HomeBeritaMeutya Hafid Dorong Pemerintah Blokir Situs Anti-Pancasila

Meutya Hafid Dorong Pemerintah Blokir Situs Anti-Pancasila

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs yang dianggap menyebarkan paham anti-Pancasila. Tentunya pemblokiran dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Saya mendorong Menkominfo memblokir berbagai situs dan akun media sosial yang menyebarkan paham anti-Pancasila, selama sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemerintah harus berani menindak situs dan akun media sosial tersebut, tidak bisa dibiarkan begitu saja penyebaran paham yang intoleran. Undang-undang dan aturan harus ditegakkan. Kami ingin demokrasi Indonesia tetap pada peraturan dan menjaga nilai-nilai Pancasila,” kata Meutya melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/5/2017).

Politikus Partai Golkar itu mengutip Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45 A yang disahkan Komisi I DPR tahun 2016.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” begitu bunyi Pasal 45 A, UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

“Sebagai negara yang demokratis, pemerintah juga harus membuka ruang terhadap pemilik situs-situs yang diblokir untuk melakukan klarifikasi, dan bisa dibuka kembali kalau sudah memenuhi syarat larangan konten,” tutur Meutya.

Menurut dia, pemerintah perlu membuat berbagai program kebangsaan di kalangan pemuda, bahkan anak-anak, baik di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, maupun kampus. Hal ini untuk membendung munculnya paham anti-Pancasila di kalangan anak muda.

“Menurut survei yang dilakukan oleh PBNU tahun lalu, 4 persen pemuda Indonesia suka kepada ISIS, bahkan 37 persen menolak Pancasila,” kata Meutya.

Detik

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *