HomeGAGASAN ANGGOTARancang Sekolah Legislatif, Golkar Gali Pengalaman Lemhanas, Kemdagri, dan LAN RI

Rancang Sekolah Legislatif, Golkar Gali Pengalaman Lemhanas, Kemdagri, dan LAN RI

Yahya Zaini Ketua Bidang Eksekutif, Legislatif dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar mengatakan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota legislatif dari Partai Golkar. Golkar akan mengadakan sekolah legislatif yang berkualitas.

“Untuk menciptakan sekolah legislatif yang berkualitas, kami awali dengan belajar pada Lemhanas, LAN dan Kemendagri dalam merancang kurikulum yang baik dan baku,” ujarnya di Kompleks DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Menurut Yahya, melalui sekolah legislatif tersebut Partai Golkar berkomitmen secara ideologis menjadi pembela, penegak dan pelaksana dari Pancasila. Penanaman nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pelaksanaan dari sekolah legislatif ini juga menyangkut tugas-tugas konstitusional anggota legislatif dalam menjalankan tugas keseharianya dalam bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran,” katanya.

Yahya juga menjelaskan, dalam konteks politis, melalui agenda sekolah legislatif ini Golkar ingin mencetak anggota-anggota legislatif yang dapat menjadi corong bagi partai ditengah masyarakat. “Sehingga dari agenda ini, kita bisa melahirkan profil-profil anggota legislatif yang memiliki wawasan kebangsaan, visi pembangunan, dan berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kisnu Haryo Kartika dari Lemhanas mengatakan pendidikan untuk pejabat publik sangat dibutuhkan mengingat prinsip-prinsip kenegarawanan yang makin berkurang dan luntur. Kondisi ini sangat dirasakan dengan tidak adanya panutan yang benar-benar dapat dijadikan patokan nilai. “Padahal mereka-mereka semua memiliki kontrol terhadap situasi politik yang ada,” tuturnya.

Menurutnya, sekolah legislatif yang sedang dirancang Golkar harus mampu melahirkan anggota legislatif yang negarawan, teladan, mumpuni, memiliki wawasan kebangsaan, konseptor pembuat keputusan politik dan mempunyai pengetahuan teknis dalam bidang keahlian. “Tentunya yang tak kalah penting memiliki standar kepemimpinan yang baik,” tuturnya.

Lutfi T, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri menegaskan bahwa seorang anggota legislatif harus memiliki kompetensi tertentu. Kompetensi tersebut meliputi dalam bidang pemerintahan, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis.

“Kompetensi dalam bidang pemerintahan menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait kebijakan desentralisasi, etika pemerintahan,pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi sosial kultural menyangkut pemahaman terhadap agama, suku dan budaya. Kalau kompetensi teknis ini berbasis pada komisi masing-masing,” tandasnya.

Dr. Tri Widodo W. Utomo, Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN -RI , menyebutkan peran anggota legislatif tidak hanya perumusan kebijakan, penetapan anggaran, pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Tetapi juga dituntut untuk memainkan peran yang lebih strategis sekaligus sinergis, guna memperkecil kemungkinan kegagalan kebijakan serta mengurangi kesenjangan pembangunan.

“Kalau terkait materi sekolah legislatif diharapkan dapat diisi materi Kepemimpinan Visioner, Kepemimpinan Strategis, Kepemimpinan Manajerial Taktikal dan Kepemimpinan Operasional dengan metode Diklat Double Loop Learning. Jika materi dan metode ini dapat dijalankan dengan baik saya yakin Sekolah Legislatif sebagai Center of Excellence dapat melahirkan politisi tangguh (Berintegrasi dan Profesional),” tuturnya.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *