HomeBeritaGolkar Sebut Presidential Threshold Masih Dibutuhkan

Golkar Sebut Presidential Threshold Masih Dibutuhkan

JAKARTA – Revisi Undang-undang (UU) Pemilu belum juga selesai dibahas DPR bersama pemerintah. Target awal penyelesaian UU tersebut ini pada tanggal 28 April ini. Namun target tersebut tampaknya tidak tercapai karena masih banyak materi yang belum selesai dibahas.

Salah satunya adalah mengenai syarat partai politik (Parpol) yang boleh mengajukan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) atau yang sering disebut Presidential Threshold (PresT).

Sampai saat ini, ada beberapa usulan yang muncul yaitu menghapus PresT, menurunkan syarat PresT hingga mempertahankan seperti angka yang ada sekarang ini.

Juru Bicara Partai Golkar, Nurul Arifin, mengatakan, pihaknya berpandangan aturan PresT tetap dibutuhkan. Angkanya tidak perlu dinaikkan tetapi juga tidak diturunkan. Alasannya, supaya tidak semua parpol bisa mencalonkan Capres maupun Cawapres. Selain itu, kata dia, agar Capres dan Cawapres yang muncul tidak terlalu banyak.

“Kami masih menginginkan adanya PresT. Kalau yang ikut Pemilu 20 partai, masa ada 20 Capres. PresT supaya ringkas,” kata Nurul Arifin, di Jakarta, Selasa (25/4).

Nurul mengakui, pada Pemilu 2019 mendatang memang dilakukan secara bersamaan antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan Pemilihan Legislatif (Peileg). Namun bukan berarti PresT harus dihapus.

Menurutnya, PG berkeinginan PresT tetap pada angka seperti pada Pemilu 2014 lalu. Saat itu, syarat Parpol boleh mengajukan Capres atau Cawapres adalah yang meraih 25 persen suara secara nasional atau memiliki 20 persen kursi di DPR. Jika tidak mencapai angka tersebut maka parpol harus berkoalisi untuk mendapatkannya.

“Angka tersebut sudah sangat moderat. Angka itu tidak menghalangi parpol mencalonkan Capres dan Cawapres.‎ Sudah baik yang ada sekarang. Tinggal dilanjutkan saja,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP Hanura bidang Keanggotaan, Adrianus Garu, berpandangan, ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tidak diperlukan lagi pada Pemilu 2019. Pasalnya, pemilu legislatif (Pileg) bersamaan dengan pemilu presiden (Pilpres).

“Bagaimana mau mengaturnya, sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menentapkan Pileg dan Pilpres bersamaan. Karena bersamaan, maka PT dan PresT tidak relevan lagi,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus.

Ia menjelaskan latar belakang dibuatnya PT karena Pileg dan Pilpres digelar berbeda. Artinya, hasil PT menjadi acuan untuk menentukan PresT. Sebagai contoh pada Pemilu 2014 lalu, hanya 10 parpol yang memiliki kursi di DPR karena lolos dari PT 3,5 persen. Dari 10 parpol tersebut kemudian ditentukan PresT sehingga bisa mengajukan Capres. Setelah keduanya digelar bersamaan, otomatis PT dan PresT tidak diperlukan lagi karena ada parpol baru sebagai peserta pemilu.

“Kalau masih ada PT dan PresT, lalu bagaimana dengan parpol yang baru mengikuti pemilu. Darimana mereka ditentukan PT sementara mereka belum memiliki kursi di DPR. Kan tidak nyambung jadinya,” ujar Andre.

Menurut‎ anggota DPD asal Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, penghapusan PT dan PresT juga sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28. Dalam pasal tersebut dinyatakan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat. Dengan adanya PT dan PresT berarti membatasi hak orang untuk berkumpul.

“Kalau muncul Capres banyak pada 2019 mendatang, ya tidak masalah. Biarkan rakyat yang menilai. Saya yakin tidak akan sebanyak jumlah partai yang ikut pemilu. Memangnya mereka semua punya dana untuk biaya Capres. Tidak gampang menjadi Capres,” tutupnya.

Sumber: beritasatu.com

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *