HomeBeritaDPR Takkan Bahas Revisi UU KUP Dalam Waktu Dekat

DPR Takkan Bahas Revisi UU KUP Dalam Waktu Dekat

JAKARTA –┬áKomisi XI DPR RI nampaknya tak akan buru-buru membahas rancangan revisi Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sebab dalam masa sidang kali ini, tak diselipkan jadwal untuk membahas KUP.

Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng mengatakan, sudah menerima draf dari Pemerintah, namun hingga saat belum bisa membahas karena fraksi belum membuat daftar inventarisasi masalah (DIM). Sedangkan untuk membuat DIM, terlebih dahulu meski mendengar pandangan dari beberapa stakeholder dan para ahli.

“Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama asosisi, Kadin. Setelah dapat masukan baru DIMnya disahkan dan dibahas,” kata Mekeng

Politikus Golkar ini mengatakan RDPU pun belum dilakukan dan baru akan dibuat penjadwalan setelah lebaran. Jadwal hingga menjelang lebaran Komisi XI dipadati oleh agenda fit and propert test DK OJK serta pembahasan Perppu AEoI.

Dirinya pun tak bisa menjamin apakah revisi KUP akan bisa dibahas pada masa sidang selanjutnya. Yang terpenting yakni harus dilalui prosesnya terlebih dahulu yakni RDUP, pembuatan DIM, baru dibahas bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati salaku pihak pemerintah yang mengusulkan revisi.

“Soal masa sidang itu nanti deh, yang penting prosesnya harus dilalui. Sehabis lebaran baru akan kami agendakan RDPU,” jelas Mekeng.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan pembahasan revisi tak akan dalam waktu dekat. Memang seharusnya sudah masuk waktu pembahasan karena panitia kerja (Panja) sudah dibentuk. Tapi dia mengakui saat ini kinerja legislasi DPR sedang jatuh dan jauh dari target.

“Revisi masih jauh. Dalam jadwal masa sidang ini, tidak ada jadwal pembahasannya,” ucap Hendrawan.

Sekadar informasi, salah satu poin usulan dalam revisi UU KUP yakni menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lembaga penerimaan yang ada di bawah dan langsung bertanggungjawab pada Presiden melalui menteri yang membidangi keuangan. Artinya, secara kelembagaan, DJP akan pisah dari Kementerian Keuangan. Dalam usulan dikatakan pemisahan mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2018.

Sumber: metrotvnews.com

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *