HomeBeritaDPR dan Kementerian Pertanian Bahas Pencetakan Sawah Baru

DPR dan Kementerian Pertanian Bahas Pencetakan Sawah Baru

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Munzir mengatakan, ada tiga hal yang dibahas saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Gedung DPR, Jakarta.

Ada pun ketiga poin yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan hal tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, pemisahan item pekerjaan yang diberikan kepada TNI dalam pencetakan sawah baru. Kedua, perlu dipikirkan posisi sumber air ketika akan melakukan pencetakan sawah baru. Ketiga, sinkronisasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah yang bersangkutan.

“Kerjasama pencetakan sawah yang dilakukan dengan melibatkan TNI, memang hasilnya luar biasa bagus. Namun kita juga tidak akan menutup mata terhadap informasi dan laporan bahwa ada hal-hal yang mesti ditingkatkan dan diperbaiki, oleh karenanya perlu dilakukan pemisahan dalam hal anggaran yang terkait dengan pengerjaan fisik. Tidak usah dibuat satu perancanaan yang menyeluruh, sehingga menyulitkan dalam proses evaluasi,” kata Ibnu di Kompleks Parlemen, Rabu (26/4/2017).

Menurutnya, hal itersebut karena memang ada anggaran yang berada diluar peruntukan pencetakan sawah itu, seperti pembuatan gorong-gorong dan sebagainya yang juga menjadi bagian yang diusulkan oleh pihak TNI.

“Pemisahan ini penting untuk dilakukan dengan tujuan agar kalau terjadi sesuatu, maka lebih mudah bagi kita untuk memonitoring, melakukan pemeriksaan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan,” kata dia.

Dijelaskan, berdasarkan pengalaman dan kunjungan di lapangan yang telah lakukannya ke daerah  Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat ada hal-hal yang menjadi kesulitan yakni sumber mata air yang letaknya agak jauh dari lokasi pencetakan sawah.

Untuk itu, ke depan, dalam proses pencetakan sawah harus dipikirkan lokasi sumber airnya. Jangan sampai ada pencetakan sawah yang tidak memiliki saluran tersiernya hingga mengalami kesulitan air. Akhirnya menjadi lahan yang tidak sesuai harapan dalam proses pencetakan sawah,” paparnya mengimbau.

Ibnu menjelaskan, bahwa saat dirinya berkunjung ke Mamuju Utara, ia mendapatkan laporan dari masyarakat tentang pemberian sertifikasi tanah, namun ternyata tanah itu termasuk dalam kawasan hutan lindung.

“Dalam kasus ini, sinkronisasi untuk pencetakan sawah dengan masalah RTRW harus menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan,” kata Anggota DPRRI dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Sumber: netralnews.com

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *