HomePROFIL ANGGOTAAnthon Sihombing

Anthon Sihombing

Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Sumatera Utara III
Komisi V – Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
Informasi pribadi
Tempat Lahir Tapanuli
Tanggal Lahir 28/02/2014
Alamat Rumah Jl. Pramuka Raya VI No.14B, RT.001/RW.001, Utan Kayu Utara. Matraman. Jakarta Timur. DKI Jakarta

Latar Belakang

Dr Anthon Sihombing adalah anggota komisi IV DPR RI. Anthon lahir di Tapanuli Utara, 28 Februari 1952. Dia merupakan alumni Akademi Ilmu Pelayaran dan S-3 Universitas Satyagama. Anthon pernah menjadi Ketua KAPPI dan Himpunan Pelajar Swadiri Siantar (1967-1968) dan Ketua Pengurus Pelaut Indonesia di Eropa yang berkedudukan di Hamburg. Di Golkar ia menjadi koordinator lapangan (1971) dan jurkam (1998-2008). Kemudian, Wakil Ketum dan Ketum Depipus Baladhika Karya (1998-2000 dan 2002-2008) serta Wakil Sekjen Depinas SOKSI.

Sebagai anggota Komisi IV DPR, dia aktif berkiprah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Pada Juni 2015 di Fraksi Golkar terjadi banyak mutasi internal. Anthon dimutasi dari Komisi IV ke Komisi V yang membidangi perumahan rakyat, pembangunan desa dan kawasan tertinggal, pekerjaan umum dan transportasi. Ia juga merupakan anggota Badan Musyawarah dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR-RI.

(sumber)

Pendidikan

1965-1969, SMA PEMATANG SIANTAR, PEMATANG SIANTAR
2006-2008, S3, UNIVERSITAS SATYAGAMA, JAKARTA
2002-2005, S2, UNIVERSITAS SUROPATI GELAR MM. JAKARTA
1970-1982, S1, AKADEMI ILMU PELAYARAN(MPB III,II,I) JAKARTA

Perjalanan Politik

Anggota Komisi III DPR RI/MPR RI (2002-2004)
Anggota KOmisi IV DPR RI (2009-2014)
(sumber)
Ketua KAPPI dan Himpunan Pelajar Swadiri Siantar (1967-1968)
Partai Golkar :
Koordinator lapangan (1971) dan jurkam (1998-2008).
Wakil Ketum dan Ketum Depipus Baladhika Karya (1998-2000 dan 2002-2008)
Wakil Sekjen Depinas SOKSI
(sumber)

Visi & Misi

Menyejahterakan rakyat.

Selain masalah kehutanan, masalah perkebunan juga dia jadikan akan menjadi prioritas saat rapat kerja dengan menteri pertanian. Lagi-lagi, keprihatinan dia selalu berangkat dari pengamatannya terhadap kehidupan rakyat di tingkat bawah. Para petani di daerah Sumut, katanya, hidupnya miskin. Hasil pertanian yang melimpah, hanya membuat para pedagang kaya raya.

Program Kerja

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar ini berkomitmen turun ke bawah, terutama di daerah pemilihan (dapil)-nya untuk menyapa, bercengkerama, menampung aspirasi dan memperjuangkannya di parlemen.

Sedia mendesak Kapolri atau aparat hukum yang lain untuk menindak tegas pelaku kejahatan kehutanan yang bermain di wilayah Sumut. Biasanya, desakan disampaikan lewat Menhut saat rapat dengar pendapat. Di forum tim terpadu pemberantasan kejahatan kehutanan yang berada di bawah naungan Menko Polhukam, Menhut bisa membahas masukan dari Komisi IV untuk melakukan penindakan.

Sikap Politik

RUU APBN-P 2015

Pada 12 Februari 2015 – Sehubungan dengan dana Otsus untuk Papua, Captain Sihombing mengusulkan dana otsus untuk kedua provinsi dinaikkan menjadi Rp.3 triliun terlebih dahulu. Kemudian pembagiannya menjadi Papua sebesar Rp.2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp.1 triliun.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 – Menurut Anthon jalan-jalan yang dibuat Belanda dulu kualitasnya jauh lebih baik. Namun Anthon menyayangkan kita tak bisa melakukan pemeliharaan.  [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 – Menurut Anthon masalah utama di Indonesia ada pada kedisiplinan para pengguna jalan yang menyebabkan berbagai kasus kemacetan ataupun kecelakaan lalu-lintas. Menanggapi program mudik gratis, Anthon mengusulkan adanya Kartu Indonesia Mudik bagi para pemudik dan juga penertiban untuk polisi-polisi nakal.  [sumber]

Pegawai Fiktif Perusahaan Umum Air Navigation

Pada 12 Agustus 2015 – (OkeZone.com) – Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pegawai fiktif di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Air Navigation (Perum Airnav).

“Kinerjanya (Perum Airnav) masih kurang efektif. Penegak hukum tidak boleh tinggal diam, tangkap saja yang terlibat,” ujar Anton di Jakarta, Rabu (12/8/2015) malam.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Perum Airnav seharusnya mampu mengelola perusahaan secara profesional. Namun yang terjadi malah sebaliknya, muncul banyak masalah. Diantaranya, Direktorat Personalia yang langsung berurusan dengan pegawaiout sourcing.

“Kok di zaman sekarang masih ada pegawai fiktif. Kenapa tidak muncul dalam audit, apakah audit cuma formalitas?” tanya dia.

Anton berharap, penegak hukum akan menemukan berbagai kejanggalan lainnya di Perum itu. “Kalau ada penyimpangan anggaran maka aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti. Itu tak boleh dibiarkan karena menyangkut uang rakyat dan keselamatan penerbangan,” katanya.

Dia berjanji, setelah reses, Komisi V DPR akan rapat kerja dengan Perum Airnav. “Kita akan menanyakan berbagai masalah di perusahaan itu,” tukasnya. (sumber)

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Pada 27 Mei 2015 – Menurut Anthon permasalahan hutan pelik karena di negara ini penyalahgunaan sertifikat hutan tidak dihukum. Anthon minta penjelasan ke Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) kelanjutan dari kasus sertifikat lahan di Dompak.  [sumber]

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2015)

12 Februari 2015 – Sehubungan dengan dana Otorita Khusus (Otsus) untuk Papua, Captain Sihombing mengusulkan dana otsus untuk kedua provinsi dinaikkan menjadi Rp.3 triliun terlebih dahulu. Kemudian pembagiannya menjadi Papua sebesar Rp.2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp.1 triliun.  [sumber]

Kinerja Kementerian Perikanan dan Kelautan

Pada 5 Februari 2015 – Captain Anthon menilai pemaparan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa kerugian negara akibat illegal fishing mencapai Rp.300 triliun tidak berbasis kepada data dan tidak akurat.  Menurut Anthon total kerugian dari illegal fishing di seluruh dunia saja hanya Rp.230 triliun. Anthon menilai pemaparan Menteri Susi Pudjiastuti hanya untuk membuat Presiden Joko Widodo bahagia saja.  [sumber]

Anggaran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pada 2 Februari 2015 – Anthon menilai angka deforestasi di Indonesia masih terlalu tinggi (840,000 Ha) bahkan tertinggi di dunia. Menurut Anthon masih banyak kasus-kasus dimana masyarakat yang dimodali oleh pengusaha untuk menguasai hutan dan ditanami kelapa sawit.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *