HomeGAGASAN ANGGOTAHetifah: Sudah Banyak Best Practices E-Governance, Tinggal Direplikasi

Hetifah: Sudah Banyak Best Practices E-Governance, Tinggal Direplikasi

Bersama Liia Hanni mantan menteri dan anggota parlemen yang sekarang menjadi penasehat presiden Estonia yang juga adalah senior expert on e-democracy. Perempuan hebat dibalik keberhasilan penerapan e-governance.

Estonia – Dalam dua hari ini kami, 350 anggota delegasi dari 115 negara berkumpul di Estonia untuk mengikuti Konferensi tentang e-Govenance. Banyak sekali  inisiatif baru yang dipaparkan oleh berbagai negara untuk manfaatkan teknologi digital dalam upaya memperbaiki tata pemerintahan dan layanan publik.

Salah satu best practice adalah penerapan prinsip “Satu Kali Saja” (Once-Only) yaitu bagaimana informasi yang diberikan warga pada pemerintah cukup satu kali, dan data tersebut bisa digunakan terus menerus untuk berbagai keperluan.

Melalui prinsip ini beban administrasi kepada warga bisa dikurangi. Setiap kali ada keperluan memperoleh pelayanan publik, warga tidak harus mengisi formulir data lagi, atau pergi ke kantor-kantor pemerintah. Administrasi publik juga akan lebih cepat, transparan, dan efisien.

Presiden Estonia menegaskan penerapan prinsip e-governance ini juga menghadapi tantangan. Perlindungan data pribadi harus selalu dijamin.

Ada ide menarik lain di Mauritius, Afrika. Pilot project ini membangun apa yang disebut Civic Tech yang bisa meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan melalui forum virtual dimana mereka bisa membahas berbagai isu perkotaan seperti keamanan, penerangan, infrastruktur, air bersih. Program ini juga bisa mempromosikan usaha kecil lokal, memfasilitasi pelajar mahasiswa dan guru untuk kepentingan pembelajaran, mengekspose  bakat-bakat para seniman lokal, pelayanan publik termasuk layanan emergensi. Semua bisa diakses dengan mudah oleh warga hanya dengan menggunakan handphone.

Di Mombasa, Kenya, pemerintah mengembangkan e-services. Berbagai layanan seperti perijinan, e-konstruksi dan portal investasi, semua telah diotomatisasi. Tidak lagi ada antrian yang membuat frustasi. Sistem manual yang awalnya bersifat ‘paper based’, sudah tidak digunakan lagi.

Saya berharap Kementrian PanRB, LAN RI, dan Kemenkominfo beserta  Pansus Sistem Nasional Teknologi di DPR RI  bisa memanfaatkan best practices berbagai negara ini untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi warga dalam pelayanan publik di Indonesia. Yang penting kemauan politiknya untuk mengadopsi pendekatan baru ini harus kuat.

Bersama Melanie Tjijenda dari Kantor Perdana Menteri Namibia. Perempuan hebat dibalik keberhasilan penerapan e-governance.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *