HomeBeritaNovanto: Segera Tindak Lanjuti Pembentukan Pansus Angket KPK

Novanto: Segera Tindak Lanjuti Pembentukan Pansus Angket KPK

JAKARTA РKetua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato pembukaan masa sidang dewan ke V tahun 2016-2017. Dalam pidatonya, Novanto menyoroti agar pembentukan panitia khusus hak angket KPK yang telah disepakati DPR pada sidang paripurna sebelumnya.

“Pada rapat paripurna sebelumnya, sesaat sebelum pidato penutupan masa persidangan IV tanggal 28 April 2017, DPR telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket tentang KPK,” ungkap Novanto pada sidang paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Keputusan sidang yang menyetujui hak angket KPK tersebut menuai kontroversi. Sebab pimpinan sidang kala itu, Fahri Hamzah, langsung mengetok palu tanda persetujuan dan mengabaikan penolakan dari sejumlah anggota DPR. Selain itu, persetujuan juga diketok padahal belum semua fraksi menyampaikan sikap resminya.

Meski begitu, Novanto menyatakan agar pembentukan pansus segera ditindaklanjuti. Siang ini akan ada rapat pengganti badan musyawarah (bamus) DPR untuk membahas soal pansus angket KPK.

“Pada kesempatan ini, pimpinan DPR mendorong agar proses selanjutnya segera ditindaklanjuti,” ujar Novanto.

Sejauh ini, 5 fraksi DPR yaitu PKS, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat menyatakan tidak akan mengirimkan wakil di pansus sebagai wujud dari penolakan. Fraksi Gerindra dan Golkar yang sebelumnya mengatakan tidak akan mengirim wakil, kini balik arah.

Pada pidatonya, Novanto pun menyampaikan ada 16 RUU yang saat ini masuk dalam proses harmonisasi di DPR. Kemudian ada 13 RUU yang diharapkan bisa diselesaikan pada masa sidang kali ini, termasuk RUU KUHP dan RUU tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu, dia juga mengingatkan kepada komisi-komisi dan Badan Anggaran untuk fokus membahas pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018. Kemudian juga tentang Rendana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2018 yang rencananya akan dibahas di rapar paripurna esok hari.

“Pasa rapat paripurna tanggal 19 Mei 2017 mendatang, pemerintah akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai pedoman penyusunan RAPBN tahun anggaran 2018,” ucap Novanto.

“Dalam masa sidang ini, BPK akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada DPR RI. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan masukan untuk pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016,” lanjut Ketum Golkar itu.

Sumber: detik.com

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *