermakna lebih baik dibandingkan intensifikasi karena lebih berkelanjutan serta memiliki potensi bertumbuh.

Adapun untuk intensifikasi sebaiknya pemerintah mengarahkan objek pajak yang memang memiliki nilai tambah sehingga pajak yang dipungut tidak mengurangi aset. Yang harus dilakukan adalah mengejar mereka yang tidak patuh membayar pajak, yakni mereka yang melakukan pelanggaran dan penghindaran pajak. Sementara pengenaan pajak pada objek pajak yang kurang tepat justru akan memberatkan pembayar pajak.

“Jangan sampai rakyat yang sudah patuh membayar pajak merasa kehidupannya semakin berat,” ujarnya. Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Eddy Ganefo mendukung rencana penerapan pajak progresif terhadap tanah menganggur. Menurut dia, sekarang ini sulit sekali mendapatkan tanah murah di lokasi perkotaan atau pun di pinggiran yang akibat penguasaan tanah secara luas oleh segelintir orang atau perusahaan. “Akibatnya tanah semakin mahal.

Untuk itu, sangat wajar kalau dikenakan pajak yang lebih tinggi kepada mereka,” ujarnya. Adapun Direktur Pemasaran dan Penjualan PT Megapolitan Development Tbk Desi Yuliana menilai rencana pengenaan pajak bagi produkproduk properti ataupun tanah akan memberatkan dan berpengaruh terhadap pasar properti di Tanah Air. “Sebenarnya kami (pengembang) ingin jadi partner strategis pemerintah.

Setelah kebijakan Loan to Value (LTV) diperlonggar, ini bagus untuk menarik investor, tapi kemudian ada kebijakan baru lagi yang memberatkan,” ujar Desi di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan kebijakan tersebut harus jelas dulu tujuannya, jangan terkesan pemerintah “kalap” ingin mendapatkan pajak. “Harapan kami harusnya (pajak) berasal dari hal-hal yang produktif,” katanya.

Desi mengingatkan jangan sampai kebijakan per pajakan yang akan diterapkan tersebut menjadi bumerang. Apalagi, pemerintahan Joko Widodo menginginkan investor masuk ke dalam negeri. Direktur PT Synthesis Development Julius J Warouw menegaskan bahwa dari sisi pembeli sebenarnya masalah perpajakan tersebut tidak ada masalah.

“Kalau pembeli kan sudah dikenai pajak,” ujarnya. Namun, dari sisi pengembang harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diterbitkan. “Memang pemerintah memiliki keinginan tidak ada lahan tidur dan semuanya (lahan) terbangun. Tapi siapa yang akan menempati, siapa pasarnya,” tegasnya.

okezone

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *