HomeBeritaHetifah Kecewa Pengaturan Keterwakilan Perempuan Tidak Ada Kemajuan

Hetifah Kecewa Pengaturan Keterwakilan Perempuan Tidak Ada Kemajuan

Jakarta- Upaya aktivis perempuan untuk mendorong pencalegan perempuan di nomor urut satu di 30 persen Daerah Pemilihan menemui “jalan terjal”. Pansus RUU Pemilu memutuskan agar pencalegan perempuan masih sama seperti diatur dalam Undang-undang Pemilu sebelumnya, yaitu dalam nomor urut satu sampai tiga memuat setidaknya satu caleg perempuan.

Sejauh ini Pansus RUU Pemilu mengambil tiga opsi untuk mengatur keterwakilan perempuan. Pertama, pengaturan yang ada saat ini (minimal satu perempuan di antara tiga caleg); kedua, Zipper System murni (yaitu pencalegan 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Artinya, nomer urut ‘selang-seling’, misalnya, nomer urut 1 laki-laki, nomer urut 2 perempuan dan seterusnya), dan opsi ketiga, calon perempuan ditempatkan nomor urut satu di 30 persen dari seluruh Dapil. Namun pada rapat Pansus RUU Pemilu, Senin (5/6) menyepakati opsi pertama.

Hetifah Sjaifudian, Anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi Partai Golkar menyayangkan keputusan ini. Menurutnya pengaturan keterwakilan perempuan di dalam UU Pemilu “Jalan di tempat”.

“Kami sebelumnya sudah mendapat banyak masukan dari para aktivis perempuan berbagai kalangan bagaimana upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di politik melalui pengaturan-pengaturan yang pro perempuan dalam RUU Pemilu ini”, kata Hetifah.

Politikus perempuan Partai Golkar ini menyampaikan bahwa partainya berkomitmen mendukung keterwakilan perempuan. “Sejak awal, di Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi Golkar mendukung perempuan ditempatkan di nomor urut satu di 30 persen total jumlah Dapil”, tegas Hetifah.

Hetifah menyadari betapa beratnya memperjuangkan aspirasi perempuan. Ia pun berharap agar partai politik tetap memberi perhatian dalam pencalegan pada Pemilu 2019 nanti. “Ini sudah menjadi keputusan politik Pansus RUU Pemilu. Ke depan saya berharap agar parpol tetap mendukung keterwakilan perempuan”, lanjut Hetifah.

Selain masalah pengaturan keterwakilan perempuan dalam RUU Pemilu, Hetifah juga menyayangkan tidak adanya calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) usulan DPR dari unsur perempuan.

“Sejauh ini sudah ada empat orang calon DKPP yang melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi II, dan semua laki-laki. Tidak ada perempuan”, tutup Hetifah.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *