HomeBeritaDPR Ingatkan Pemerintah Ancaman “Air Pollution Economy” ala Indonesia

DPR Ingatkan Pemerintah Ancaman “Air Pollution Economy” ala Indonesia

WASHINGTON,DC – Saat ini, kualitas udara makin menurun yang terjadi di hampir semua kota-kota besar, setidaknya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah, terutama dengan mengedepankan penggunaan energy baru dan terbarukan. hal tersebut karena krisis pemanasan global sudah di depan mata, sehingga menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dalam acara World Bank Civil Society Forum yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat, belum lama ini. Satya berbicara di forum diantaranya  dengan Mantan Menkeu Pakistan Mr Naveed Qamar serta Lauri Myllyvirta dari Greenpeace International.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak krisis pemanasan global dan perubahan iklim. Ini yang harus menjadi perhatian kita untuk tidak mengabaikan isu tersebut,” kata Satya dalam peryataan persnya diterima Netralnews.com, di Jakarta, Senin (24/4/2017).

Dia mencatat,  penyumbang emisi karbon di Indonesia terbesar berasal dari LULUCF (Land Use Land Use Change and Forestry) yang mencapai 50%. Sementara sektor energi menyumbang emisi 30% yang berasal dari transportasi (12%).

Satya juga mengingatkan pemerintah Indonesia akan ekonomi pencemaran udara (Air Pollution Economy)  ala Indonesia.

“Sekitar 90% penyebab polusi udara dari BBM transportasi darat,” papar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kediri dan sekitarnya itu.

Lanjut Satya, pihaknya mengapresiasi bahwa selama 2,5 tahun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo terdapat berbagai upaya nasional untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak perubahan iklim tersebut sebagai bagian dari komitmen internasional dan juga sebagai inisiatif dan aksi strategis pemerintah ke depan.

“Indonesia harus mengambil peran penting sebagai negara yang aktif mengkampanyekan perubahan iklim. Pemerintah dan DPR terus bersinergi sejak penandatanganan persetujuan Paris (COP21),” beberSatya Widya Yudha.

Anggota parlemen yang akrab disapa SWY ini, menggarisbawahi bahwa visi pembangunan energi ke depan harus menitikberatkan pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015, bauran energi nasional terdiri dari 39% minyak, 22% gas, 29% batubara, dan 10% EBT (Earnings Before Tax) atau laba sebelum pajak. Pada tahun 2025 bauran energi tersebut direncanakan menjadi 25% minyak, 22% gas, 30% batubara, dan 23% EBT; dan pada tahun 2050 menjadi 20% minyak, 24% gas, 25% batubara, dan 31% EBT.

“Dewan Perwakilan Rakyat RI akan terus mendukung visi pemerintah tentang bauran energi hingga 2050 yang mengutamakan penggunaan EBT hingga 31%. Bahkan, kami di Komisi VII juga mendorong pembentukan UU EBT,” tegasnya.

SWY lewat lembaga parlemen RI mengimbau, energi di masa depan ditentukan oleh seberapa besar pemanfaatan terhadap energi baru dan terbarukan.

“Negara-negara maju saat ini mulai beralih ke EBT. Indonesia harus konsisten dalam penggunaan Earnings Before Tax (EBT) ke depan mulai dari konversi ke Bahan Bakar Gas (BBG) dalam bentuk Compressed Natural Gasserta (CNG ) mengubah bahan bakar minyak (BBM) kita yang beroktan 88 ke Euro4 bahkan Euro5 untuk menjamin energi bersih,” papar Satya yang juga mendengarkan presentasi dari ahli Ekonomi China Dr Ma Jun tentang Air Pollution EconomyIn China.

Untuk itu, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang beranggotakan para anggota Dewan lintas fraksi dan komisi, yang menaruh perhatian dalam isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan itu, berharap pemerintah Indonesia dapat memperhatikan dampak dari ancaman krisis pemansan global tersebut.

Sumber: netralitas.com

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *