HomePROFIL ANGGOTAJohn Kenedy Azis

John Kenedy Azis

Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Sumatera Barat II
Komisi IX – Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
Informasi pribadi
Tempat Lahir Padang
Tanggal Lahir 06/06/1959
Alamat Rumah Jl. Pinguin IV Blok-CG No.4, Sektor 3. Bintaro Jaya. Kel. Pondok Betung. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Banten.

Latar Belakang

John Kenedy Azis adalah caleg dari Partai Golkar yang terpilih untuk Sumatera Barat II. Ia masuk ke dalam Komisi III dan Badan Legislasi saat terpilih sebagai Anggota DPR-RI periode 2014-2019. Namun pada masa sidang ke-3 tahun 2015-2016 (Januari 2016), John Kenedy Azis pindah ke Komisi IX dan Badan Anggaran DPR-RI.

Pendidikan

  • 1977-1980, SMA Negeri Padang, Padang
  • 1980-1986, Sarjana Hukum Univ. Parahiyangan

Perjalanan Politik

Bergabung dengan Partai Golkar sejak tahun 2004.

Sikap Politik

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 – John K Azis mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)

23 Juni 2015 – Fraksi Golkar memandang peraturan ini sebagai terobosan program pembangunan. Fraksi Golkar menyatakan setuju rancangan Program Dana Aspirasi ini dibahas di tingkat selanjutnya.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 – Fraksi Golkar setuju dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini tapi dengan perubahan judul menjadi RUU PENGATURAN Minuman Beralkohol.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan

14 September 2015 – Terkait dengan peningkatan anggaran yang diminta oleh Komnas HAM, John Azis mempertanyakan indikator yang bisa digunakan untuk dapat mengatakan bahwa Komnas HAM berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, Juga mempertanyakan hal yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan terkait dengan kasus kekerasan perempuan yang ada di luar negeri.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

30 Juni 2015 – John apresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) karena menurut John sudah banyak tindak pidana korupsi yang diproses oleh Kejagung. John yakin Kejagung dapat menangani kasus korupsi lebih baik kalau seandainya diberi wewenang yang sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). John menilai publikasi eksekusi mati sedikit lebay dan saran ke Jaksa Agung sebaiknya bisa sedikit ‘di rem’.

Sehubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), menurut John pengguna narkoba akan ‘naik pangkat’ menjadi pengedar jika dimasukkan ke penjara. Badan Narkotika Nasional (BNN) ingin pengguna narkoba di di rehab, bukan dipenjara. John menegaskan bahwa sekarang 60%-70% penghuni Lapas adalah pengguna narkoba. John saran ke Jaksa Agung bahwa Lapas sudah tidak dapat menampung pengguna-pengguna narkoba .

John minta perhatian khusus Kejagung atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut John hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas KPU menunjukkan indikasi pelanggaran masif, seperti pemahalan harga (mark-up). John menyerahkan hasil pemeriksaan BPK atas KPU ke Kejagung dan minta Jaksa Agung untuk menindaklanjutinya.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

27 Mei 2015 – John meminta tanggapan dari BNPT mengenai kasus hilangnya WNI di Turki atas dalih umrah dan tentang jihad di Suriah agar tidak terulang kembali.  [sumber]

Pemilihan Kapolri

Pada Fit & Proper Badrodin Haiti tanggal 16 April 2015 – John menyatakan bahwa Fraksi Golkar tak beri pertanyaan. Fraksi Golkar sudah setuju Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.  [sumber]

15 Januari 2015 – John memohon perhatian khusus dari Budi Gunawan (BG) mengenai penyebaran personil di wilayah timur Indonesia karena masih ada 5 wilayah kabupaten yang cuma mempunyai 1 Kapolres.  Sehubungan dengan rekam jejak BG, John minta rincian dari tuduhan-tuduhan gratifikasi yang diduga diterima BG di 2004-2006 karena kabarnya angkanya besar sekali.  [sumber]

14 Januari 2015, saat fit & proper test Budi Gunawan sebagai calon Kapolri – John Kenedy menanyakan tentang tuduhan Budi Gunawan menerima gratifikasi bernilai amat mahal. Ia meminta BG untuk menjelaskan tentang hal ini. Azis juga ingin mengetahui pendapat BG tentang pembagian personil di wilayah Timur Indonesia yang masih sangat kurang.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 – Menurut John dalam Pasal 33 jika penyelesaian perselisihan tidak selesai maka harus melalui Pengadilan Negeri. John menilai dari jumlah saja keputusan dari Mahkamah Partai sudah aneh, karena harusnya ada catatan perintah tapi di amarnya hanya ada pendapat.  [sumber]

Rencana Strategis Polri

2 April 2015 – John dorong Plt.Kapolri untuk disegerakan menambah kantor Polres di Papua dan Papua Barat. John apresiasi kepada Plt.Kapolri karena sudah mengirim polisi ke Lantai 12 (Kantor Fraksi Golkar di Gedung DPR-RI) untuk keamanan. John dalam kesempatan ini membacakan surat yang melaporkan Partai Golkar (kubu Agung Laksono) terkait pemalsuan surat keanggotaan.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 – John Kenedy minta klarifikasi ke BNPT mengapa prosedur penanggulangan teroris mengharuskan tersangka harus dibunuh.  John Kenedy juga minta klarifikasi mengapa Kementerian Keuangan tidak mengucurkan anggaran kepada BNPT tepat waktu walaupun sudah dianggarkan.  [sumber]

Peraturan Kode Etik & Tata Tertib DPR

27 Januari 2015 – Atas nama Fraksi Golkar meminta Kode Etik & Tata Tertib tidak disahkan dan meminta waktu tambahan untuk mempelajari.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *