HomeBeritaPemerintah dan DPR Sepakati Indikator Ekonomi RAPBN 2018

Pemerintah dan DPR Sepakati Indikator Ekonomi RAPBN 2018

JAKARTA – Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati besaran indikator ekonomi dan target pembangunan untuk RAPBN 2018 dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. “Kami serahkan ke pemerintah menanggapi indikator ekonomi makro ini untuk membuat RUU APBN,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng.

Indikator ekonomi yang disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen, laju inflasi 2,5-4,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.300-13.500 per dolar AS, tingkat bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan 4,8-5,6 persen. Kemudian, untuk target pembangunan yaitu pengangguran 5,0-5,3 persen, tingkat kemiskinan 9,5-10 persen, gini rasio 0,38, dan indeks pembangunan manusia 71,5.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai tidak ada masalah terkait indikator ekonomi dan target pembangunan yang telah disepakati tersebut bagi optimisme pasar. “Kami memahami DPR ingin keseimbangan antara kehati-hatian dan optimisme,” kata Sri.

Asumsi tersebut menimbulkan sejumlah catatan. Terkait pertumbuhan ekonomi, Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PPP mengusulkan pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen. Fraksi Partai Gerindra juga mengusulkan asumsi untuk tingkat kemiskinan 9-9,5 persen.

Kemudian, catatan berikutnya yaitu Fraksi Partai Nasdem yang meminta pemerintah untuk memperhatikan langkah afirmasi bagi daerah yang gini rasio dan indeks pembangunan manusianya masih jauh dari target nasional dalam RAPBN 2018. “Kesepakatan dan catatan ini akan disampaikan ke Presiden,” ucap Sri.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap Tim Ekonomi bekerja keras agar bisa mewujudkan semua janji Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres 2014. Saat kampanye Presiden Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka kisaran tujuh persen.

“Karena tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik Pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019,” kata Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/6).

Pemerintah yang hadir pada rapat kerja hari ini, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Misbakhun pada raker itu meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, mengingat saat ini pada kisaran angka -0,6 s.d -0,4. Hal ini supaya setiap utang yang dibuat pemerintah itu memang untuk membiayai pembangunan bukan utang yang sebagian uang dipakai untuk menutup pembayaran cicilan uutang.

Dikatakan Misbakhun, Pemerintah diminta benar-benar serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh bagaimana memperbesar peran pembiayaan Non-APBN untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan program prioritas pembangunan yang dicanangkan Presiden Jokowi sehingga kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas. Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan Non APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastrukturlah yang menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi kita dan harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.

“Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 pada RAPBN 2018 butuh sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional,” ucap Misbakhun menerangkan.

Republika

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *